Sketsa News
Home Analisis, Berita, Berita Terkini, Headlines, News SetNov Diburu…Ternyata Ada Udang Dibalik Batu

SetNov Diburu…Ternyata Ada Udang Dibalik Batu

kantor Kementrian BUMN. foto:Okezone

Sketsanews.com, Jakarta – Hiruk pikuk kasus Setya Novanto menyita perhatian hampir semua masyarakat Indonesia. Dari awalnya pada nggak tahu menjadi tahu, karena stasiun TV mainstream men-zoom berita tersebut, dari pagi hingga malam.

Kita ribut kasus Setya Novanto, sampai kita tidak tahu beberapa aset penting negara bakalan dijual(bahasa kerennya Privatisasi).

Menurut GBHN, kekuatan perekonomian Indonesia pada dasarnya dapat digolongkan dalam tiga sektor pemerintah (BUMN) dan koperasi. Ketiga sektor ini diharapkan dapat berkembang dengan harmonis atau dengan selaras, serasi dan seimbang sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 740/KMK 00/1989 yang dimaksud Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah : Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki Negara (Pasal 1 ayat 2a), atau badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki Negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN yaitu (Pasal 1 ayat 2b)
1.      BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah.
2.      BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya.
3.      BUMN yang merupakan badan-badan usaha patungan dengan swasta nasional/asing dimana Negara memiliki saham mayoritas minimal 51%. (Anoraga, 1995:1).

Status BUMN dari PT Timah Tbk (TINS), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) akan hilang. Hal itu seiring dengan peralihan saham milik negara di 3 perusahaan itu ke PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang akan menjadi holding BUMN Tambang.

Tiga holding yg dilebur itu kemudian merger atau bersatu menjadi anak usaha PT Inalum ( tadinya perusahan asing Jepang dan pada tahun 2013 menjadi milik pemerintah). Ketiga Perusahaan itu ( Aneka Tambang, Bukit Asam dan PT. Timah) masing -masing harus menyerahkan 65 persen sahamnya ke PT Inalum sebagai penyertaan.

Berkaca dari sejarah, cikal bakal privatisasi umum telah diundangkan pada tahun 1968, namun semenjak tahun 1991 (era pemerintahan presiden Soeharto) menjadi tahun dimana satu persatu perusahaan negara diprivatisasi secara kontinyu.

Atas desakan IMF, pemerintah dipaksa menjual BUMN-BUMN yang cukup potensial di masa-masa mendatang hanya untuk menutup defisit APBN. Selain menjadi sapi perah pejabat negara, BUMN diobral kepada investor asing demi mendapatkan utang baru dari IMF cs.

Pada pemerintahan Megawati, tim ekonominya yakni  Menko Perekonomian Dorodjatun, Menkeu Boediono, dan Meneg BUMN Laksama Sukardi melakukan privatisasi BUMN secara cepat (fast-track privatization)  hanya untuk menutup anggaran dengan tanpa mempertimbangkan aspek ekonomis dari BUMN yang bersangkutan. Pilihan menggandeng mitra strategis (melalui strategic sale) dalam proses privatisasi oleh sebagian pengamat dipandang sebagai tindakan yang merugikan negara.

Ketiga BUMN itu sangat -sangat sehat dan sudah Tbk atau telah menjadi perusahaan public. Sungguh aneh perusahaan yg sangat sehat dipaksa melebur dan merger dengan perusahaan yg belum Tbk.

Dimana -mana yg terjadi perusahaan yg sudah listed biasanya yg menjadi lead, ini justru tiga perusahaan listed harus menjadi anak perusahaan yg belum listed.

Akankah setelah tiga BUMN sehat tadi melebur kemudian merger dengan PT Inalum, maka pemerintah akan melakukan penyertaan modal, atau suntikan modal ke PT Inalum ,dan akan membeli saham Freeport ?

 

(Fya)

%d blogger menyukai ini: