Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Headlines, News, Peristiwa Ratusan Reklame Raksasa Meikarta di Jakarta Diduga Ilegal

Ratusan Reklame Raksasa Meikarta di Jakarta Diduga Ilegal

Sketsanews.com, Jakarta – Ratusan papan reklame raksasa megaproyek Meikarta bertebaran di penjuru Ibukota. Ketua Serikat Pengusaha Reklame Jakarta (SPRJ), Didi O Affandi, mengatakan, reklame-reklame dengan ujuran sekitar 5X20 meter tersebut hampir dapat dipastikan ilegal, alias tidak memiliki izin.

Sehingga instansi terkait, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku pengawas dan penindakan reklame, serta Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta, didesak untuk segera melakukan penertiban.

“Kami sudah melakukan pemantauan di lapangan, lokasi reklame raksasa Meikarta di Jalan Kasablanka, Kuningan Jakarta Selatan dan juga di Jalan S Parman serta sejumlah wilayah lainnya. Hampir dapat kami pastikan reklame-reklame itu tidak berizin, dan harus dibongkar secepatnya,” ujar Didi, Selasa (29/8) kemarin.

Didi mengatakan, wilayah Jalan Kasablanka dan Jalan S Parman adalah daerah yang berdasarkan peraturan yang ada, merupakan daerah terlarang bagi reklame tumbuh. Sedangkan, dari pengamatan ratusan reklame di sana adalah reklame tumbuh. “Atas dasar itu kami meyakini reklame-reklame tersebut ilegal,” katanya.

Lebih jauh Didi mengaku heran, mengapa reklame-reklame tersebut dapat tumbuh dalam waktu singkat hingga mencapai jumlah ratusan. Ia menduga ada oknum-oknum pejabat yang bermain mata dengan pihak tertentu, sehingga reklame berukuran jumbo itu bisa terpasang.

Pihaknyapun mendesak, aparat penegak hukum segera menyelidiki dugaan permainan yang merugikan keuangan daerah serta membahayakan keselamatan orang banyak, karena bangunan reklame yang tidak berizin biasanya rawan roboh. Pihaknya juga meminta Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak menutup mata dengan adanya kasus ini. “Harus dikejar ino siapa oknum yang bermain, karena reklame-reklame itu sudah merugikan daerah dan juga masyarakat luas,” tegasnya.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Yani Wahyu Purwoko, mengaku belum mengetahui keberadaan ratusan reklame raksasa proyek Meikarta. Namun, ia berjanji untuk melakukan pengecekan di lapangan. Apabila benar ada pelanggaran, pihaknya tidak akan segan-segan untuk melakukan penindakan. “Kami akan cek dulu ya. Kalau melanggar pasti dibongkar,” ucapnya.

Dikutip dari Idnews, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), Edi Sumantri, menegaskan Pemerintah DKI Jakarta bertekad menagih seluruh tunggakan pajak yang saat ini nilainya mencapai sekitar Rp6,61 triliun. Salah satunya adalah pajak yang meliputi reklame billboard, videotron, megatron, dan sejenisnya.
Diakuinya banyak perusahaan di Jakarta yang belum menyetor retribusi reklame. Atas kelalaian tersebut, Edi menegaskan akan melakukan pembongkaran atas materi atau konten reklame yang menunggak pajak.

“Sanksi yang diberikan bagi seluruh perusahaan penunggak pajak reklame adalah dilakukan pembongkaran, setelah itu dilakukan penagihan pajak reklame terhutang atas materi reklame yang sudah tayang sebelumnya,” tegas Edi.

Tak main-main, Edi juga mengancam mencabut izin perusahaan biro periklanan yang tidak kunjung melunasi retribusi pajak. Kewenangan tersebut kata Edi, telah dijamin melalui Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang Pajak Reklame dan Pergub Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

“BPRD dapat memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan SK (Surat Keputusan) sebagai perusahaan jasa atau biro periklanan yang terdaftar di DKI Jakarta apabila perusahaan tersebut tidak segera melunasi kewajiban pajaknya,” tandasnya. (Wis)

  • Bayu Septian

    aneh deh, setau gua kalo pasang reklame gitu pasti udah ada izin. soalnya ga asal pasang coy..

%d blogger menyukai ini: