Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Ekonomi & Bisnis, Foto, News Lindungi Konsumen Hanya Dalih Pemerintah

Lindungi Konsumen Hanya Dalih Pemerintah

Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo

Sketsanews.com, Jakarta – DPR RI berpendapat pemerintah jangan berdalih melakukan penyegelan gudang pabrik gula di sejumlah daerah hanya untuk melindungi konsumen. Hal itu sekedar menutupi kelemahan kinerja pemerintah bila telah terjadi penyebaran produk yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI).

Ketua Komisi IV DPR RI, Eddy Prabowo mengatakan, pemerintah harusnya segera mencari solusi dan bertindak agar petani gula di Indonesia tidak merugi dan pihak yang berwajib menelusuri mengapa ada penyeberan gula tak ber SNI.

“Jangan hanya berdalih menutup gudang pabrik gula hanya untuk lindungi konsumen,” ungkapnya kepada wartawan, kemarin.

Dia juga menuturkan, koordinasi yang lemah dilakukan oleh pemerintah terkait hal tersebut. “Koordinasi yang dilakukan pemerintah juga tidak optimal,” tandasnya.

Diamini Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno. Dia membeberkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para Direktur Utama PTPN III, VII, IX, X, XI dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) bersama ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) serta Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI.

“Komisi VI sengaja memanggil beberapa pihak terkait berkembangnya kabar mengenai ditemukannya gula yang tidak layak konsumsi di 13 pabrik gula BUMN,” kata politisi Partai Amanat nasional (PAN) itu kepada wartawan.

Rapat itu, kata Teguh, Komisi VI meminta Kementerian BUMN segera menyelesaikan roadmap revitalisasi pabrik-pabrik gula milik BUMN dan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dengan mempertimbangkan aspirasi petani tebu di daerah lokasi pabrik gula yang masih tinggi minatnya menanam tebu.

Kedua, sambung Teguh, Komisi VI meminta kementerian BUMN untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada PT Perkebunan Nusantara IIi (Persero) beserta anak anak perusahaan dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) beserta anak-anak perusahaan dengan segera melakukan perbaikan manajemen dalam pengendalian mutu (quality assurance) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 68/PERMENTAN/OT 14/06/2013 mengenai pemberlakuan SNI 3140.3:2010 dan Amandemen 1.2011 secara wajib.

“Pihaknya juga meminta Kementerian BUMN untuk segera melakukan koordinasi dengan Kementerian dan lembaga terkait untuk dapat membuka segel yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan,” ujarnya, seperti dikutip dari Idnews.

Kemudian, kata Teguh, Komisi VI meminta PT Perkebunan Nusantara III (Persero) beserta anak-anak perusahaannya dan PT Rajawali Nusantara (Persero) berserta anak-anak perusahaannya bertanggung jawab atas biaya proses ulang produksi gula milik petani yang belum terjual.

Ditambahkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana. Dia juga menyindir Badan Urusan Logistik (Bulog), baru akan membeli gula dari petani lokal setelah polemik impor gula merebak di media masa. Keanehan terjadi setelah Bulog tak melirik gula petani lokal, tetapi saat isu ini sudah naik ke permukaan, Bulog baru mau membelinya.

“Bulog mau membeli (gula lokal, red) dengan harga Rp9.700, kita buktikan saja. Harus dengan adanya tekanan dari media, sekarang baru mau beli dan ini kan aneh,” kata Azam, Selasa (29/8).

Dia menuturkan, adapun gula yang akan dibeli oleh Bulog tersebut harus melewati syarat dan disertifikasi. Akan tetapi hal tersebut akan percuma jika pemerintah masih memberikan izin impor gula secara besar-besaran.

“Jika keran impor gula masih dibuka, maka perlahan pemerintah seakan telah membunuh petani gula,” tandasnya. (Wis)

%d blogger menyukai ini: