Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Headlines, News, Opini Sikap Mendagri Masih “Tebang Pilih” Terhadap Kasus Hukum yang Menimpa Kepala Daerah

Sikap Mendagri Masih “Tebang Pilih” Terhadap Kasus Hukum yang Menimpa Kepala Daerah

Sketsanews.com –  Ahok adalah terdakwa penistaan agama yang terancam hukuman maksimal 5 tahun. Jika Ahok tak kunjung diberhentikan, masyarakat bisa berpersepsi Kementerian Dalam Negeri berpihak. Sebab, mengacu pada Undang-Undang Pemerintah Daerah, status terdakwa sudah bisa membuat Basuki nonaktif.

Berikut ini beberapa sikap Mendagri terhadap Kasus Hukum Kepala Daerah;

1. Mendagri: Ratu Atut Resmi Diberhentikan Sementara Sebagai Gubernur

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani surat pemberhentian sementara Gubernur Banten Ratu  Atut Choisiyah, Jumat (9/5/2014) siang.

“SK pemberhentian bu Atut sudah ditandatangani Presiden, (SK Presiden) Nomor 28/P/2014. Dengan demikian Wakil Gubernur Rano Karno menjalankan seluruh tugas gubernur Banten,” kata Mendagri saat dihubungi di Jakarta.

SK pemberhentian tersebut sebelumnya diusulkan setelah Mendagri mendapatkan nomor registrasi perkara suap sengketa Pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Didik Suprayitno mengatakan bahwa nomor registrasi perkara yang berada surat itu dilampirkan dalam usulan penonaktifan Atut.

“Nomor registrasi perkara itu dicantumkan di dalam Surat Keputusan Presiden pemberhentian sementara Gubernur Banten,” kata Didik.

Pada Selasa (6/5/2014), Atut menjalani sidang pembacaan dakwaan dugaan suap terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar terkait upaya penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak.

Atut didakwa memberikan uang sebesar Rp1 miliar kepada Akil agar memuluskan perkara sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak yang ditangani MK.

“Terdakwa bersama-sama dengan Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu uang sebesar Rp1 miliar kepada hakim, yaitu M Akil Mochtar selaku hakim konstitusi untuk memengaruhi putusan perkara,” kata jaksa penuntut umum KPK Edy Hartoyo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa.

Atut diketahui sejak Maret 2013 mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Amir Hamzah-Kasmin. Namun, pasangan tersebut kalah dari pasangan Iti Oktavia Jayabaya dan Ade Sumardi berdasarkan perhitungan KPU pada tanggal 8 September 2013. Dikutip dari sayangi.com, 9 Mei 2014.

2. Mendagri: Rahmat Yasin Diberhentikan Tidak Hormat Karena Bersalah

Bupati Bogor Rahmat Yasin tersangka tindak pidana suap usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jalan Rasuna Said, Kuningan , Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2014). Rahmat Yasin diperiksa KPK selama 28 Jam setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) menyusul penerimaan suap dari PT Bukit Jonggol Asri terkait pengurusan izin alih fungsi lahan hutan lindung di Puncak Bogor yang akan dijadikan kompleks perumahan elite .

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersikukuh bahwa Bupati Bogor nonaktif Rahmat Yasin memang diberhentikan secara tidak hormat. “(Pemberhentian) Tidak hormat, namanya salah ya diberhentikan,” ujar Tjahjo menjawab pertanyaan wartawan di KPK, Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Selanjutnya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu enggan meladeni pertanyaan wartawan seputar pemberhentian Rahmat Yasin. Menurut Tjahjo, kedatangannya ke KPK adalah untuk menyelesaikan masalah penanganan korupsi khususnya terkait kepala daerah yang disinyalir memiliki rekening ‘gendut’ atau tidak wajar.

“Hari ini KPK mau hadir ke Kemendagri tapi saya yang datang saja kesini untuk membicarakan semua masalah yang terpaut Kemendagri. Ya semua masalah,” tukas Tjahjo. Sekadar informasi, Sesuai SK Mendagri Tjahjo Kumolo bernomor 131.32.4652 tahun 2014 tanggal 25 November 2014, memutuskan pemberhentian dengan hormat terpidana korupsi Rahmat Yasin (RY).

Bekas Bupati Bogor itu divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Bandung, dengan hukuman 5,6 tahun penjara. Polemik kemudian beredar karena berdasarkan UU No 32/2004 maupun UU 23/2014 tentang Pemda maupun Perppu No1/2014 tentang Pilkada, bahwa kepala daerah yang ditetapkan sebagai terdakwa tindak pidana korupsi diberhentikan sementara dari jabatan oleh Mendagri. Kepala daerah selanjutnya akan diberhentikan secara definitif jika terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dikutip dari Tribunnews.com, 19 Desember 2014.

3. Mendagri : Bupati Ogan Ilir Terkait Kasus Narkoba Resmi Dipecat

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku telah menandatangani surat pemberhentian atau pemecatan AW Noviadi Mawardi alias Ovi dari jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

“Surat pemberhentian secara tidak hormat sebagai bupati sudah saya tandatangani dan mudah-mudahan Kamis (17/3) suratnya sudah dikirim,” kata Tjahjo Kumolo didampingi Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (16/3) malam.

Tjahjo Kumolo menuturkan, dasar pemberhentian AW Noviadi Mawardi alias Ovi sebagai Bupati Ogan Ilir, sudah jelas. Yakni, Ovi tertangkap tangan Badan Narkotika Nasional karena terbukti menggunakan narkotika.

“Dengan tertangkap tangan, otomatis di pecat langsung. Apalagi tes urine yang bersangkutan sudah selesai dan terbukti menggunakan narkotika. Bahkan, BNN pun akan melakukan penggeledahan di rumah pribadinya untuk mencari bukti lagi,” kata dia.

Menurut Mendagri, pemberhentian Ovi dari jabatannya sebagai bupati karena terbukti menggunakan narkotika sehingga tidak bisa disamakan dengan perbuatan korupsi.    Karena untuk proses pemberhentiannya harus menunggu keputusan hukum tetap dari pengadilan, sehingga baru ada pemberhentian.

“Jadi ini sudah terbukti narkotika, ada hasil tes urinenya, juga akan ada tes rambut, dan darah. Tetapi, kalau tertangkap tangan karena korupsi lain lagi, harus menunggu sampai ada keputusan tetap dari pengadilan baru ada pemberhentian,” katanya.

Dilansir dari Antara, Mendagri menegaskan kalaupun nanti pada proses selanjutnya Wakil Bupati Ogan Ilir juga diindikasikan terlibat, maka posisinya pun akan bernasib sama dengan Ovi, yakni diberhentikan secara tidak hormat dan otomatis posisinya langsung digantikan Sekretaris Daerah (Sekda). Untuk itu, pascapenangkapan bupati oleh BNN, pihaknya menyerahkan proses penanganan selanjutnya kepada pihak kepolisian dan BNN.

Kendati demikian, dia menyatakan dengan adanya kasus ini hendaknya bisa menjadi pelajaran supaya kedepan tidak terjadi lagi. Karena itu, pihaknya berharap perlu ada evaluasi dari awal saat pencalonan. Mulai dari catatan dokter rumah sakit, Puskesmas, tes kejiwaan maupun kesehatan lainnya, termasuk narkoba.

“Yang jelas pada saat pilkada harus ada pemeriksaan menyeluruh. Jadi danya kasus ini bukan salah KPU, salah partai yang mengusung. Karena bisa sampai lolos sebagai calon dengan kesehatan yang memenuhi persyaratan tetapi tertangkap dan telah di intai BNN selama tiga bulan lalu terindikasi,” terang dia.

Untuk diketahui, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatra Selatan menangkap Noviadi di rumah orang tuanya karena menggunakan narkotika pada Minggu (14/3). Dikutip dari Merdeka.com, 17 Maret 2016.

4.Mendagri: Gatot Diberhentikan Jadi Gubernur Sumut

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dibebastugaskan dari jabatannya sebagai kepala daerah supaya fokus pada kasus dugaan suap yang mengakibatkan dia ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur.

“Berdasarkan Undang-undang (Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah), kalau pada posisi tersangka memang dia masih menjabat sebagai Gubernur. Ketika dia ditahan, itu dibebastugaskan supaya konsentrasi pada kasusnya,” kata Tjahjo di Jakarta, Senin (3/8/2015).

Meskipun berada di balik jeruji besi tahanan, Gatot masih berhak mendapatkan gaji dan tunjangan sebagai kepala daerah meskipun tidak lagi dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya seperti memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, menyusun rancangan perda, dan menetapkan perda.

Ketika berkas perkara Gatot nanti memasuki tahap persidangan, maka Menteri Dalam Negeri akan memberhentikan sementara Gatot dari jabatannya sebagai gubernur.

“Kalau misalnya dia mengikuti persidangan, supaya konsentrasi pada kasusnya, itu baru diberhentikan sementara sambil menunggu putusan pengadilan,” jelas Tjahjo.

Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan untuk menahan Gator dan istri mudanya, Evi Susanti, atas kasus dugaan suap terhadap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Gatot dan Evi Susanti dengan didampingi kuasa hukumnya memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Pemeriksaan tersebut merupakan yang pertama dalam status mereka sebagai tersangka sejak penetapannya pada 28 Juli lalu.

Gatot sudah dua kali diperiksa KPK sebagai saksi yaitu pada 22 dan 27 Juli 2015, sedangkan Evi juga diperiksa pada 27 Juli 2015.

Gatot dan Evi disangkakan pasal 6 ayat 1 huruf a dan pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b dan atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.Dikutip dari inilah.ocm, 4 Agustus 2015.

6. Ahok Belum Diberhentikan Sementara, Ini Penjelasan Kemendagri

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya belum memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama dari Gubernur DKI Jakarta karena masih menunggu tuntutan dari jaksa.

“Kalau tuntutannya lima tahun kami berhentikan sementara sampai ada keputusan hukum tetap,” kata Tjahjo saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/2/2017).

Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ahok sendiri saat ini sudah berstatus sebagai terdakwa penodaan agama. Namun, Kepala Biro Hukum Kemendagri Sigit Pudjianto mengatakan, pihaknya tetap menunggu tuntutan jaksa karena dakwaan Ahok terdiri dari dua pasal, yakni 156 KUHP atau 156 a KUHP.

Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara pasal 156a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun.

Oleh karena itu, Kemendagri masih menunggu pasal mana yang akan digunakan jaksa dalam tuntutan.

“Kalau pasal 156a yang hukumannya lima tahun langsung kami berhentikan sementara. Kami hanya tidak mau gegabah karena nanti bisa dituntut balik,” ucap Sigit.

Sebelumnya, desakan agar Kemendagri memberhentikan sementara Ahok dari posisi Gubernur DKI Jakarta disuarakan sejumlah pihak.

Ahok saat ini memang masih berstatus nonaktif karena cuti kampanye pilgub DKI Jakarta 2017. Namun, Ahok akan aktif kembali usai kampanye, atau pada 11 Februari.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta ada tindakan dari Kemendagri.

“Harus ada satu tindakan sebelum tanggal 11 Februari dari Mendagri untuk nonaktifkan saudara Ahok karena sudah berstatus terdakwa di pengadilan. Ini adalah perintah undang-undang,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Fadli mengingatkan, beberapa waktu silam, sejumlah gubernur langsung dinonaktifkan setelah menjadi terdakwa.

Dia mencontohkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang terseret kasus korupsi.

Fadli pun mempertanyakan apakah ada alasan khusus di balik kebijakan Mendagri yang tidak kunjung menonaktifkan Ahok. Dia berpendapat, Mendagri melanggar hukum jika tak segera menonaktifkan Ahok.

“Jangan nanti terkesan Mendagri membela karena kebetulan kawannya. Saya kira itu tidak boleh, ini negara yang mempunyai aturan hukum,” tutur Waketum Gerindra ini. Dikutip dari Kompas.com, 9 Februari 2017.

 

Meski sudah berstatus terdakwa, namun Kemendagri belum mengeluarkan surat pemberhantian sementara terhadap Ahok dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta.

Sesuai dengan ketentuannya dia harus diberhentikan sementara. Tapi Mendagri beralasan surat dari pengadilan belum turun, kedua menunggu masa cuti. Seletah masa cuti, tanggal 11 Februari 2017, pun belum ada keputusan.

Selain itu, jika Presiden Joko Widodo tidak segera mengeluarkan surat keputusan terkait pemberhentian sementara Ahok maka dikhawatirkan akan menjadi persoalan nantinya.

Tentu saja sikap para Aparatur Negara yang kurang tegas, terhadap pelaksanaan hukum, akan mempengaruhi kualitas kepercayaan masyarakat.

Mari kita lihat sampai dimana Ahok mendapatkan “Perlakukan Istimewa” dari Para Penegak Hukum.

(ip)

%d blogger menyukai ini: