Sketsa News
Home Berita Terkini, News, Opini Presiden Kembali Rombak Kabinet Kerja

Presiden Kembali Rombak Kabinet Kerja

reshufle

Sketsanews.com – Presiden Joko Widodo mengemukakan alasan perombakan Kabinet Kerja jilid II dalam jumpa pers di teras Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2016).

Menurut Kepala Negara, menjelang usia dua tahun, pemerintahan menghadapi tantangan yang tidak ringan dan mesti menyelesaikan banyak persoalan.”Harus menyelesaikan masalah kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi yang kaya dan miskin dan kesenjangan antar wilayah,” kata Jokowi.

Menurutnya, penuntasan persoalan-persoalan tersebut mesti dipercepat. Untuk itu, sambung Jokowi, pemerintah harus memperkuat ekonomi nasional guna menghadapi tantangan-tantangan ekonomi global yang sedang melambat sekaligus persaingan ekonomi dunia yang penuh kompetisi.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan, pemerintah harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar pengangguran berkurang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Saya menyadari bahwa tantangan-tantangan terus berubah dan membutuhkan kecepatan kita dalam memutuskan, kita harus bertindak yang langsung dirasakan oleh rakyat, yang dinikmati oleh rakyat, baik jangka pendek, menengah dan panjang,” kata Jokowi.

Oleh sebab itu, lanjut Jokowi, dirinya berusaha maksimal agar Kabinet Kerja bekerja lebih cepat dan lebih efektif. Presiden juga menyorot soal soliditas menteri yang mesti saling mendukung. “Sehingga hasilnya nyata dan dalam waktu secepat-cepatnya,” ujar dia.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut saya dan wapres memutuskan merombak Kabinet Kerja,”

Selanjutnya, Jokowi mengumumkan nama-nama menteri baru dan memperkenalkan pada publik.

Jumpa pers tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, jajaran menteri, dan para calon menteri.

Berikut daftar menteri baru tersebut:

  1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto
  2. Menteri Keuangan Sri Mulyani
  3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo
  4. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
  5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir
  6. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita
  7. Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto
  8. Menteri ESDM Archandra Tahar
  9. Menteri PAN dan RB Asman Abnur
  10. Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan
  11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil
  12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong
  13. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BappenasBambang Brodjonegoro

Sedangkan menurut Pengamat Sosial Politik, Drs H Joko Siswanto MSi menyebut reshuffle kabinet Jokowi sengaja dilakukan untuk melakukan format baru proses pemerintahan. Reshuflle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi dinilai merupakan proses rekonstruksi politik untuk mengamankan kekuasaan dan memaksimalkan kerja di pemerintahan Jokowi-JK.

Selain itu, keberaadaan partai baru seperti Partai Golkar dan PAN yang bergabung dalam pemerintahan juga, akan menjadi bagian untuk mengamankan kekuasaan pemerintahan. Keberadaan beberapa “teman baru” seperti Partai Golkar dan PAN juga harus diakomodir oleh Jokowi.

“Teman baru itu juga harus diakomidir, tidak mungkin tidak. Maka dalam prosesnya kabinet Jokowi harus memilih mana yang tetap digunakan dan mana yang harus dihilangkan,” kata Joko.

Menurut Joko, para menteri selalu ada kaitannya dengan partai dan individu menteri tersebut. Misalnya, menteri yang profesional dibidangnya akan selalu berkaitan dengan kekuatan politik di baliknya.

“Seperti Wiranto menggantikan Luhut, ada pertimbangan politik didalamnya. Wiranto profesional dibidangnya, dan berpengaruh di partai Hanura,” ujar Joko yang kini menjabat Rektor Universitas Taman Siswa.

Meski Luhut Pandajaitan hanya digeser, tetapi bidang yang dijalani sesuai dengan profesionalisme kerjanya.“Ini juga ada kompromi politik bagi partai. Buat apa Partai Golkar masuk pemerintah? dan buat apa PAN masuk pemerintah kalau tidak ada jatah,” urainya.

Kemudian nama Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli masuk dalam daftar yang didepak dari kursi kabinet dan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan akan menggantikan posisi Rizal Ramli di Menko Maritim.

Hal ini cukup mengejutkan, di tengah perjuangan Rizal Ramli dalam mengaudit pembangunan reklamasi di Teluk Utara Jakarta. Selama ini, Rizal Ramli berseteru dengan Gubernur Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang “emoh” melaksanakan rekomendasi dari Rizal Ramli.

“Saya juga terkejut, melihat pergantan tersebut. Saya beranggapan Luhut tetap bertahan di Menko Polhukam,” ujar pengamat politik Emrus Sihombing kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Rabu, (27/7).

Emrus melihat, wajar jika kemudian publik beranggapan posisi Rizal Ramli diambil alih oleh Luhut yang memang dikenal dekat dengan Ahok, yang keduanya sama-sama dekat dengan Presiden Jokowi. Apalagi, Luhut seolah orang yang sangat spesial di mata Jokowi, setelah awalnya menjabat Kepala Staf Kepresidenan, lalu Menko Polhukam, digeser lagi ke Kementerian Koordinator Maritim.

Emrus menduga, ada tugas khusus yang diberikan Presiden Jokowi kepada Luhut Panjaitan. Tugas khusus itu kemungkina agar jalan kompromi antara Ahok dengan pemerintah pusat kembali terbuka dalam persoalan reklamasi. Selama ini, antara Ahok dan pemerintah pusat tidak menemukan titik temu menyikapi persoalan reklamasi, terutama Pulau G yang dihentikan permanen.

“Luhut memang dekat dengan Jokowi. Dia punya tugas khusus di Maritim di tengah polemik reklamasi. Dari segi posisi, Luhut orang spesial di mata Jokowi. Dari Menko ke Menko lagi,” jelas Emrus.

Tugas khusus itu dikatakan Emrus publik hanya bisa menerka, apa yang harus dilakukan Luhut dalam persoalan reklamasi. Ia berprasangka, Luhut ditunjuk sebagai Menko Maritim, untuk dapat berkompromi dengan pihak Pemprov DKI dalam hal ini Ahok, agar tidak menimbulkan kegaduhan publik.

(Ip)

%d blogger menyukai ini: