Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Headlines, Internasional, News Secret Service AS: Dari Penjaga Ekonomi hingga Terancam Tak Digaji

Secret Service AS: Dari Penjaga Ekonomi hingga Terancam Tak Digaji

Foto: Aksi para secret service pengawal Presiden Donald Trump/AFP

Sketsanews.com, Jakarta – Secret Service atau Paspampres-nya Amerika Serikat kini hampir tidak bisa membayar gaji pegawainya. Mereka hampir mencapai batas anggaran yang ditentukan oleh hukum AS.

Direktur Secret Service, Randolph ‘Tex’ Alles, menyatakan sebanyak 1.100 agen Secret Service telah mencapai batasan gaji dan tunjangan lembur yang diatur dan diperbolehkan hukum federal AS, seperti dilansir AFP dan Cnn, Selasa (22/8/2017). Secara keseluruhan, ada 42 orang dalam pemerintahan Trump yang dilindungi oleh Secret Service, termasuk 18 anggota keluarga Trump.

Namun, tahukah Anda kalau awalnya Secret Service bukan bertugas untuk melindungi Presiden AS dan keluarganya?

Dikutip detikcom dari situs resmi Secret Service, kesatuan itu dibentuk pada 5 Juli 1865. Secret Service menjadi bagian dari Kementerian Perbendaharaan AS.

Direktur Secret Service pertama adalah William P Wood. Padahal di tahun itu ada pembunuhan Presiden ke-16 AS Abraham Lincoln di bulan April, tetapi Secret Service tidaklah dibentuk untuk melindungi orang nomor 1 di negeri Paman Sam kala itu.

Pada tahun 1867, Secret Servive mendapat tugas untuk melacak pihak-pihak yang melakukan fraud melawan pemerintah. Pada tahun 1882, Kongres AS memutuskan bahwa Secret Service adalah organisasi yang berbeda dari Kementerian Perbendaharaan.

Secret Service kemudian menjadi penjaga Presiden AS Grover Cleveland secara informal pada 1894. Kemudian pada tahun 1901, Kongres AS meminta Secret Service menjaga presiden sebagai buntut atas kasus pembunuhan Presiden AS William Mc Kinley yang menjabat saat itu.

Di tahun 1902, Secret Service mulai bertanggung jawab penuh menjaga Presiden AS. Tetapi pada waktu itu hanya 2 orang saja yang ditugaskan penuh berjaga di Gedung Putih.

Secret Service baru mulai menjaga Presiden AS terpilih pada tahun 1908. Akhirnya pada tahun 1913, Kongres AS memberikan otoritas penuh kepada Secret Service untuk menjaga Presiden dan Presiden terpilih. Berjalan ke 1917, Secret Service mulai diminta menjaga keluarga dekat Presiden AS.

Krisis ekonomi menghantui AS pada tahun 1929 semasa Presiden Herbert Hoover. Meski tak berkaitan secara langsung, Hoover memerintahkan Kepolisian Gedung Putih yang dibentuk tahun 1922 untuk berada di bawah supervisi Secret Service.

Pembunuhan Presiden AS kembali terjadi pada tahun 1933. Saat itu yang terbunuh adalah Presiden Franklin Roosevelt pada 15 Februari 1933 di Miami, Florida. Tetapi tak ada tambahan tugas khusus bagi Secret Service.

Tugas Secret Service baru ditambah lagi pada tahun 1962 oleh Kongres AS yakni menjaga Wakil Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Namun untuk Wakil Presiden terpilih, harus ada permintaan terlebih dahulu. Selain itu mantan Presiden juga mendapat perlindungan sampai jangka waktu tertentu.

Setahun kemudian atau pada 1963, Presiden AS John F Kennedy terbunuh di Dallas, Texas. Usai kejadian itu, Kongres membuat aturan untuk memberi pengawalan bagi istri mendiang Kennedy dan putri bungsunya selama 2 tahun.

Pada tahun 1965, Kongres AS menambah tugas Secret Service untuk menjaga mantan Presiden dan istrinya. Pengawalan akan dihentikan 4 tahun setelah kematian mantan presiden itu.

Di tahun 1968, tugas Secret Service kembali ditambah menyusul pembunuhan terhadap kandidat Presiden AS yang juga senator, Robert F Kennedy. Akhirnya Secret Service diminta pula untuk menjaga kandidat presiden.

Akhirnya pada 1 Maret 2003, Secret Service yang semula berada di bawah Kementerian Perbendaharaan dipindah ke Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Tugas Secret Service pun ada dua yakni menjaga pemimpin negara serta keuangan dan infrastruktur vital AS.

Hingga tahun 2008 tercatat, Secret Service telah menyita lebih dari 295 juta Dolar AS terkait pemalsuan, investigasi siber dan kejahatan keuangan lainnya. Secret Service juga telah mencegah potensi kerugian negara lebih dari 12 miliar Dolar AS pada saat itu atau 5 tahun setelah berada di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri.

(Ro)

%d blogger menyukai ini: