Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, News, Peristiwa Surat HGB Pulau D Keluar saat Moratorium Reklamasi Belum Dicabut

Surat HGB Pulau D Keluar saat Moratorium Reklamasi Belum Dicabut


Proyek reklamasi di Malaysia. ©REUTERS/Edgar Su

Sketsanews.com, Jakarta  —   Badan Pertahanan Nasional (BPN) DKI Jakarta telah menerbitkan surat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk Pulau D hasil reklamasi kepada PT Kapuk Naga Indah (KNI). Karena moratorium pengerjaan reklamasi masih belum dicabut pemerintah pusat, maka pembangunan di atas pulau buatan tersebut belum dapat dilakukan.

Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Najib Taufieq mengatakan, penerbitan HGB di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) merupakan upaya untuk memastikan investasi yang telah dilakukan disambut baik pemerintah.

“Kami memberikan hak guna bangunan ini dengan dasar pertimbangan bahwa investor ini kan sudah menanamkan modal. Mereka dapat Keppres untuk bekerjasama dengan Pemda DKI untuk membuat reklamasi pulau D, reklamasi sudah mereka laksanakan,” katanya di kantor wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Selasa(29/8).

Dia menjelaskan, HGB yang diberikan kepada KNI seluas 312 Ha ini adalah HGB Induk yang terbagi dalam pemanfaatannya yang wajib dibangun oleh pihak Pengembang dan diserahkan Pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta yang kemudian akan disertifikasi dengan Hak Pakai atas nama Pemda DKI Jakarta.

“52,5 persen untuk kepentingan komersial, sedangkan 47,5 persen untuk kepentingan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FASUM/FASOS),” jelasnya.

Najib mengklarifikasi informasi penerbitan HGB kepada PT Kapuk Naga Indah yang ada di media sosial merupakan benar dan sesuai dengan peraturan.

“PT KNI seluas 312 Ha yang kita kenal dengan pulau D, saya jelaskan bahwa penerbitan proses sertifikat HGB 312 Ha kepada KNI sudah sesuai peraturan yang berlaku,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku, surat HGB pulau hasil pengerukan laut tersebut tidak pernah diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta. Sebab, pihaknya hanya menerima sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

“Yang kami terima itu adalah sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) artinya Hak Pengelolaan Lahan itu pada Pemprov DKI,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Isnawa Adji mengatakan, moratorium proyek reklamasi di Teluk Jakarta akan dicabut pemerintah pusat. Saat ini hanya tinggal menunggu keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dikutip dari laman Merdeka.

“Kami belum tahu perkembangan terakhir dari rencana untuk pencabutan moratorium itu karena sedang berproses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” katanya di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (25/8).

[As]

TAGS:

Sketsanewscom

SEDIKIT BANYAK TAU

%d blogger menyukai ini: