Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Headlines, News, Politik Ternyata Seperti Ini Cara Kerja Alat Sadap KPK

Ternyata Seperti Ini Cara Kerja Alat Sadap KPK

RDP KPK dengan Komisi III DPR RI

Sketsanews.com, Jakarta – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencecer para Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang cara melakukan penyadapan.

Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Informasi dan Data (Inda) KPK, Hary Budiarto menjelaskan lebih detail ihwal penyadapan KPK yang melibatkan tiga kedeputian di lembaganya.

Menurut Hary, Deputi Penindakan KPK sebagai user akan menyerahkan nomor target yang akan disadap dan menerima hasil sadapan.

Selanjutnya Deputi Inda melakukan penyadapan. Sedangkan Deputi PIPM melakukan audit dari seluruh rangkaian kegiatan penyadapan.

Hary menegaskan, meskipun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan tidak berwenang mengaudit penyadapan oleh KPK pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hal itu bukan berarti kegiatan intersepsi tidak diawasi.

“Kami tetap diaudit (oleh PIPM), setiap tiga bulan sekali,” kata Hary saat rapat dengar pendapat di Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (12/9).

Hary juga menjelaskan lagi, sebelum ada surat perintah penyelidikan (sprinlidik) yang ditandatangani lima komisioner KPK maka penyadapan tidak bisa dilakukan.

“Deputi Inda tidak boleh memasukkan nomor yang akan disadap ke mesin. Sprindap (surat perintah penyadapan, red) tidak bisa dibuat kalau tidak ada sprinlidik,” ujarnya.

Hary menjelaskan, nomor yang disadap juga harus ada kaitannya dengan proses penegakan hukum. Dengan demikian tidak sembarang nomor bisa disadap.

Selain itu, mesin penyadap juga punya keterbatasan. Karena itu, nomor hanya bisa berada di dalam mesin selama 30 hari.

“Nomor yang disadap itu untuk 30 hari. Ketika 30 hari terlampaui maka mesin akan cancel dan nomor lain masuk. Jadi, seperti antrean,” tegasnya.

Karena itu surat izin penyadapan hanya berlaku 30 hari pertama. Jika selama 30 hari pertama tidak ada hasil maka untuk kembali menyadap nomor yang sama harus mendapatkan surat perintah yang ditandatangani lima komisioner.

Dikutip dari Jawapos, “Jika tidak ada surat perintah penyadapan lagi, akan kami hentikan. Kalau mau diulang, harus diterbitkan sprindap baru,” katanya.

Sedangkan ketika penyadapan selesai, maka Deputi Inda membuat rangkuman. Sebab, tidak semua kata dari mesin sadapan bisa diterjemahkan.

Menurutnya, ada beberapa hal yang tidak dimasukkan karena dianggap sebagai privasi pihak yang disadap. “Jadi, yang ada hubungan dengan penegakan hukum saja,” katanya.

Selama ini, kata dia, hasil audit dari PIPM menyatakan tidak pernah ada nomor yang tak masuk dalam sprindap disadap. “Kami tidak boleh sembarangan,” katanya.

Pada RDP itu Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menanyakan kemungkinan penyadapan yang menggandeng provider seluler.

Namun, Hary menegaskan bahwa penyadapan tidak ada sangkut pautnya dengan provider. “Mereka tidak tahu ada nomor yang disadap. Nomor bisa diketahui hanya di log file KPK. Log file inilah  yang akan diaudit,” katanya.

(Ro)

%d blogger menyukai ini: