Sketsa News
Home Berita Terkini, Editorial, Headlines, News Paradise Pappers Merupakan Bagian dari Pencucian Uang dan Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia

Paradise Pappers Merupakan Bagian dari Pencucian Uang dan Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia

Sketsanews.com, Jakarta – Kita masih ingat akan kasus yang ramai beberapa waktu yang silam yaitu kasus yang dikenal dengan Panama Pappers.

Panama Papers dalam terjemahan bebas diartikan dengan istilah Dokumen Panama, adalah kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direkturnya. Dokumen tersebut mencantumkan nama pemimpin lima negara — Argentina, Islandia, Arab Saudi, Ukraina, dan Uni Emirat Arab — serta pejabat pemerintahan, kerabat dekat, dan teman dekat sejumlah kepala pemerintahan sekitar 40 negara lainnya, termasuk Brasil, Tiongkok, Perancis, India, Malaysia, Meksiko, Malta, Pakistan, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, Suriah, dan Britania Raya.

Sebuah Aliansi Jurnalis Investigasi Global atau ICIJ merilis sebuah artikel investigasi tentang kebocoran dokumen finansial yang mengungkap perusahaan di kawasan bebas pajak (offshore) milik orang kaya di seluruh dunia, termasuk diantaranya Indonesia.

Satu-satunya media di Indonesia yang terlibat dalam investigasi, Tempo, mengungkap beberapa nama orang Indonesia yang tercantum dalam dokumen Panama. Mereka adalah pebisnis Sandiaga Uno, tersangka kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra, dan taipan minyak Muhammad Riza Chalid.

Dan hari ini berita tentang kebocoran dokumen rahasia muncul kembali yang dikenal dengan nama Paradise Papers, adalah sebutan untuk 13,4 juta dokumen investasi lepas pantai yang dibocorkan pihak anonim. Kumpulan dokumen ini mencantumkan lebih dari 120.000 nama orang dan perusahaan, antara lain Ratu Elizabeth II, Presiden Kolombia Juan Manuel Santos, dan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross.

Awal mula terjadinya kebocoran karena dokumen-dokumen ini diterima oleh surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung, kantor berita yang pernah menerima Panama Papers pada tahun 2016. Süddeutsche Zeitung menghubungi International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) beserta 100 rekan medianya untuk membantu menyelidiki isi dokumen. Paradise Papers dibocorkan tanggal 5 November 2017. Pada akhir Oktober 2017, Appleby mengaku kepada ICIJ bahwa perusahaanya mengalami “insiden keamanan data” pada tahun sebelumnya.

Pasalnya dalam dokumen tersebut mengungkapkan beberapa nama Indonesia diantaranya adalah Prabowo Subianto, dan anak mantan Presiden Soeharto, Tommy dan Mamiek Soeharto.

Masalah yang muncul adalah kenapa kasus money laundry ini tidak pernah terselesaikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kasus Panama Pappers dan Paradise Pappers adalah merupakan bagian dari money laundry atau pencucian uang yang dilakukan oleh para kongklomerat hanya karena ingin keluar dari wajib pajak.

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir (organized crime) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika dan tindak pidana lainnya.

Menurut laporan setempat pada 1997, perusahaan patungan itu membuat Tommy Suharto dan mitranya dari Australia mendirikan bisnis papan reklame pinggir jalan di Negara Bagian Victoria, Australia, Filipina, Malaysia, Myanmar dan Cina. Perusahaan itu ditutup di Bermuda pada 2003 dan dicatat di Appleby sebagai “pengemplang pajak.”

Sementara Mamiek disebutkan adalah wakil presiden Golden Spike Pasiriaman Ltd dan pemilik dan pimpinan Golden Spike South Sumatra Ltd, bersama Maher Algadri, eksekutif Kodel Group, salah satu konglomerat terbesar Indonesia zaman Suharto, menurut Forbes.

Prabowo Subianto disebutkan pernah menjadi direktur dan wakil pimpinan Nusantara Energy Resources yang berkantor di Bermuda. Perusahaan yang terdaftar pada 2001 ini tercatat sebagai ‘penunggak utang’, dan ditutup pada 2004. Perusahaan di Singapura yang namanya juga Nusantara Energy Resources kini adalah bagian dari Nusantara Group, dan sebagian dimiliki oleh Prabowo, menurut media di Indonesia.

Berdasarkan data tersebut maka ini merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara terselubung oleh para pemilik kekayaan yang diperoleh dengan cara licik, kenapa ini terus berlanjut?

Maka sebagai jawabannya adalah ketidakberdayanya penegak hukum dan kelemahan dari hukum itu sendiri. Bukti ketidakberdayanya penegak hukum disebabkan oleh mental aparatnya yang rusak sehingga dengan mudah meloloskan semua laporan keuangan. Hal tersebut yang menjadikan sikap tidak adil dalam mengambil keputusan.

Selain itu hukum yang berlaku di Indonesia adalah menggunakan sistem belah bambu artinya satu diangkat dan satunya diinjak. Kalau orang yang tidak punya kekuatan dan kekuasaan maka dia akan diinjak, namun kalau mereka orang kaya maka hukum tidak berlaku karena uang yang akan bicara.

Kesimpulan dan solusinya adalah membuang semua aparat yang bermental penjilat dan penerima suap. Selain itu juga perombakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia harus dilakukan dengan segera.

(jp)

%d blogger menyukai ini: