Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Ekonomi & Bisnis, Headlines, News Mantan Menkeu: Jangan Tergantung AEOI, Sederhanakan Saja Pajaknya!

Mantan Menkeu: Jangan Tergantung AEOI, Sederhanakan Saja Pajaknya!

Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Bawazier zaman Orde Baru (Orba). foto:Istimewa

Sketsanews.com, Jakarta – Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak sekaligus Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier zaman Orde Baru (Orba) memberikan langkah strategis untuk Pemerintahan Joko Widodo agar bisa menyelesaikan permasalahan pajaknya.

Dalam rilis resminya yang diterima pada Sabtu (15/7), Fuad Bawazier mengatakan untuk meningkatkan potensi penerimaan perpajakan di Indonesia, Pemerintah jangan terlalu berharap banyak terhadap Automatic Exchange of Information/AEOI (pertukaran data keuangan-perbankan) dengan pihak Singapura mengingat ketatnya syarat dan kondisi yang belum tentu dapat dipenuhi pihak Indonesia dalam waktu dekat ini, serta adanya kepentingan yang berbeda.

“Belum lagi faktor peluang wajib pajak (WP) yang dengan mudah bisa mengalihkan data keuangannya ke negara lain yang tidak terikat dengan kesepakatan AEOI maupun dengan cara membungkus perusahaannya seolah-olah milik asing (bukan WNI),” jelas pria yang juga Menteri Keuangan masa orba ini.

Menurut Fuad, Pemerintah juga tidak perlu mengambil langkah langkah yang menakutkan WP atau yg bernada mengancam WP, karena di tengah bisnis yang sedang lesu kebijakan yang tidak bisnis friendly cenderung merugikan perekonomian.

“Ada terobosan yang harus dipertimbangkan Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yakni merealisasikan sesegera mungkin pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagaimana yang telah diajukan Presiden ke DPR. Tax ratio yang sekarang baru 10,3% harus bisa ditingkatkan minimal menjadi 14% PDB dalam 2-3 th ini. Dengan PDB yg mendekati Rp. 14.000 triliun, peningkatan per 1% berarti penerimaan sebesar Rp. 140 triliun,” paparnya.

Selanjutnya adalah peningkatan realisasi pajak dilakukan dengan penyederhanaan pemungutan pajak, satu dan lain hal untuk mengurangi perkara perkara pajak, dan restitusi pajak yang rentan penyelewengan. Pemungutan pajak yg sederhana selain lebih mudah, murah dan praktis pelaksanaannya, menurutnya juga memberikan kepastian kepada WP.

“Contohnya adalah setiap penghasilan bunga dari bank dikenakan PPh Final 20%, suatu jumlah/tarif pajak yang sebenarnya amat tinggi tetapi karena praktis dan pasti, tidak ada WP yg protes dan aparat pajak juga tdk repot (zero cost of collection) karena pemungutannya dilaksanakan oleh perbankan. Contoh lain adalah pemungutan PPh Final atas transaksi jual beli saham di BEI yg dikenakan 0,1% yg pelaksanaannya oleh PT BEI sehingga praktis aparat pajak tidak perlu mengeluarkan tenaga maupun biaya,” tuturnya.

Fuad juga menegaskan agar segera ada Pembentukan Badan Penerimaan Pajak yang langsung berada di bawah Presiden juga sebagai penegasan prinsip akuntabilitas, yakni pemisahan pengelola penerimaan negara dari pengelola pengeluaran negara.

“Penyederhanaan pajak oleh Badan ini juga termasuk mengkaji perubahan PPN dan PPn BM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah) yg meski sudah diberlakukan sejak 1985 tetap saja merepotkan baik WP maupun aparat pajak sebab perhitungan dan pengadministrasian pajak keluaran dan pajak masukan yang kompleks,” tukas dia, seperti dikutip dari laman Akurat.

(Fya)

%d blogger menyukai ini: