Sketsa News
Home Berita Terkini, News, Tekno-Sains Puluhan Desa di Pekalongan Rawan Krisis Air Bersih

Puluhan Desa di Pekalongan Rawan Krisis Air Bersih

Daerah Kedungwuni di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (13/8/2017). Lima desa di kecamatan Kedungwuni rawan krisis air bersih menurut Bappeda Pekalongan. (ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra)

Sketsanews.com, Pekalongan – Sebanyak 98 desa di 18 kecamatan Kabupaten Pekalongan berada dalam keadaan rawan krisis air bersih.

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencana Pembangunan Daerah Pekalongan Yudi Himawan pada Selasa mengatakan kondisi itu terjadi karena penyusutan ketersediaan air selama musim kemarau serta pencemaran limbah rumah tangga dan industri.

“Semula ada 106 desa mengalami krisis air bersih. Akan tetapi delapan desa sudah dapat ditangani oleh Pemkab sehingga masih tersisa 98 desa yang dalam kondisi rawan (krisis) air bersih,” katanya.

Berdasar data Bappeda Kabupaten Pekalongan, desa yang tergolong rawan krisis air bersih antara lain Desa Wringinagung di Kecamatan Doro; Blacanan dan Blimbing Wuluh di Kecamatan Siwalan; Mrican, Purworejo dan Tegal Suruh di Kecamatan Sragi, serta Desa Silirejo, Pucung, Sidorejo, Ngalian di Kecamatan Tirto.

Selain itu ada 10 desa di Kecamatan Kajen, 13 desa di Kecamatan Kesesi, lima desa di Kecamatan Kedungwuni, delapan desa di Kecamatan Bojong, empat desa di Kecamatan Wonopringgo, tiga desa di Kecamatan Karangdadap, lima desa di Buaran, satu desa di Kecamatan Wiradesa, serta satu desa Kecamatan Wonokerto.

“Kecamatan yang bebas dari rawan air bersih hanya Kecamatan Talun karena di wilayah itu masih banyak sumber air bersih yang mengalir untuk mencukupi kebutuhan warga setempat,” kata Yudi.

Pemerintah daerah berusaha mengatasi masalah itu dengan menjalankan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

“Pada program Pamsimas 2018, kami menargetkan 25 desa. Untuk program Pamsimas itu, 20 desa akan didanai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan lima desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” katanya. Dikutip dari Antara.

(Eni)

%d blogger menyukai ini: