Sketsa News
Home Berita Terkini, Editorial, Headlines, News Perang Melawan Korupsi

Perang Melawan Korupsi

Sketsanews – Korupsi di Indonesia memang bukan dongeng melainkan fakta yang ada di depan mata. Ia digemari banyak orang. Tidak terkecuali para pejabat negeri ini. Dari berbagai kasus korupsi yang terjadi selama ini, kebanyakan pelakunya berasal dari berbagai kalangan pejabat negara, politisi, akademisi, pengusaha, aparat hukum, tidak ketinggalan juga tokoh-tokoh dari kalangan LSM.

Picture1

Modusnya pun semakin sulit dideteksi. Artinya tidak gampang mengidentifikasi sebuah praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang dekat dan duduk di lingkaran kekuasaan.

Dalam hal ini, banyak pihak yang terlibat, baik yang memberi proyek atau yang menerima proyek, baik antara penegak hukum maupun para tersangka yang tersangkut kasus hukum. Namun, hukum yang diberikan kepada para tersangka yang korupsi cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Lihat saja, banyak bupati, gubernur, walikota, anggota TNI, anggota Polri, para politisi, para bankir, pengusaha, mantan pejabat yang pernah tersandung perkara korupsi hanya menerima hukuman ringan bahkan bebas sama sekali.

Sangat ironis, padahal kita mempunyai banyak undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP) dan instruksi presiden (Inpres) untuk mencegah dan menindak pelaku korupsi. seperti UU Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN. UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PP No. 19/2000 Tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 15/2002 Tentang Pencucian Uang. UU Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 2002.

Pemerintah juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres tersebut pada dasarnya adanya percepatan pemberantasan korupsi yang selama ini tersendat-sendat. Selain itu kita juga mempunyai banyak badan-badan dan komisi-komisi untuk menangkal kejahatan korupsi. Namun semua itu seakan-akan sia-sia belaka, yang terjadi saat ini korupsi tetap ada dan jalan terus.

Lalu mengapa banyak pejabat negara ataupun tokoh-tokoh yang selama ini dikenal oleh publik sebagai figur masyarakat justru tersandung kasus korupsi? Baik itu dari kalangan pejabat tinggi negara, politisi, akademisi, birokrat, maupun pengusaha. Bukankah seharusnya mereka sebagai pembawa amanah. Diberikan kekuasaan berdasarkan kontrak sosial guna mengurusi urusan masyarakat.

Bahkan berkaitan dengan tugasnya, pejabat diberikan berbagai kewenangan, serta berbagai fasilitas. Tapi kenapa masih melakukan korupsi? Apakah dengan adanya fasilitas dan kemewahan yang diberikan masih kurang? Lalu bagaimana jadinya bila orang kepercayaan yang dimintakan mengurusi urusan masyarakat justru mencuri hak dan bahkan menyusahkan masyarakat? bukankah itu pengkhianatan moral skala besar yang sulit termaafkan? Karena korupsi mengambil hak-hak rakyat secara tidak wajar. Yang sebenarnya bisa untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Ternyata komitmen memerangi korupsi hanya omong kosong.

Perang melawan korupsi mestinya melibatkan semua elemen bangsa, termasuk keluarga. Peran keluarga diberi penekanan khusus karena tren korupsi kepala daerah mulai melibatkan anggota keluarganya. Banyak orang terdekat kepala daerah yang masih berkuasa terlibat korupsi secara langsung. Dalam kasus baru-baru ini, yaitu kasus Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, misalnya, KPK menduga uang suap dipakai untuk kepentingan tersangka dan istrinya terkait dengan kewajiban keagamaan.

Kita butuh kepolisian yang tangguh dan tidak mudah bertekuk lutut kepada korupsi. Kita juga membutuhkan jaksa yang mampu menyelidik dan menyidik perbuatan korupsi, yang tidak kalah pentingnya, kita sangat membutuhkan hakim yang progresif dan terpanggil untuk memerangi korupsi. Menjatuhkan hukuman ringan dengan tidak menyita harta kekayaan yang diduga hasil korupsi hanya akan membuat koruptor tetap berjaya.

Penangkapan Yan Anton merupakan operasi tangkap tangan ke-11 KPK sepanjang 2016. Ia merupakan kepala daerah kedua yang ditangkap KPK tahun ini. Pada April lalu, KPK menangkap Bupati Subang, Jawa Barat, Ojang Sohandi terkait dengan korupsi dana kapitasi BPJS Kesehatan Kabupaten Subang.

Mengapa kepala daerah tetap menggandrungi korupsi? Harus berani dikatakan bahwa berbagai sanksi dan hukuman yang selama ini dijatuhkan kepada koruptor belum menimbulkan efek jera. Fakta yang ada terang benderang memperlihatkan makin ringannya vonis untuk koruptor. Pada 2013 rata-rata lama vonis penjara terpidana korupsi ialah 2 tahun, 11 bulan, sedangkan pada 2015 hanya 2 tahun, 2 bulan. Sadar atau tidak sadar, negara ini selalu membentangkan karpet merah untuk koruptor berupa fasilitas remisi. Meski ketentuan perundang-undangan menyebutkan remisi hanya untuk koruptor kategori justice collaborator, Bahkan, ketentuan justice collaborator hendak dihapus.

Dari sisi politik, mekanisme rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik boleh jadi berkontribusi pada makin suburnya perilaku koruptif. Rekrutmen dengan cara-cara calon membeli perahu politik menciptakan ongkos politik yang tinggi. Oleh karena itu, parpol harus memainkan mekanisme jemput bola orang-orang baik untuk direkrut menjadi calon kepala daerah tanpa mahar politik.

Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian dan sejumlah pejabat pemerintah kabupaten itu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (4/9). Bupati berusia 32 tahun itu diduga menerima suap ijon proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2017.

Dalam hal ini KPKdituntut keberaniannya dalam mengusut secara tuntas. Ini berguna agar pelaku korupsi dapat dihukumdengan hukuman yang adilkarena perbuatannya. Mari kita tunggu proses hukum selanjutnya. Sekali lagi kita harus mendorong KPK sebagai lembaga penegakan hukum untuk bertindak sesuai amanat yang diberikan UU sehingga para pejabat yang korupsi bisa dihukum secara adil dan dimasukkan kedalam penjara sesuai dengan kesalahannya.

%d blogger menyukai ini: