Sketsa News
Home Berita Terkini, Editorial, Headlines, News Negara dalam Genggaman Setya Novanto

Negara dalam Genggaman Setya Novanto

Aksi unjuk rasa sekelompok warga menentang Setya Novanto. Foto: BBC Indonesia

Sketsanews.com, Jakarta – Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sudah tidak terkendali lagi, bahkan dalam berbagai macam survei Indonesia masuk dalam salah satu daftar negara terkorup di dunia. Berbagai macam kasus korupsi mulai dari yang besar, sedang hingga kasus kecil terjadi tahun demi tahun secara terus menerus tanpa bisa dihentikan.

Hukuman yang ringan menjadi penyebab utama para koruptor tetap saja menjalankan aksinya. Hukum yang diandalkan juga belum mampu bekerja maksimal, malahan kini hukum sangat mudah untuk dibeli.

Hal ini bisa dilihat dari banyaknya aparat hukum yang terlibat kasus suap. Selain itu juga banyak tokoh politik yang justru menjadi pimpinan lembaga negara di Indonesia.

Padahal kalau dilihat dari bukti-bukti yang ada jelas sudah terjerat oleh hukum, namun masih bisa selamat dari jeratan hukum negeri ini, semisal Setya Novanto.

Beberapa Kasus yang Menjerat Setya Novanto

Dalam politik Indonesia, kasus PT Freeport Indonesia 2015—dikenal pula sebagai Kasus “Papa Minta Saham”, adalah sebuah kasus dan skandal politik ketika Ketua DPR RI Setya Novanto (dari Partai Golkar) disebut mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham dalam sebuah pertemuan dengan PT Freeport Indonesia.

Pada 16 November 2015, Menteri ESDM Sudirman melaporkan Setya Novanto secara tertulis ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Pada 2 Desember 2015, sidang MKD dimulai dan Sudirman Said memberikan rekaman utuh dan transkip percakapan antara Novanto, pengusaha Riza Chalid dan Direktur Freeport Maroef Sjamsoeddin sebagai bukti perbuatan Novanto.

Dalam rekaman ini Setya Novanto menyebut nama Luhut Binsar Panjaitan (Kepala Staf Presiden) paling banyak yaitu sebanyak 66 kali. Luhut pun membantah terlibat dan sempat dipanggil oleh Majelis MKD.

Pada 16 Desember 2015, seluruh anggota MKD (17 orang) memutuskan Novanto bersalah, dengan suara terbanyak (10 orang) memutuskan sanksi sedang, yaitu pemberhentian sebagai Ketua DPR RI.

Namun sangat disayangkan akhirnya MKD mengambil sikap untuk mempertimbangkan pemulihan nama baik atas surat peromohonan yang diajukan Fraksi Golkar. Alasannya bahwa informasi atau dokumen elektronik tidak sah menjadi alat bukti perkara.

Kasus lain yang tidak terselesaikan adalah Kasus pengalihan hak tagih Bank Bali tahun 1999. Pengalihan hak piutang (cassie) PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang diduga merugikan negara Rp 904,64 miliar. Kasus ini meletup setelah Bank Bali mentransfer Rp 500 miliar lebih kepada PT Era Giat Prima, milik Setya, Djoko S. Tjandra, dan Cahyadi Kumala.

Kasus ini kemudian mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dari kejaksaan pada 18 Juni 2003.

2003 – Kasus penyelundupan beras dari Vietnam sebanyak 60 ribu ton. Setya bersama rekannya di Golkar, Idrus Marham, diduga sengaja memindahkan 60 ribu ton beras yang diimpor Inkud, dan menyebabkan kerugian negara Rp 122,5 miliar. Keduanya dilaporkan pada Februari-Desember 2003 telah memindahkan dari gudang pabean ke gudang nonpabean. Padahal bea masuk dan pajak beras itu belum dibayar.

2013 – Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Nama Setya Novanto disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut Setya dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, sebagai pengendali proyek e-KTP. Nazaruddin menuding Setya membagi-bagi fee proyek e-KTP ke sejumlah anggota DPR.

Setya dituduh meminta fee 10 persen ke Paulus, pemilik Tannos PT Sandipala Arthaputra yang merupakan anggota konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia, yang memenangi tender proyek e-KTP. Pertemuan berlangsung tiga kali di Jakarta.

Namun, ketika ditanya proyek e-KTP, ia membantah tuduhan tersebut. “Saya enggak ikut-ikutan,” ujar Setya kepada Tempo, April 2013.

“Masalah yang muncul adalah ada apa dengan seorang Novanto, kenapa dia selalu lolos dalam jeratan hukum.” 

Mari kita belajar dari kasus Budi Gunawan dulu, setelah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam apa yang dikenal dengan kasus ‘rekening gendut polisi’.

KPK digempur dengan berbagai cara, termasuk oleh DPR yang menekan pemerintah untuk segera melantiknya sebagai Kapolri, karena beberapa saat sebelum ditetapkan sebagai tersangka, pemerintah justru mengajukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

Dalam proses selanjutnya yang tampak sebagai adu kekuatan Polri-KPK, polisi menjerat Ketua dan wakil Ketua KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, juga penyidik Novel Baswedan waktu itu.

Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dipaksa mundur saat itu, dan posisinya diisi Taufiqurrachman Ruki dan Indrianto Seno Adji. Lalu kemudian KPK memutuskan untuk melimpahkan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan, dan Kejaksaan memutuskan untuk tidak menindak-lanjutinya.

Kenapa itu bisa terjadi, jawaban karena sudah ada skenario bahwa Budi Gunawan direncanakan untuk menduduki posisi nomor satu di lembaga bergengsi di Indonesia yaitu Badan Intelijen Negara.

“Situasi seperti itu bisa terjadi lagi sekarang untuk kasus Setya Novanto.”

Jawabannya karena pemerintahan yang sekarang takut dengan seorang Setya Novanto. Hal ini disebabkan karena Setya Novanto memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Donald Triumph presiden Amerika terpilih.

Presiden Jokowi tidak ingin putus hubungan dengan Amerika Serikat karena yang bisa berkomunikasi hanyalah Setya Novanto. Bahasa nya Setya Novanto memegang surat sakti dari Presiden Jokowi.

(jp)

 

%d blogger menyukai ini: