Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Editorial, Headlines, News Menyoal Ujaran Kebencian

Menyoal Ujaran Kebencian


Sketsanews.com, Jakarta – Kondisi perpolitikan Indonesia sedang ramai dengan terbukanya kasus Saracen atau menyebarkan berita hoax atau kebencian sesuai dengan pesanan.

Presiden Jokowi, seperti yang dikutip Kompas, menilai bahwa kelompok Saracen yang menyebarluaskan berita hoax melalui media sosial sangat mengerikan dan harus diungkap sampai ke akar-akarnya.

Sebenarnya apa yang dimaksud dengan dengan Saracen dan Ujaran Kebencian itu sendiri. Saracen adalah istilah yang digunakan oleh orang Kristiani Eropa terutama pada Abad Pertengahan untuk merujuk kepada orang yang memeluk Agama Islam (tanpa memperdulikan ras atau sukunya).

Ucapan kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Dalam arti hukum, Hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut baik Saracen maupun Ujaran Kebencian maka sebetulnya merupakan sesuatu yang sudah ada di negara Indonesia.

Hal ini bisa kita lihat meskipun hanya merupakan kasus lokal namun telah memakan banyak korban yaitu kasus Sampit Kalimantan Tengah. Kasus ini dikenal dengan istilah Konflik Sampit yaitu sebuah konflik etnis pada tahun 2001.

Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah dan meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangka Raya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura dari pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik Sampit mengakibatkan lebih dari 500 kematian, dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal.

Ada sejumlah cerita yang menjelaskan insiden kerusuhan tahun 2001. Satu versi mengklaim bahwa ini disebabkan oleh serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Rumor mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh warga Madura dan kemudian sekelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah di permukiman Madura.

Profesor Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak mengklaim bahwa pembantaian oleh suku Dayak dilakukan demi mempertahankan diri setelah beberapa anggota mereka diserang.

Kasus lain yang akhirnya menjadi isu nasional adalah Tragedi Tolikara. Awal mula pemicu dari semua ini adalah surat edaran dari Pengurus GIDI setempat. Berikut isi surat edarannya:

Umat islam DILARANG SHOLAT IED dan merayakan hari raya di kabupaten tolikara. Umat muslimah DILARANG memakai JILBAB di Tolikara berikutnya pelarangan pendirian GEREJA lain selain GEREJA GIDI.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Anton Charliyan (waktu itu) mengatakan bahwa berkaca dari kasus itu, polisi berharap tidak akan terulang kembali dan tidak menjadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan ujaran kebencian.

Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti telah menandatangani Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tertanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. SE tersebut menjadi pedoman anggota Polri menangani persoalan terkait ujaran kebencian.

Dalam SE itu, disebutkan bahwa ujaran kebencian yang dimaksud berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan menyebarkan berita bohong dengan tujuan terjadinya tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan konflik sosial.

Namun sangat disayangkan kasus itu terulang lagi dengan munculnya kata-kata Ahok di kepulauan Seribu. Jagat media sosial jadi riuh karena pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang membahas penggunaan surat Al Maidah ayat 51, dalam suasana menjelang Pemilihan Gubernur DKI 2017.

Pertanyaannya adalah sampai kapan kasus yang disebabkan oleh ujaran kebencian akan berakhir dan kenapa ini terus terulang kembali.

Masalahnya adalah kurang adanya ketegasan pemerintah dalam menangani kasus seperti ini. Dan tidak jelasnya hukum untuk menindaklanjuti. Juga sikap pemerintah yang dianggap tidak adil dalam menyelesaikan setiap kasus. Masalah ini yang akan terus memicu terjadinya konflik yang berkepanjangan.

Solusinya, pemerintahan harus berani bertindak tegas terhadap setiap pelaku jangan tebang pilih.

(hr)

%d blogger menyukai ini: