Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Headlines, News, Wawancara Perppu Mencegah Radikalisme Terorganisasi – Tangan Pemerintah akan Kotor

Perppu Mencegah Radikalisme Terorganisasi – Tangan Pemerintah akan Kotor

Sekretaris F-PAN DPR, Yandri Susanto — MI/Susanto

Sketsanews.com, Jakarta – pemerintah mengeluarkan keputusan yang dianggap kontroversial. Keputusan pertama yakni soal keluarnya Perppu Ormas pada Rabu (12/7). Perppu ini dianggap banyak kalangan tak sesuai dengan prinsip demokrasi karena pemerintah bisa membubarkan ormas tanpa harus lewat pengadilan.

Pendapat Sekretaris F-PAN DPR, Yandri Susanto dalam wawancara dengan wartawan.

Menurut Anda apakah penerbitan Perppu Nomor 2/2107 sudah tepat?
Sebenarnya UU Nomor 17/2013 tentang Ormas sudah cukup untuk mengatasi permasalahan yang ada. Semua tahapan tata cara hingga pembubaran sudah lengkap. Kalau PAN diminta pendapat oleh Presiden, kami menyarankan belum saatnya perppu dikeluarkan. Tidak ada kegen-tingan yang mendesak atau kekosongan hukum. Tapi, oke lah itu (perppu) sudah keluar, itu hak Presiden sebagaimana amanat UUD 1945.

Ya, perppu sudah ada dan telah resmi menjadi hukum positif?
Kalau pun tidak bisa ditahan lagi dan perppu itu harus dikeluarkan, saran kami ialah klausul tentang pasal-pasal yang memuat tentang pengadilan jangan semua dihapus. Kalau dianggap rumit dan terlalu panjang rentang waktunya, itu yang disederhanakan.

Seperti apa skema penyederhanaan yang diharapkan?
Misalnya, kalau proses pengadilan 60 hari terlalu lama, mungkin cukup 45 atau 30 hari. Mungkin pula panel hakimnya bisa dibentuk khusus untuk ormas, dengan meminta fatwa MA. Karena begini, kita sudah final kalau yang anti-Pancasila, anti-NKRI, harus dibasmi.

Bila format perppu tidak berubah, apa yang dikhawatirkan?
Dulu waktu pembahasan UU Ormas, banyak sekali yang kontra, terutama ormas-ormas yang sudah lama berdiri di Republik ini. Mereka khawatir ada semena-mena dari pemerintah. Nah, jalan tengahnya dulu, kan ada pengadilan. Kalau kemudian pasal-pasal tentang pengadilan dihapus, saya kira itu kemunduran.

Artinya, hanya akan berdampak terhadap ormas?
Tidak. Justru saya kasihan dengan pemerintahnya, nanti terlalu kotor tangannya karena sebagai penilai sekaligus eksekutor. Bisa jadi persepsi orang terhadap pemerintah dapat bermacam-macam. Saya khawatir itu tidak akan menyelesaikan masalah.

Perppu menjadi payung hukum untuk menertibkan ormas-ormas bermasalah. Efektifkah?
Kalau dibubarkan ormasnya kemudian anggotanya gentayangan dan membuat sel-sel yang lebih membahayakan, itu bisa menjadi persoalan baru. Masalah lain, misalnya ada ormas yang dianggap terlarang dengan anggota 100 ribu-500 ribu, penuh penjara. Kan, ini juga jadi bermasalah.

Bagaimana prediksi Anda terkait pembahasan perppu pada masa sidang mandatang?
Saya kira perdebatan di DPR akan sangat hidup karena pro-kontra terhadap perppu itu cukup tinggi. Artinya, kita menjadikan perdebatan panjang, walaupun DPR dalam tata cara pembuatan UU hanya mengatakan setuju dan tidak setuju, dia tidak boleh mengubah satu pasal pun di perppu.

Sumber: Media Indonesia
(Ro)

%d blogger menyukai ini: