Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, News Mendesak pimpinan KPK cabut SP2 Novel Baswedan

Mendesak pimpinan KPK cabut SP2 Novel Baswedan

Dewi Narmono/merdeka.com

Sketsanews.com, Jakarta –   Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo memberi surat peringatan dua (SP2) ke penyidik senior Novel Baswedan. Novel dianggap melanggar etika saat menyampaikan surat keberatan kepada pimpinan.

Novel merupakan ketua wadah pegawai (WP). Dia tegas menolak keinginan Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Aris Budiman terkait rekrutmen penyidik. Aris mengirimkan nota dinas kepada pimpinan KPK meminta perwira tinggi dari Polri dijadikan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidikan.

Pimpinan KPK memutuskan bahwa Novel melakukan pelanggaran sedang yaitu menghambat pelaksanaan tugas dan melakukan perbuatan yang bersifat keberpihakan. Ketentuan mengenai pelanggaran itu diatur dalam Pasal 7 huruf f dan g Peraturan Nomor 10/2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK.

“Loh itu nanti pertimbangan pimpinan bisa enggak diikuti. Kalau belum apa-apa sudah protes loh sudah anu loh. Kita sendiri belum gerak apa-apa kok. Jadi komplainnya dalam tanda kutip bisa menghina orang,” kata Ketua KPK saat ditemui di Kementerian PAN-RB, Jumat ( 31/3).

Dia menjelaskan, rencana pengangkatan Kasatgas dari luar KPK masih sekedar usulan. Mantan Kepala LKPP ini mengatakan, surat dari Mabes Polri terkait hal itu juga belum diterima KPK.

“Itu kan baru usulannya ke pimpinan dan pimpinan belum follow up itu ke Mabes, jadi belum ada langkah apa-apa dari pimpinan ke Mabes. Yang ke Mabes itu suratnya masih AKBP 2 tahun,” ungkapnya.

Adanya surat peringatan itu rupanya menarik perhatian mantan pimpinan KPK, Busyro Muqoddas. Busyro berharap surat peringatan untuk Novel bisa segera dicabut. Meski dia menyadari seluruh keputusan ada di tangan lima orang petinggi KPK.

“Kita kembalikan ke pimpinan. Mudah-mudahan (segera dicabut) itu harapan kita,” kata Busyro, Jumat (31/3).

Dia juga tidak menampik dalam diskusi hari ini, pimpinan KPK menyampaikan perhatian mereka terhadap jumlah penyidik yang ada di komisi antirasuah itu. Diceritakan Busyro, pimpinan merasa perlu ada penambahan jumlah penyidik untuk KPK.

“Pimpinan tadi menyampaikan menyadari jumlah penyidik independen itu perlu ditingkatkan, jumlahnya dan tingkat kapasitasnya,” kata Panitia seleksi penasihat KPK.

Busyro juga meminta pimpinan KPK lebih memprioritaskan penyidik independen sebagai ketua satuan tugas (Kasatgas). Menurutnya, sebagai lembaga independen sudah menjadi konsekuensi menjaga citra tersebut.

“Konsekuensi KPK sebagai lembaga independen, dan karena korupsi sekarang ini banyak sektor yang terlibat maka pimpinan KPK dan jajaran perlu memberikan porsi lebih ke penyidik independen, Kasatgas-Kasatgasnya,” kata Busyro di gedung KPK, Jumat (31/3).

Lebih lanjut, mantan pimpinan KPK itu juga menuturkan pengorbanan penyidik yang masuk ke KPK perlu diapresiasi dengan memberikan keleluasaan dalam menjaga marwah KPK. Dia mencontohkan Novel Baswedan yang merupakan penyidik KPK yang terkenal berani dalam menangani kasus korupsi kelas kakap.

Bisa saja, imbuh Busyro, Novel beserta penyidik-penyidik independen di KPK yang sebelumnya berlatar belakang kepolisian mendapat pangkat jenderal jika tetap mengabdi di kesatuan Korps Bhayangkara.

“Mereka sudah mampu loh, termasuk yang independen. Kan Novel cs sudah berhenti dari polisi, ada Novel ada Afif dan lain-lain itu kan sumbangan terbesar komitmen mereka itu pada KPK sampai mimpi menjadi jenderal cokelat kan hilang demi KPK,” ujarnya.

Novel sendiri saat dikonfirmasi enggan merespons surat peringatan tersebut. Saat dikonfirmasi, Novel justru meminta kejelasan dari pimpinan.

“Saya mau concern bekerja silakan tanya ke pimpinan. Kalau nanya ke situ berarti saya enggak kerja dong,” kata mantan perwira polisi itu.

Seperti diketahui, ada tiga poin yang Novel keberatan. Pertama, meminta perwira tinggi Polri sebagai Kasatgas penyidikan di KPK tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Kedua, wadah pegawai mengkhawatirkan integritas perwira yang direkrut tanpa prosedur reguler, dikutip dari Merdeka.com.

Ketiga, masih banyak penyidik di internal KPK yang dianggap memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi Kasatgas Penyidikan, sehingga diharapkan rekrutmen dilakukan dari internal terlebih dahulu.

[As]

%d blogger menyukai ini: