Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Ekonomi & Bisnis, Headlines, News Pengusaha di Singapura dan Australia Bisa Hindari Pajak Berganda

Pengusaha di Singapura dan Australia Bisa Hindari Pajak Berganda

Sketsanews.com, Jakarta – Pengusaha yang membuka bisnisnya di luar negeri harus membayar pajak lebih mahal dari biasanya. Hal ini harus ditanggung oleh pengusaha selain beban pajak di Indonesia.

Padahal, menurut Kepala KPP DJP Pulogadung Edward Hamonangan Sianipar, seharusnya hal ini tidak dialami oleh pengusaha. Pasalnya, Indonesia telah terlibat dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) Dengan syarat wajib pajak harus miliki surat keterangan domisili.

“Jadi misalnya kalau tax haven lain. Nanti kalau misalnya ditanya sementara ini yang kami perjuangkan pertanyaan wajib pajak dulu. Mereka tanya saya sudah dipotong pajak di Singapura, di Hong Kong, Australia gimana,” tuturnya di KPP Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (7/2/2017).

Wajib Pajak pun menuntut perlindungan karena besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Untuk itu, Ditjen Pajak menyarankan agar wajib pajak dapat memiliki surat keterangan domisili bagi yang memiliki lini usaha di luar negeri.

“Ini adalah mengenai pemajakan ganda gara-gara di negara sana dipajakin ,di sini harus dilaporkan lagi pajaknya. Kami bilang kalau ingin tidak kena pajak ganda minta surat keterangan domisili. Kedua , datang ke kantor pajak supaya dilakukan negosiasi antara kantor pusat dengan kantor pajak luar negeri,” tuturnya.

Apabila telah memiliki surat keterangan domisili, maka wajib kagak tak perlu membayar pajak berganda seperti di Singapura, Hong Kong, dan Australia. Hal ini pun berlaku pada sekira 66 negara yang terikat perjanjian P3B.

“Kantor pajak Singapura, Hong Kong, Australia sudah tahu kalau ada surat keterangan domisili, mereka akan potong sesuai tarif pajak yang ada di P3B. Kalau enggak ada surat keterangan domisili, paka tarif pajak sana,” imbuhnya.

Diharapkan hal ini mampu menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Khususnya bagi yang belum mengikuti tax amnesty agar dapat dinanti oleh pemerintah dalam hal ini.

“Ya tapi masalahnya mereka selama ini enggak pernah laporan penghasilan juga di sini. Dengan tax amnesty dimana-mana, deklarasi luar negeri , WNI di luar kena pajak, di Indonesia kena pajak juga jadinya. Jadi harus menjadi perhatian,” tutupnya.
(Ro)

Sumber. Okezone

%d blogger menyukai ini: