Sketsa News
Home Berita, Editorial, Headlines, News Perang Dingin Dua Institusi Negara

Perang Dingin Dua Institusi Negara

Pangdam VI Mulawarman, Mayjen TNI Sonhadji

Sketsanews.com, Jakarta – Berita tentang pembelian 5000 senjata ilegal masih menjadi topik pembicaraan yang hangat di media sosial sampai sekarang.

Isu ini disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam sebuah video dan itu diakui olehnya.

Di dalam video itu, Gatot berbicara soal ancaman keamaan lantaran adanya lembaga non-militer yang membeli 5.000 pucuk senjata.

Dalam masalah ini Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat tidak perlu khawatir tentang polemik pengadaan senjata laras pendek oleh Badan Intelijen Negara, BIN, yang sempat dipertanyakan oleh Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo.

Ternyata isu ini pun menjadi sebuah polemik di berbagai lembaga, bahkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mendapat tekanan dari 4 jenderal yakni Menko Kemaritiman Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BIN Pol Jenderal Budi Gunawan.

Namun yang tidak kalah serunya adalah perseteruan antara dua institusi negara yaitu Kodam VI/Mulawarman dengan Badan Intelijen Negara. Pasalnya situs resmi Kodam VI/Mulawarman mem-posting artikel yang menyerang Kepala BIN terkait isu pembelian 5.000 senjata.

Meskipun pihak kodam sendiri tidak mengakui bahwa artikel tersebut adalah miliknya, sebagaimana apa yang diungkapkan oleh Pangdam Mulawarman Mayjen Sonhadji.

Menurut Sonhadji, artikel berjudul ‘SIAPA YANG MENCATUT NAMA PRESIDEN INGIN DATANGKAN SENJATA 5000 PUCUK’ diposting di situs Mulawarman oleh staf penerangan kodam (Pendam). Artikel itu bukan merupakan tulisan dari jajaran Kodam, tapi merupakan broadcast liar di whatsapp yang belum diketahui siapa penulisnya.

Pertanyaan yang muncul adalah benarkah artikel tersebut bukan dari pihak kodam sendiri.

Masalahnya adalah apakah mungkin sebuah institusi negara yang notabene pasukan tempur bertindak gegabah tanpa perhitungan yang matang, kalau ini benar maka perlu dipertanyakan. Atau ini hanya mengalihkan pertanggungjawaban dengan mengkambinghitamkan pihak lain.

Sebenarnya kalau dicermati isi artikel tersebut jelas ada unsur kesengajaan karena ada faktor ketidaksukaan.

Berbagai fakta membuktikan bahwa dalam kurun waktu paska Pilkada DKI dan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok yang kemudian timbulnya aksi bela Islam, pihak kepolisian berada di belakang Si Penista Agama yakni Ahok.

Sementara Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan berasal dari kepolisian, apalagi dengan adanya informasi pembelian 5000 senjata ilegal oleh pihak kepolisian.

Sebagaimana video yang beredar bahwa dalam video tersebut para polisi melakukan latihan perang dengan menggunakan senjata anti tank. Lantas untuk apa mereka melakukan semua itu, untuk memerangi siapa dan melindungi siapa.

Berdasarkan data di atas sangatlah wajar apabila kemudian pihak TNI yang dalam hal ini diwakili oleh pihak kodam VI Mulawarman ingin menjatuhkan Kepala BIN dengan menggunakan kasus pembelian 5000 senjata.

(jp)

%d blogger menyukai ini: