Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Ekonomi & Bisnis, Headlines, News Soal Pengelolaan Utang, Komisi XI DPR Ramai-Ramai Kritisi Menkeu

Soal Pengelolaan Utang, Komisi XI DPR Ramai-Ramai Kritisi Menkeu

Mukhamad Misbakhun. ©dpr.go.id

Sketsanews.com, Jakarta – Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memenuhi panggilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi XI untuk membahas pengelolaan utang negara pada Senin (4/9) di kompleks Senayan Jakarta.

Sri Mulyani memang telah menjelaskan bahwa utang negara akan dikelola secara hati-hati dan digunakan untuk hal produktif sebagaimana yang ia contohkan saat memaparkan strategi pengelolaan utang negara adalah untuk dialokasikan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur sehingga akan memberikan nilai tambah ke perekonomian.

Dia juga memaparkan bahwa utang Indonesia masih sangat prudent dikarenakan rasio utangnya masih di kisaran 27,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB), di bawah ketentuan Undang-undang keuangan yang membatasi rasio utang pada tingkat 60% dari PDB.

Namun dalam rapat, Anggota DPR Komisi XI malah beramai-ramai menanyakan dan mengkritisi Menteri Keuangan soal bagaimana cara pemerintah dalam membayar utang yang sedemikian sudah membengkak.

Menurut data Kemenkeu, posisi utang pemerintah pusat hingga akhir Juli 2017 mencapai Rp 3.779,98 triliun, naik Rp 73,47 triliun dibandingkan posisi akhir bulan sebelumnya yang sebesar Rp 3.706,52 triliun.

Ketua Komisi XI Melchias Marcus Mekeng yang mengawali mengkritisi kenapa Menkeu tidak menjelaskan skema pembayaran utang beserta bunganya.

“Sumber pengembalian utang ini dari mana ya? Oleh APBN kan basically dari pajak ya. Ini sensitifity-nya gimana meski punya utang kecil tapi penerimaan terganggu. Ya supaya masyarkaat nyaman, ya utang kita kecil tapi kita punya kemampuan?” tanya politisi partai Golkar ini dalam rapat tersebut, bersama pemerintah tentang pengelolaan Utang.

Anggota Komisi XI dari Fraski PDIP, Hendrawan Supratikno juga turut menambahkan dan mempertanyakan, bagaimana strategi pemerintah mengelola utang agar lebih produktif karena masih adanya alokasi utang yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

“Bila dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi negara. Karena, pemerintah harus dibebani dengan bunga utang, namun utangnya tak dimanfaatkan dengan baik sehingga kurang berdampak bagi pembangunan dalam negeri. Banyak utang standby tapi belum digunakan. Jadi sayang ada missmatch di waktu pemanfaatannya? jika dibenahi akan lebih baik. Bagaimana caranya?” cecar Hendrawan.

Tak berhenti sampai di situ, Anggota DPR Fraksi Golkar, Muhammad Sarmuji juga menanyakan kepada Sri Mulyani perihal pemanfaatan utang yang ditarik pemerintah.

“Selain untuk infrastruktur, ke mana larinya utang tersebut? Mengapa tak dirasakan oleh masyarakat dampaknya. Harusnya Kementerian ada assessment khusus untuk menilai ini apakah sudah ada dampaknya atau tidak karena kita lihat porsi anggaran pendidikan misalnya makin besar,” ucap Sarmuji.

Selain itu juga rekan sejawatnya, Mukhamad Misbakhun juga menanyakan kenapa Pemerintah tidak menjelaskan secara detail bagaimana strategi pemerintah dalam mengelola utangnya ini, semua yang dipaparkan oleh Menkeu hanya soal makronya saja tidak menyinggung rincian kinerjanya bagaimana.

“Jadi kita membayar utang yang jatuh tempo bagaimana, saya berharap ada penjelasan lebih rinci mengenai hal ini karena itu akan masuk dalam struktur APBN,” tandasnya, sebagaimana dikuti[p dari laman Akurat.

(Fya)

%d blogger menyukai ini: