Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Hankam, Headlines, News Perppu Mencegah Radikalisme Terorganisasi

Perppu Mencegah Radikalisme Terorganisasi

Grafis/Caksono

Sketsanews.com, Jakarta – Setelah melewati proses pengkajian mendalam, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perppu tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 dan diumumkan oleh Menko Polhukam Wiranto pada 12 Juli 2017. Penerbitan perppu itu menuai polemik.

“PBNU mendukung karena selama ini belum ada pengaturan yang lebih teknis. Jadi, perppu ini dalam rangka mengatur langkah-langkah yang dianggap perlu oleh negara,” ujar Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini saat dihubungi, kemarin.

Menurut Helmy, perppu menjadi sangat penting agar pemerintah bisa menangkal gerakan atau benih ke arah terorisme, radikalisme, atau ormas yang terbukti bertentangan dengan ideologi negara Pancasila.

Soal kekhawatiran bahwa perppu bisa menjadi alat kesewenang-wenang­an untuk membubarkan ormas yang berseberangan dengan pemerintah, Helmy berharap hal itu tidak terjadi. Karena itu, PBNU akan mengawal pelaksanaan perppu tersebut.

“Ya, makanya itu kita tetap harus mengawal, jangan sampai itu jadi alat politik, tetapi ini memang jadi alat negara,” ujar Helmy.

Hal senada juga disampaikan oleh Komandan Densus 99 Banser, Nurruzaman. Menurutnya, perppu merupakan langkah konkret untuk menjaga nilai-nilai demokrasi Pancasila dan NKRI dari ancaman ormas-ormas yang mengklaim berasaskan Pancasila, tapi praktiknya justru menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Ansor pun mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mendukung penertib­an ormas semacam itu.

“Seperti ideologi Khilafah Islamiyah, yang diusung Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Semakin lama pemerintah mengambil langkah hukum, membuat HTI terus melakukan aktivitasnya. Gerakan mendirikan negara Khilafah Islamiyah merupakan ancaman nyata, bukan main-main,” tegas Nurruzaman.

Dia tak sependapat dengan kekhawatiran bahwa perppu justru mengan­cam kebebasan berserikat dan berkumpul. Pandangan semacan itu, kata dia, memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menge­luarkan perppu tidak dipahami sebagai bagian langkah untuk menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa.

Dikutip dari Media Indonesia, “Sejak Perppu Nomor 2/2017 diterbitkan, seluruh ormas di Indonesia harus memiliki kepatuhan hukum demi terjaganya ketertiban umum berupa terjaganya nilai-nilai berbangsa dan bernegara sesuai dengan asas Pancasila,” pungkasnya.

Harus konsisten
Sekjen DPP PPP, Arsul Sani, meminta semua partai politik untuk mendukung langkah pemerintah. Pasalnya, perppu tersebut diterbitkan untuk menjaga stabilitas nasional. “PPP memberikan dukungan penuh terhadap perrpu dan saya kira apa yang dilakukan pemerintah sudah tepat,” ujarnya.

Arsul menilai pemerintah tidak melarang ormas apa pun untuk hidup di Indonesia. Untuk itu, ia meminta pemerintah konsisten dalam pelaksanaan perppu tersebut. Artinya, pemerintah tidak menyasar ormas tertentu saja, tetapi seluruh organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan eksistensi NKRI.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah tidak hanya mengutamakan pendekatan hukum dan keamanan saja, tetapi juga perlu langkah-langkah pencegahan. “Perlu pengawasan, pendampingan, dan pembinaan terhadap ormas.”

Sementata itu, pakar hukum tata negaa Refly Harun dan Sekretaris F-PAN DPR Yandri Susanto berpendapat lain. Mereka menilai tidak adil bila pembubaran ormas tanpa melalui proses hukum di pengadilan. “Ini kelemahan paling pokok,” kata Refly.

(Ro)

%d blogger menyukai ini: