Sketsa News
Home Berita Terkini, News Surat Rekomendasi Persetujuan Ekspor Freeport

Surat Rekomendasi Persetujuan Ekspor Freeport

 

Sketsanews.com – PT Freeport Indonesia mendapat izin perpanjangan ekspor konsentrat hingga 11 Januari 2017. Izin ini diberikan berdasarkan rekomendasi persetujuan ekspor yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada 9 Agustus 2016.

cac20492-c2d2-43a1-990a-c7b8e533383c

Rekomendasi persetujuan ekspor itu tercantum dalam surat yang diteken Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono. Surat rekomendasi ini sudah beredar luas di publik.

Surat bernomor 1146/30/DJB/2016 itu berisi rekomendasi persetujuan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan untuk PT Freeport Indonesia. Surat ini ditujukan ke Menteri Perdagangan Up. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Berdasarkan surat rekomendasi tersebut, Kementerian Perdagangan merilis SPE (Surat Persetujuan Ekspor) konsentrat untuk Freeport.

Dirjen Minerba, Bambang Gatot Ariyono, saat dikonfirmasi membenarkan soal penerbitan surat rekomendasi tersebut. Namun, dia meminta agar penerbitan surat rekomendasi ekspor itu tak dijadikan polemik. Sebab, izin ekspor konsentrat Freeport telah dikeluarkan beberapa kali oleh pemerintah, dengan memegang komitmen Freeport membangun smelter di dalam negeri.

Bila izin ekspor tidak dikeluarkan, maka hasil produksi Freeport akan menumpuk dan ujungnya akan ada penghentian produksi. Pegawai pasti akan berhenti bekerja dan ini akan memiliki dampak secara ekonomi. Freeport juga harus membayar bea keluar dengan ekspor yang dilakukan.

Tak hanya Freeport, PT Newmont Nusa Tenggara juga mendapatkan izin ekspor dari Kementerian ESDM.

“Tidak ada yang salah. Memang tidak perlu dipolemikkan,” kata Bambang kepada detikFinance, saat ditanya soal polemik izin ekspor Freeport, Jumat (19/8/2016).

Bambang mengatakan, rekomendasi izin ekspor Freeport memang ditandatangani oleh dirinya. Surat rekomendasi tersebut ditembuskan kepada Menteri ESDM yang menjabat saat itu, yaitu Arcandra Tahar. Selain Menteri ESDM, surat rekomendasi juga ditembuskan ke Sekjen Kementerian ESDM, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

“Tembusannya kami menyebut Menteri ESDM yang definitif siapa. Tidak tahu Pak Sudirman, tidak tahu Pak Arcandra. Bisa dicek itu menterinya siapa. Itu kan tembusannya kepada menteri,” jelas Bambang.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, izin ekspor konsentrat itu dirilis saat Menteri ESDM masih dijabat Sudirman Said.

“Itu sudah dikeluarkan Pak Dirman (Sudirman Said), bukan Pak Candra (Arcandra Tahar). Ditandatangani oleh Dirjennya. Saya baru dapat laporan tadi,” ujar Luhut di Kantor Kemenko Kemaritiman, Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Namun, merujuk surat rekomendasi persetujuan ekspor yang dikeluarkan Dirjen Minerba pada 9 Agustus, maka saat itu posisi Menteri ESDM masih dijabat Arcandra Tahar. Presiden Joko Widodo memberhentikannya dengan hormat pada Senin malam (15/8/2016), dan keputusan itu berlaku keesokan harinya, Selasa (16/8/2016)

Sebagai informasi, izin ekspor konsentrat diberikan karena Freeport telah memulai proses pembangunan smelter di Gresik (Jawa Timur) sejak 2015 lalu. Sebelumnya, Freeport telah menyatakan komitmen membangun smelter dengan menyetor jaminan ke pemerintah sebesar US$ 115 juta.

Sehingga, Kementerian ESDM memberikan rekomendasi perpanjangan izin ekspor kepada Freeport dengan syarat dikenakan bea keluar sebesar 5% dari nilai ekspor. Selain itu, perpanjangan izin ekspor konsentrat diberikan agar tak terjadi penumpukan produksi.

(bin/detik)

%d blogger menyukai ini: