Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, News, Peristiwa Tolak FDS, Ribuan Massa Nahdiyin Memadati Alun-Alun Cilacap

Tolak FDS, Ribuan Massa Nahdiyin Memadati Alun-Alun Cilacap

Sketsanews.com Cilacap – Sekitar 5.000 massa yang berasal dari kalangan Nahdliyin melakukan aksi menolak Full Day School. Massa mulai memadati Alun-Alun Kabupaten Cilacap, selepas solat Jumat (25/8/2017).

Para pimpinan aksi berorasi dengan menyuarakan tuntutan menolak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017, tentang penerapan 5 hari sekolah atau Full Day School (FDS).

Koordinator Aksi, Munir Nur Said, menjelaskan, FDS tidak sesuai dengan keragaman dan kondisi geografis sosiologis masyarakat Indonesia. Terlebih penerapan FDS ini nantinya dapat mengancam eksistensi Madrasah Diniyah dan pondok pesantren, sebagai budaya pendidikan asli nusantara.

“Kita tidak sekedar urusan formal, tapi penghargaan terhadap Kyai dan Ulama. Jangan diabaikan. Ini yang sudah berjalan di Ponpes,Diniyah, produk para ulama kasepuhan kita yang sudah berkontribusi pada negara dan bangsa,” tegasnya.

Bersama beberapa perwakilan massa aksi, Munir menemui Plt. Sekda Cilacap, Drs. Farid Ma’ruf, M.M di ruang kerjanya, didampingi Sekretaris Dinas P dan K Cilacap, Wuyung Sulistyo Pambudi, Kepala Satpol PP Cilacap, Ditiasa Pradita, dan sejumlah personil pengamanan.

Beberapa tuntutan yang disampaikan massa dalam orasinya, yakni menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, karena tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mereka juga menolak tegas kebijakan Pemprov Jateng yang tetap memaksakan penerapan FDS, tanpa memperhatikan aspirasi penolakan di masyarakat. Mereka juga meminta Pemkab Cilacap untuk tidak menerapkan FDS, dan melakukan mediasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kemendikbud, agar meninjau kembali Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017.

Dalam tuntutannya salah satu orator menyampaikan “Pencabutan Permendikbud Nomor 23/2017 itu masih isu, belum nyata, belum ada kejelasan. Maka biar jelas, konkrit, ya cabut lah. Mosok nggawe tiba-tiba. Ini ‘kan produk hukum, perlu sosialisasi yang nyata,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Dinas P dan K Cilacap, Wuyung Sulistiyo Pambudi mengaskan, sejauh ini Pemkab Cilacap belum memberlakukan FDS. Adapun kalender pendidikan yang disampaikan ke sekolah-sekolah, masih mengacu pada enam hari belajar. Oleh karena itu, aspirasi ini menjadi bahan pertimbangan yang akan disampaikan dalam forum rakor baik tingkat nasional maupun regional, kepada pemangku kebijakan.

“Apa yang disampaikan sama halnya dengan pemikiran kami. Karena pendidikan tidak sekedar mengatur jam belajar, tapi ada 8 standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi”, katanya, demikian dikutip Fokuscilacap.

Plt. Sekda Cilacap Farid Maruf kemudian menemui massa yang berorasi di Alun-alun Cilacap. Atas nama Pemkab Cilacap menyampaikan bahwa FDS belum murni diterapkan di Cilacap. Sebab ada berbagai aspek yang harus dipertimbangkan, termasuk aspirasi dan kondisi masyarakat yang sangat heterogen.

(bin)

%d blogger menyukai ini: