Sketsa News
Home Berita, Editorial, Headlines, News Negaranya Para Koruptor

Negaranya Para Koruptor

Sketsanews.com, Jakarta – Kita tentu masih ingat dengan sebuah novel yang berjudul “Seorang Perawan di Sarang Penyamun” karya Sutan Takdir Alisyahbana. Sebuah novel yang bercerita tentang kondisi kehidupan sosial masyarakat yang miskin sehingga mereka menggunakan berbagai macam cara demi kelangsungan hidupnya.

Kehidupan yang serba miskin membuat jiwa seseorang untuk melakukan suatu perilaku yang menyimpang dan tidak memperdulikan apakah cara yang dipakai benar atau salah. Itulah kondisi kondisi masyarakat Indonesia saat itu yakni pada masa perjuangan tahun 1941.

Sungguh sangat berbeda dengan kondisi hari ini, kondisi negara Indonesia adalah sangatlah makmur sebagaimana dalam sebuah lirik lagu Koes Plus.

“Bukan lautan hanya kolam susu, Kail dan jalan cukup menghidupimu, Tiada badai tiada topan kau temui, Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga Tongkat kayu dan batu jadi tanaman”.

Namun sangat disayangkan dengan kondisi yang melimpah justru dijadikan ajang untuk mengeruk kekayaan dengan cara yang merugikan orang lain bahkan negara. Sebagai contoh adalah Kasus proyek pengadaan e-KTP, ini menjadikan lahan basah bagi para penggemar korupsi.

Mari kita lihat ternyata mega proyek ini tidak seperti yang diharapkan oleh menteri Dalam Negeri dan jajarannya yakni tidak boleh adanya kerugian uang Negara dan terjadinya pelanggaran hokum yang berlaku. Namun sayangnya, proyek pengadaan e-KTP justru menguras habis uang Negara dan terjadi banyak pelanggaran hokum.

Semenjak proyek pengadaan e-KTP digulirkan Kementerian Dalam Negeri pada 2011. Saat itu mereka menganggarkan dana sebesar Rp 5,9 triliun untuk membiayai proyek ini. Belakangan diketahui Rp 2,3 triliun dari dana tersebut dikorupsi. Dengan nilai korupsi sebesar Rp 2,3 trilium, maka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP ini bisa didaulat sebagai kasus korupsi terbesar yang pernah terungkap di tanah air.

Awal mula kasus ini terbongkar karena ditemukan kejanggalan pada tahap pembahasan anggaran. Kejanggalan dalam proses tender juga sudah tercium oleh Komisi Persaingan Usaha (KPPU) sejak September 2012, ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah. Ketika itu pemenang tender pengadaan e-KTP adalah konsorsium PT Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Konsorsium ini melibatkan Perum PNRI, PT Sucofindo, PT Sandhipala Arthapura, PT Len Industri, dan PT Quadra Solution sebagai penyedia perangkat keras dan perangkat lunak.

KPK menduga ada aliran dana dari pemenang tender ke sejumlah pihak, termasuk wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Nama-nama besar yang muncul dalam kasus pengadaan e-KTP diantaranya adalah Ketua DPR Setyo Novanto yang disebut-sebut menerima Rp574 miliar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang diduga menerima 84 ribu dollar AS, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang disebut-sebut menerima 520 ribu dollar AS, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang juga disebut-sebut menerima Rp60 miliar.

Anggota Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Mantan Ketua DPR itu diduga menerima uang 100.000 dollar AS dalam proyek multiyears senilai Rp 5,9 triliun itu.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey diduga terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Politisi PDI Perjuangan itu disebut menerima uang 1,2 juta dollar AS dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

Ini baru satu kasus, itu pun sudah mencapai angka triliunan. Belum kalau kita lihat kasus reklamasi, diperoleh dana segar sekitar Rp 40 Triliun dari lembaga keuangan disana. Dari dana yang diperoleh itu diserahkan kepada AHok Rp 12 triliun, nah yang Rp 10 triliun itu diserahkan AHok kepada Megawati. Dari dana itu pengusaha yang memperoleh hak atas tanah reklamasi Pulau G, diwajibkan juga membangun 40 ribu rumah susun.

“Pulau (reklamasi) G itu gak boleh gagal atau dibatalkan. Siapapun yang membatalkan atau menggagalkannya, jangankan AHok, Jokowi pun, pasti kami lengserkan. Enak aja udah terima, mau batalkan proyek itu,”ujar informan itu menirukan kata-kata pengusaha tersebut.

Desas desus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri menerima uang Rp 10 Triliun, mulai tampak titik terangnya. Seorang pengusaha keturunan Tionghoa yang diketemui informan indonesiapolicy.com menyatakan info tersebut valid.

Pertanyaan yang muncul adalah kenapa ini bisa terjadi? Jawabnya adalah karena mental para pejabat negeri ini bukan mental pengayom masyarakat yang mana mereka masih silau dengan uang. Dan ini tidak lepas dari system demokrasi dimana mereka dilahirkan sebagai pejabat negeri ini.

Dengan demikian maka pemerintah harus bersikap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang merugikan kepentingan Negara, jangan bertindak tidak adil. Hukum ini harus adil jangan sampai tumpul ke atas tapi tajam ke bawah.

Juga jangan sampai menggunakan system belah bambu artinya sama-sama berbuat kesalahan namun satu diangkat atau dipuji sedang satunya diinjak atau dihinakan.

(jp)

%d blogger menyukai ini: