Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, News, Opini Terdakwa, Aktif (Lagi) Pimpin Jakarta…Salah Siapa ?

Terdakwa, Aktif (Lagi) Pimpin Jakarta…Salah Siapa ?

foto: Tempo.co

Sketsanews.com, Jakarta – Berbicara soal Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok seperti tiada habisnya, seperti tanpa ujung, dan dapat dipastikan akan menimbulkan perdebatan, apapun topiknya. Sosok Ahok memang selalu mengundang polemik di masyarakat.

Akhir-akhir ini pun sebagian besar masyarakat Indonesia juga silang pendapat terkait status Ahok yang sudah ditetapkan sebagai Terdakwa, tapi masih bisa ikut pilkada. Apakah ia harus diberhentikan secara tetap ataukah diberhentikan sementara ?

Yang berpendapat Ahok tidak perlu diberhentikan dan tetap boleh ikut pilkada, berdalih bahwa status Ahok saat ini adalah terdakwa. Berdasar Undang Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), dalam hal terjerat kasus pidana, pemberhentian tetap baru dapat dilaksanakan setelah ada putusan bersalah yang berkekuatan hukum tetap.

Soal pemberhentian sementara Gubernur Ahok, atau sebenarnya kepala daerah manapun, terkait bukan hanya dengan sisi hukum tata negara, tetapi juga hukum administrasi negara dan hukum pidana.

Diberhentikan Sementara Sejak Menjadi Terdakwa

Pasal 83 (1) UU Pemda berbunyi:
Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Soal waktu pemberhentian, lebih dipertegas dalam Pasal 83 ayat (2) UU Pemda yang mengatur, kepala daerah yang menjadi terdakwa “diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan”.

Jadi, kalau berpegang pada aturan UU Pemda itu, Ahok seharusnya diberhentikan sementara oleh Presiden Joko Widodo sejak perkaranya teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pandangan sebagian kalangan, termasuk Kementerian Dalam Negeri, yang mengatakan akan menunggu dulu sidang tuntutan perkara Ahok untuk melihat apakah pemberhentian sementara perlu dilakukan, adalah pendapat yang keliru.

Bukan hanya pemberhentian yang menunggu sidang tuntutan adalah keliru, bahkan pemberhentian sementara setelah 11 Februari, atau pasca kampanye Pilgub Jakarta, sebenarnya sudah terlambat.

Kondisi “berhenti sementara” ataupun “cuti di luar tanggungan negara” dapat berakibat seorang kepala daerah menjadi non-aktif, tetapi status hukum “berhenti sementara” dan “cuti di luar tanggungan negara” adalah dua hal yang berbeda.

Kondisi “cuti di luar tanggungan negara” adalah konsekuensi dari seorang petahana yang maju kembali dalam pilkada dan diatur dalam UU Pilkada, yang aturan ini sebagaimana kita tahu sedang diuji Ahok di Mahkamah Konstitusi, tetapi belum ada putusannya.

Sedangkan, kondisi “berhenti sementara” adalah konsekuensi dari seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana dan perbuatan tertentu sebagaimana diatur dalam UU Pemda.

Ada dua kesalahan hukum tata negara dan administrasi negara pada pengaktifan kembali Ahok tersebut—bukan hanya satu, yaitu:
1.Ahok seharusnya sudah diberhentikan sementara sejak kasus pidananya teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atau sejak dia menjadi terdakwa.
2.Seharusnya diaktifkan kembali untuk melaksanakan tugas gubernur setelah masa kampanye berakhir bukanlah Ahok, tetapi hanya Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

Pasal 183 ayat (1) UU Pemda pada dasarnya mengatur dua hal, yaitu waktu pemberhentian kepala daerah yang berstatus terdakwa; dan tindak pidana yang menyebabkan kepala daerah tersebut diberhentikan sementara.

Menurut Pasal 183 ayat (1) itu, ada enam tindak pidana yang menyebabkan kepala daerah diberhentikan sementara, yaitu:
1. Tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima (5) tahun.
2. Tindak pidana korupsi,
3. Tindak pidana terorisme,
4. Makar,
5. Tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau
6. Perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dakwaan pada Ahok bukan tindak pidana ke-2 hingga ke-5, sehingga tidak perlu dipersoalkan. Persoalan yang timbul adalah, apakah tindak pidana Ahok masuk kategori yang ke-1, atau perbuatan lain yang ke-6?

Kita semua sudah mendengar bahwa Ahok didakwa melakukan tindak pidana Pasal 156a huruf a yang ancaman hukumannya pidana penjara “selama-lamanya lima tahun”, atau Pasal 156 KUHP yang ancaman hukumannya pidana penjara “paling lama empat tahun”.

Dakwaan Ahok yang paling lama lima tahun itu memenuhi ketentuan pemberhentian sementara untuk tindak pidana paling singkat lima tahun berdasarkan UU Pemda. Argumentasi sederhananya, bahasa UU Pemda adalah “paling singkat” lima tahun, bukan “di atas lima tahun”.

Apalagi ketentuan Pasal 183 ayat (1) UU Pemda itu tidak membatasi bahwa terdakwa kepala daerah yang diberhentikan sementara harus yang diancam penjara paling sedikit lima tahun saja, atau kejahatan berat saja. Terbukti, misalnya, tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya dapat paling singkat satu tahun pun, dijadikan alasan untuk pemberhentian sementara.
 
Lebih jauh, Pasal 183 ayat (1) juga menjadikan dasar pemberhentian sementara “perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
 
Frasa perbuatan lain yang dapat memecah-belah NKRI itu, membuka interpretasi yang lebih longgar. Utamanya dalam kasus Ahok yang didakwa melakukan penodaan agama, saya berpandangan, secara hukum—bukan politik—hampir mustahil untuk mengatakan terdakwa yang melakukan penodaan agama tidak dianggap melakukan perbuatan yang dapat memecah-belah NKRI. Apalagi melihat sosok terdakwa itu adalah Ahok Gubernur Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia, dilansir dari kumparan.com

Beberapa contoh para pejabat pemerintahan yang mundur dari “posisinya” lantaran terlibat suatu kasus :

1.Menteri Pertanian Jepang Tadamori Oshima mengundurkan diri karena keterlibatan sekretarisnya dalam skandal keuangan. Pengunduran diri tersebut terjadi pada saat pemerintah negera itu berupaya mengurangi gangguan menjelang perdebatan penting dengan legislatif. Sebelumnya, Oshima mendapat kritik pedas selama berbulan-bulan berkaitan dengan keterlibatan salah seorang sekretarisnya dalam penggelapan uang senilai ”hanya” Rp 450 juta.

2.Salah El Din Mahmoud Helal adalah menteri pertanian Mesir. Dikabarkan ia terlibat dalam skandal surat lisensi tanah yang ilegal. Atas keterlibatannya dalam kasus ini, maka ia akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya pada 8 September 2015 lalu.

3.Otto Fernando Perez Molina ini adalah seorang politisi Guatemala. Molina yang juga merupakan mantan anggota militer ini menjabat sebagai presiden Guatemala sejak tahun 2012 hingga 2015.Pada tanggal 21 Agustus 2015, jaksa agung Guatemala menunjukkan bukti bahwa Molina terlibat dalam jaringan korupsi. Kongres kemudian melakukan sidang dan menghasilkan keputusan bulat, bahwa kekebalan hukum Molina dicabut pada 1 September 2015. Keesokan harinya, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden dan akhirnya ditangkap untuk dijebloskan ke penjara.

4.Brooks Newmark adalah salah seorang menteri di bawah pimpinan PM Inggris David Cameron. Pada 27 September 2014, ia mengundurkan diri dari jabatannya setelah terlibat skandal. Seorang reporter yang menyamar sebagai seorang wanita menjadikan Newmark target dengan mengirimkan foto-foto berbau porno.

5.Yoshimi Watanabe adalah politisi Jepang dan merupakan anggota legislatif. Pada April 2014, Watanabe terbukti telah menerima pinjaman sebesar 800 juta yen dari direktur perusahaan kosmetik tanpa melaporkannya sebagai donasi politik.

6.Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya.

Profesor Hukum Pidana UGM Eddy Hiariej, pada dasarnya menyatakan setuju, bahwa Ahok memang seharusnya diberhentikan sementara. Demikian juga dengan Guru Besar Pidana senior di Fakultas Hukum Undip, Profesor Barda Nawawi Arief juga mempunyai posisi dan pendapat hukum yang sama, bahwa Ahok semestinya diberhentikan sementara.

Sejauh ini pemerintah belum memberhentikan sementara Ahok selaku Gubernur Jakarta, sikap Kemendagri yang menunggu sidang tuntutan, tidak mempunyai dasar hukum. Yang menjadi pegangan bukan berapa tuntutan pidananya, tetapi status terdakwanya.

(Fya)

%d blogger menyukai ini: