Sketsa News
Home Analisis, Berita, Berita Terkini, Headlines, News Pelanggaran HAM Myanmar atas Tragedi Rohingya

Pelanggaran HAM Myanmar atas Tragedi Rohingya

Sketsanews.com, Jakarta – Rohingnya merintih keras setiap detik karena ulah rejim penguasa Myanmar yang mendukung dan melindungi para pelaku aksi pembantaian kepada kaum muslim Rohingya.

Bagaimana tidak merintih kalau dalam waktu 15 hari terakhir sejak kekerasan terbaru pecah di negara bagian Rakhine, hampir 300.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Seperti dilansir oleh berbagai media bahwa Kekeraan terjadi setelah serangan militan Rohingya terhadap pos-pos polisi pada 25 Agustus 2017 yang memicu tindakan keras militer Myanmar di Rakhine atau Arakan

Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak mengatakan bahwa etnis Muslim Rohingya menghadapi kekerasan sistematis termasuk penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan di Myanmar.

”Berdasarkan laporan yang kami terima, (Rohingya) didiskriminasikan dan tidak ada belas kasihan yang diberikan kepada mereka,” katanya kepada wartawan di pangkalan Angkatan Udara Subang di pinggiran Ibu Kota Kuala Lumpur pada hari Sabtu.

Akar Sejarah Konflik Rohingya

Sebagaimana disebutkan dalam majalah Historia bahwa cikal-bakal kelompok Rohingya terlacak pada awal abad ke-15. Pada 1404, pasukan dari Ava, ibukota kerajaan Burma kala itu, menyerang kerajaan Arakan yang membuat Raja Narameikhla mengungsi ke negeri Bengali (kini Bangladesh). Dua puluh empat tahun kemudian, bersama bala bantuan dari Sultan Bengali, dia kembali untuk merebut Arakan.

Menurut Wilhem Klein dalam Burma, The Golden, selama di Bengali, Narameikhla belajar matematika, ilmu pengetahuan alam, dan Islam di kota Gaur. Ketika kembali menjadi penguasa Arakan, pengaruh Islam yang didapatkannya di pengasingan begitu terasa. Dia mengubah namanya menjadi Solaiman Shah.

Dia juga membangun masjid, mendirikan pengadilan yang memadukan budaya Budha dan Islam, serta mendirikan sebuah kota bernama Mrauk U yang akan menjadi kota terpenting di wilayah itu.

Pengaruh Islam tetap bersemayam dalam diri setiap penguasa Arakan, kendati Arakan tetaplah kerajaan Budha yang merdeka.

Pada 1784, Bodawphaya, raja Burma dari Dinasti Konbaung, mengerahkan tentara untuk menginvasi wilayah Arakan. Ribuan orang tewas dan ditawan.

“Setidaknya 20.000 tawanan termasuk simpatisan Muslim, seniman, dan ilmuwan digelandang menuju pusat Burma melintasi bukit Arakan. Ratusan di antaranya tewas selama di perjalanan,” tulis sejarawan Inggris G. E. Harvey dalam Outline of Burmese History.

Pemerintahan Arakan jatuh. Dimulailah perseteruan antara etnis Burma dan orang-orang Arakan, terutama penganut Islam, yang berlarut-larut hingga kini.

Konflik Horizontal Antar Agama

Ternyata bukan hanya ditekan oleh militer dan pemerintahan Birma. Etnis muslim Rohingya pun juga menjadi sumber konflik horizontal antar agama.

Konflik horisontal ini semakin memanas ketika para tokoh pemuka agama sudah mulai ikut melakukan intervensi. Di sejumlah titik dekat pengungsian, sekelompok biksu mengeluarkan selebaran berisi peringatan kepada warga Myanmar untuk tidak bergaul dengan Muslim Rohingya.

Sementara selebaran lainnya berisi rencana untuk memusnakah kelompok etnis lain di Myanmar. Lebih rumit lagi, ketika dua organisasi biksu terbesar di Myanmar, Asosiasi Biksu Muda Sittwe dan Asosiasi Biksi Mrauk Oo menyerukan agar warga Myanmar tidak bergaul dengan Muslim Rohingya.

“Muslim Rohingya bukanlah kelompok etnis Burma. Mereka akar penyebab kekerasan,” kata salah seorang pemimpin biksu, Ashin Htawara dalam sebuah acara di London.
Direktur Arakan Project LSM lokal, Chris Lewa, mengungkapkan “Biarawan Myanmar disebut turut andil menyebarkan kebencian terhadap Muslim Rohingya. Beberapa tahun terakhir, para biksu memainkan peranan dalam penolakan masuknya bantuan kepada umat Islam.”

Myanmar Melanggar HAM

Konflik yang terjadi di Rohingya Myanmar yaitu pembantaian, pembunuhan dan pemerkosaan terhadap kaum muslim Rohingya yang dilakukan oleh orang Budha merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam sejarah Myanmar bahwa pelanggaran terhadap hak asasi manusia, pertama kali dilakukan ketika era rejim Ne Win hingga sekarang dimana mereka dalam membangun bisnis melibatkan korporasi asing yaitu Chevron AS maupun Total Perancis.

Upaya sengaja untuk merampas hak atas tanah, penolakan kewarganegaraan, pembantaian massa, pengusiran, pembakaran pelarangan pelaksanaan ibadah, penutupan jalur pasokan makanan, dan sejumlah tindakan brutal lainnya adalah sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Tindakan diskriminatif yang menimpa Muslim Rohingya berlatar belakang agama. Ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung. Penganiayaan yang dilakukan dengan cara-cara militer kepada warga sipil harus segera dihentikan.

Seluruh bangsa-bangsa di dunia harus bertanggungjawab atas nasib dan masa depan suku Rohingya di Myanmar. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tentara Myanmar ini tidak dapat ditolerir atas nama apapun.

Bukti Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Rezim mulai memperlakukan sipil Rohingya semena-mena, tercatat di 1978, lebih dari 200.000 sipil Rohingya melarikan diri akibat tindakan zhalim pemerintah ketika itu.

Puncaknya tahun 1980, Myanmar diambil alih oleh junta militer dan menghapus hak kewarganegaraan Rohingya. Tentu saja kebiadaban semakin menjadi-jadi. Diperkirakan lebih dari 800.000 Rohingya mengungsi sejak militer memegang kendali pemerintahan.

Berakhirnya kekuasaan militer di Myanmar pada 2011 tidak berefek apa-apa untuk Rohingya. Mereka masih diberlakukan layaknya ‘penduduk haram’ karena tidak memiliki kewarganegaraan.

2012: 100,000 Rohingya mengungsi
2015: 250,000 Rohingya mengunsi
2016: 90,000 Rohingya mengungsi

Dan kini 2017 lebih dari 290,000 Rohingya melarikan diri dari amukan militer dan warga yang membenci mereka.

(Jp)

%d blogger menyukai ini: