Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Editorial, Headlines, News Sertifikasi Halal Lahan Korupsi Baru Depag

Sertifikasi Halal Lahan Korupsi Baru Depag

Sketsanews.com, Jakarta – Pemerintah melalui kementerian agama telah resmi mengukuhkan terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Seremonial perismian digelar di Auditorium HM Rasjidi Gedung Kemenag MH Thamrin, Jakarta.

BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini merupakan satuan kerja baru di lingkungan departemen agama yang berfungsi untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).

Badan ini diharapkan menjadi stimulan untuk membangkitkan perkembangan industri halal di Tanah Air yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap BPJPH segera mengonsolidasikan tugas dan fungsi badan ini baik menyangkut perangkat kelembagaan, infrastruktur regulasi, prosedur kerja, layanan sertifikasi, sistem pengawasan maupun aspek pengembangan kerja sama domestik dan global,” ujar Menag.

Selain itu menteri agama, Lukman Hakim Saefudin juga menambahkan bahwa pelayanan sertifikasi dan pengawasan Jaminan Produk Halal harus menerapkan secara konsisten prinsip integritas, transparansi, terbebas dari praktik pungutan liar dan gratifikasi.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sertifikasi halal suatu produk sebelumnya dikeluarkan oleh MUI. Namun dengan dikukuhkannya BPJPH maka kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi kehalalan sebuah produk menjadi hak dari BPJPH tapi setelah mendapat rekomendasi dari MUI.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah kenapa pemerintah membentuk sebuah badan baru lagi yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Yakinkah dengan dibentuknya BPJPH akan bersih dari Pungli dan grafitasi?

Marilah kita tengok kembali ke belakang, bahwa menurut survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur indeks integritas instansi pemerintah. Dari 22 instansi pusat yang disurvei, Kemenag menduduki peringkat terbawah, artinya paling korup, disebabkan banyaknya praktik suap dan gratifikasi. Peringkat terkorup selanjutnya diduduki Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pada saat itu, para petinggi Kemenag tidak terima, protes instansinya disebut terkorup. Maka bisa jadi pengungkapan kasus korupsi percetakan kitab suci Alquran oleh KPK antara lain untuk membuktikan bahwa Kemenag memang benar-benar sarang korupsi.

Beberapa tahun yang lalu, pernah ramai tentang kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2011-2013 serta penyalahgunaan Dana Operasional yang dilakukan oleh Menteri (DOM) Suryadharma Ali.

Dari perbuatannya tersebut, Suryadharma terbukti mendapat keuntungan mencapai Rp 1.821.698.840. Hal inilah yang membuat hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar nilai keuntungannya tadi.

Apalagi dengan kasus terakhir berkaitan dengan dana haji yang akan digunakan untuk infrastruktur. Center For Budget Analysis atau CBA menilai keinginan Presiden Joko Widodo membentuk investasi dari dana di Badan Pengelola Keuangan Haji yang jumlahnya sekitar Rp83,6 triliun, salah satunya dalam bentuk infrastruktur dianggap sebagai “penyimpangan” nomenklatur kegiatan atau tujuan dari dana tersebut.

Menurut Direktur CBS Ucok Sky Khadafi, hal ini dilihat dari niat rakyat yang sebetulnya, mereka setor uang ke negara bukan untuk kepentingan infrakstuktur. Tetapi setoran awal calon jemahan haji untuk ibadah, naik haji.

Seperti diketahui, aset penyelenggaran ibadah Haji, atau biasa disebut Dana haji pada tahun 2014 sebesar Rp.73,9 triliun, dan pada tahun 2015 sebesar Rp.83,6 triliiun. Selanjutnya, pada tahun 2015 Dana Haji sebesar Rp.83.6 triliun. Posisi dana ini sebagian diinvestasikan kepada:

Pertama, sebesar Rp.45.5 triliiun diinvestasikan dalam bentuk deposito jangka pendek dengan jangka waktu satu bulan ARO (automatic Roll Over), ada dalam bentuk Rupiah dan dollar America. dana haji sebesar Rp.45.5 triliun ini berasal dari Calon jemahan Haji sebagai setoran awal, nilai manfaat setoran awal, dan setoran lunas

Kedua, posisi dana haji Ada juga untuk diinvestasikan kepada Surat berharga syariah negara atau sukuk sebesar Rp.35,7 triliun yang merupakan dana dari Calon jemahan haji sebagai Dana setoran awal dan manfaat setoran awal dana Haji.

Berdasarkan fakta dan data di atas maka pernyataan menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan ini akan membuka peluang besar untuk korupsi apalagi masalah kehalalan produk merupakan lahan basah.

(jp)

%d blogger menyukai ini: