Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, News, Politik Pemerintah Putuskan Kenaikan Bantuan Partai Mulai Tahun Depan, Dananya Rp13 Miliar

Pemerintah Putuskan Kenaikan Bantuan Partai Mulai Tahun Depan, Dananya Rp13 Miliar

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memberikan materi dalam Workshop Nasional: Perempuan Legislatif, Eksekutif, dan Kader Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (26/8). — MI/Arya Manggala

Sketsanews.com, Jakarta – Peraturan Pemerintah (PP) dana bantuan bagi partai politik akan segera diteken Presiden. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menjabarkan detail dari bakal regulasi ini.

“Rp1.000 per suara, itu kan hasil pemiliham umum (pileg), mau diberikan tahun depan ya hasilnya dari penghitungan hasil Pemilu 2014,” kata Tjahjo di kantornya, Jakarta Pusat, hari ini.

Dengan demikian, hasil pemilihan legislatif di 2019 nanti akan mempengaruhi jumlah dana bantuan ke depan, apakah naik atau turun. Menurut Tjahjo, berdasarkan Pileg 2014, total ada sekira Rp13 miliar dana bantuan untuk parpol.

Jumlah ini digelontorkan tak hanya bagi anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jumlah bantuan juga berbeda antara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. “Rp 1.000 di DPR RI, Rp 1.200 di DPRD 1 (Provinsi) dan Rp 1.500 di DPRD 2 (Kabupaten/Kota),” ucap Tjahjo.

Menurut Mantan Sekjen PDIP ini, peningkatan dana bantuan parpol yang disetujui Menkeu pada akhir Maret 2017. Pemerintah berusaha menyetarakan perlakuan negara pada parpol. Jadi bukan soal urgensi. Sebab di banyak negara, partai mendapat pembiayaan dari pemerintah. Mengingat struktur kenegaraan tak bisa dilepas dari peran parpol.

Rekrutmen calon Presiden hingga DPRD menuntut kinerja partai, untuk menyaring calon unggulan. “Jadi wajar kalau pemerintah duduk dari parpol, menyisihkan anggaran yang rakyat untuk kepentingan konsolidasi rakyat, konsolidasi parpol, untuk suksesnya demokrasi 5 tahunan ini,” sebut Tjahjo.

Dikutip dari Viva, “Pemerintah juga memahami semua proses rekrutmen itu lewat partai politik, dan parpol harus mandiri. Lewat sumbangan anggota, iuran anggota, sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, terbuka transparan. Termasuk bantuan dari pemerintah untuk konsolidasi,” pungkas Tjahjo.

Kementerian Keuangan mengusulkan agar Pemerintah memberikan dana bantuan pada partai politik. Hal ini berdasarkan surat Kementerian Keuangan kepada Kementerian Dalam Negeri Nomor 277/MK/02./2017 tanggal 29 Maret 2017.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, besaran bantuan kepada pada politik sebesar Rp1.000 per suara sah setiap tahunnya. Ia menuturkan, penetapan Rp1.000 per suara sah ini sudah mendekati kajian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sebelumnya KPK mengusulkan dana bantuan kepada partai politik sebesar Rp1.071 per suara sah,” kata Sri.

(Ro)

%d blogger menyukai ini: