Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, News Tagihan PBB Melonjak Hingga 400%, Kepala Desa Protes

Tagihan PBB Melonjak Hingga 400%, Kepala Desa Protes

Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan/TATI PURNAWATI
SEORANG aparat desa menunjukan SPPT salah seorang warga yang PBB-nya dianggap terlalu besar sehingga minta pemerintah meninjau ulang kenaikan PBB tersebut,

Sketsanews.com, Majalengka – Kepala Desa se-Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, mendatangi DPRD dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Majalengka, Senin 3 April 2017. Mereka meminta pemerintah meninjau ulang nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dianggap terlalu tinggi. Kenaikan angka tagihan dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 400%.

Menurut keterangan para kepala desa, Kenaikan PBB itu dinilai tidak wajar dan memberatkan masyarakat. Bahkan, tak menutup kemungkinan tunggakan PBB di masyarakat akan lebih tinggi dibanding tahun lalu, dan aparat desa harus menombok seperti biasanya.

Seorang pamong desa mencontohkan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) milik Yayat Supriatna di Desa Jatitujuh dengan luas tanah 1.611 m2 dan luas bangunan 54 m2, kini pajak yang harus dibayar mencapai Rp 714.608. Padahal, tahun lalu Yayat membayar pajak Rp 50.000 saja. “Untuk empat bidang tanah PBB yang harus dibayar mungkin bisa mencapai Rp 2 juta,” kata Yayat.

Ketua Forum Kepala Desa Jatitujuh yang juga Kepala Desa Putridalem, Toto Suharto, mengatakan, karena nilai NJOP yang terlalu tinggi atau PBB yang harus dibayar tinggi maka semua SPPT kini belum diserahkan kepada masyarakat. Mereka khawatir akan terjadi gejolak di tengah masyarakat dengan kenaikan tinggi tersebut.

Kepala Desa Jatitengah Udin Nuraedin, wilayah Jatitujuh memang masuk pada kawasan Aerocity. Namun, di Kecamatan Jatitujuh belum satupun ada investor yang masuk dan membeli tanah, lain halnya dengan dengan wilayah lainnya seperti Kertajati.

“PBB yang dikenakan sekarang lebih tinggi dengan harga gadaian tanah. Kemarin warga saya menggadaikan tanah sawah seluas 100 bata sebesar Rp 800.000 setahun karena pendapatan gabahnya hanya 2 kuintal setiap musim. Sementara kini pajak yang harus dibayar mencapai Rp 1,2 juta per tahun. Itu rasanya sangat ironis,” kata Udin, seperti dikutip dari PikiranRakyat.

Farid, Sekretaris Desa Jatitengah, mengatakan bahwa PBB adalah momok bagi aparat desa. Pasalnya setiap tahun aparat desa harus menutupi tunggakan pajak milik masyarakat. Itu terjadi karena pemerintah mentargetkan PBB harus lunas, sementara masyarakat banyak yang menunggak.

Kepala Bidang PBB di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka, Aay Kandar Nurdiansyah, mengatakan bahwa kenaikan PBB itu berdasarkan SK Bupati dan angka tagihan tersebut akan berlaku hingga 3 tahun ke depan. Pertimbangannya, selain karena wilayah tersebut masuk pada kawasan aeorcity dan harga tanah kini semakin tinggi. Juga pertimbangan lainnya adalah transaksi jual beli di wilayah tersebut sangat tinggi terbukti dengan nilai BPHTB yang masuk ke kas negara juga tinggi.

Untuk penetapan harga dan kelas tanah dilakukan per zona. Dan zona ini diantaranya ditetapkan oleh KPP Kuningan sebelum Kabupaten Majalengka menerima pelimpahan pengelolaan PBB. “Tahun kemarin melihat peralihan hak atas tanah sangat tinggi hanya ketika diperhatikan nilai NJOP sangat timpang. Kaitan dengan beberapa persoalan tersebut kami ingin melindungi masyarakat ketika tanahnya dijual bisa sepadan dengan harga pasar,” ujar Aay.

Meski demikian, kata dia, bila masyarakat tidak ada kemampuan untuk membayar dan dianggap terlalu tinggi, bisa mengajukan keberatan serta harga akan ditinjau ulang. Hanya saja, Aay meminta semua aparat desa berusaha menyebarkan SPPT terlebih dulu kepada masyarakat, untuk mengetahui bagaimana reaksi masyarakat. Bila perlu, pihaknya turut melakukan sosialsiasi kepada masyarakat menyangkut hal tersebut.

“Harus disampaikan pula kepada masyarakat kalau pembayaran PBB ini bisa dicicil. Sekarang masih ada waktu 3 bulan untuk melakukan identivikasi ulang, SPPT mana yang sesuai dan mana yang tidak,” ungkap Aay.

(Wis)

%d blogger menyukai ini: