Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, News Siap Bersaksi, Korban Pungli Tol Bocimi Minta Perlindungan

Siap Bersaksi, Korban Pungli Tol Bocimi Minta Perlindungan

Sketsanew.com – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) pembebasan lahan megaproyek tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, makin menguat. Satu persatu warga yang menjadi korban pungli mulai berani buka mulut.

Mereka siap menjadi saksi untuk melengkapi proses penyelidikan maupun penyidikan jika kasusnya masuk ke ranah hukum.
Meski begitu, para korban pun berharap dapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

”Saya siap jadi saksi dalam kasus ini, asal ada perlindungan dari aparat hukum dan lembaga perlindungan (LPSK, Red),” ungkap Asep (41) salah seorang warga yang mengaku masuk dalam daftar penerima Uang Ganti Rugi (UGR) kepada INDOPOS (Jawa Pos Group), Minggu (29/1).

Dia mengaku, mendapat uang ganti rugi senilai Rp 29 juta. Alasannya, warung kelontong yang selama ini jadi tempat tinggalnya di Kampung Gombong RT 04/03, Desa Wates Jaya, berada diatas lahan milik Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Namun uang ganti rugi pembebasan lahan itu tidak utuh diterima alias dipotong 10 persen.

”Kalau secara simbolis memang sebesar Rp 29 juta, tapi realisasinya hanya Rp 26.100.000 karena dipotong oleh staf desa. Pemberian uang ganti rugi gelombang pertama dilakukan di kantor BPN Cibinong, penerima yang lain pun sama mendapat potongan,” tambahnya.

Asep mengaku tidak berdaya menghadapi upaya pemotongan itu, karena kartu ATM dan buku tabungan dari Bank BRI khusus penerima ganti rugi miliknya dan warga penerima lainnya dikuasai salah seorang staf desa. ”Buku tabungan baru kami terima setelah dipotong 10 persen. Puluhan warga penerima lainnya pun mengalami hal serupa alias dipotong,” cetusnya.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Askari Razak mengaku siap memberikan perlindungan terhadap para korban dugaan pungli dalam pembebasan lahan tol Bocimi. ”Akan kami berikan perlindungan bila mana diperlukan dan diminta, karena sesuai amanat UU yang harus dilaksanakan,” tegasnya. (Ags)

%d blogger menyukai ini: