Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Headlines, News Radikalisme Lewat Medsos Berkurang, tetapi Belum Signifikan

Radikalisme Lewat Medsos Berkurang, tetapi Belum Signifikan

JAKARTA, 8/8 – PENUMPASAN TERORISME. Penulis buku berjudul “Terorisme Undercover” Wawan H. Purwanto menunjukkan karyanya saat bedah buku dan diskusi di Jakarta, Sabtu (8/8). Diskusi yang juga dihadiri Mantan Ketua Mantiqi III Jamaah Islamiyah (JI) yang juga mantan pimpinan Noordin M Top, Nasir Abas, itu menekankan pentingnya upaya persuasif dalam memberantas akar terorisme salah satunya melalui upaya deradikalisasi selain kegiatan ofensif seperti penyergapan teroris. FOTO ANTARA/Andika Wahyu/spt/09.

Sketsanews.com, Jakarta – Pengamat intelijen Hari Purwanto mengemukakan penyebaran propaganda dan kampanye radikalisme di dunia maya atau media sosial (medsos) sedikit berkurang akhir-akhir ini. Namun pengurangannya belum signifikan. Propaganda masih terus terjadi karena sejumlah situs yang ditutup muncul lagi dengan nama lain.

‎”Ada yang berhasil, tetapi ada juga yang belum. Yang belum berhasil karena muncul lagi situs-situs baru dengan nama berbeda,” kata Purwanto dalam diskusi bertema ‎”Radikalisme dan Sistem Peradilan di Indonesia di The Habibie Center, kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (23/3).

Selain Purwanto, tampil sebagai pembicara Chrisma Aryani Albandjar (Saf Khusus Kepala Staf Kepresidenan), Diah Sulastri Dewi (Wakil Kepala Pengadilan Negeri Bandung – Hakim Peradilan Anak), Gilles Blanchi (Ahli Reformasi Peradilan – warga negara Perancis) dan Sulistyo Pudjo Hartono (Analis Kebijakan Madya Bidang Penmas Divhumas Polri).

‎Purwanto menjelaskan langkah yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) dengan menutup situs-situs yang digunakan untuk propaganda paham radikalisme sudah tepat. Langkah itu guna mencegah berkembangan paham radikal dan maraknya berita bohong atau hoax.

Namun kemajuan teknologi menyebabkan gampang sekali membuat situs baru. Dengan mudah orang membuat situs baru sehingga kampanye dan propaganda pun masih terus dilakukan.

“Secara keseluruhan, program deradikalisasi berhasil. Keberhasilannya mencapai 95 persen. Tinggal 5 persen yang belum. Yang 5 persen ini terus bekerja, membuat situs baru dan melakukan propaganda,” jelas Purmanto.

Dia meminta semua komponen masyarakat untuk bersama-sama melawan propaganda paham tersebut. Tidak bisa dilimpahkan sepenuhnya ke pemerintah atau aparat berbewenang.

Sebagai contoh, penyebaran situs radikal tidak akan berkembang dan masif jika masyarakat kritis menerima informasi. Jika ikut-ikutan menyebarkan, maka propaganda kaum radikalis mendapat tempat. ‎”Yang paling susah diblokir adalah propaganda lewat Facebook, Youtube dan Twitter. Karena pemilik tidak berada di Indonesia. Kalau mau blokir harus izin dulu ke pemiliknya yang berada di negara lain,” ungkap Purwanto, seperti dikutip dari BeritaSatu.

Sementara Pudjo Hartono mengemukakan mayoritas masyarakat Indonesia adalah orang moderat. Kelompok ini mencapai 90-95 persen. Hanya ada 5 persen yang berpaham radikal. Sayangnya, yang 5 persen ini lebih banyak galak, dan ‎berkampanye. Mereka melakukan propaganda, agitasi dan penyebaran secara masif.

Polri tidak bisa bertindak karena mereka masih dalam koridor hukum. Di sisi lain, UU juga membatasi penindakan terhadap penganut paham tersebut karena tidak bisa bertindak atau main tangkap sebelum ada bukti atau sebelum ada aksi terorisme.

“Yang mayoritas yang mencapai 95 persen itu harus berani ngomong dong. Masa kalah dengan yang 5 persen yang galak itu. Tidak boleh terus dikuasai mereka. Nanti tambah besar mereka,” kata Pudjo.

Dia mendukung langkah Kemkominfo menutup situs-situs propaganda. Upaya lain semua institusi penegak hukum, termasuk Polri bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar hukum. Jika terbukti menyebarkan hoax dan melakukan propaganda radikalisme maka harus tindak.

Selain itu, dia meminta lembanga pendidikan, kampus, akademisi lebih kencang dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Akademisi jangan sampai malah terlibat jaringan menyebarkan paham radikalisme.

“Kita juga melawan dengan anti radikalisme. Artinya kita memberikan berita yang benar atas hoax yang disebarkan. Kita lakukan propaganda seperti mereka juga tetapi dalam bentuk klarifikasi terhadap pengasutan dan ajaran-ajaran radikal,” ungkap Pudjo.

(Wis)

%d blogger menyukai ini: