Sketsa News
Home Berita Terkini, Editorial, Headlines, News Umat Islam Harus Berani Hengkang dan Tenggelamkan PDIP untuk Selama-lamanya

Umat Islam Harus Berani Hengkang dan Tenggelamkan PDIP untuk Selama-lamanya

Ketua DPD Golkar Jabar, Dedi Mulyadi menggelar pertemuan dengan Ketua DPD PDIP Jabar, TB Hasanudin di Kantor PDIP Jabar Jalan Pelajar Pejuang Kota Bandung untuk mengukuhkan Perjanjian Koalisi terkait Pilgub Jabar dan Pilkada di 16 Kabupaten/Kota, Jumat (13/10).

Sketsanews.com, Jakarta – Fenomena politik Indonesia mulai memanas kembali setelah pemerintah secara resmi mengukuhkan Perppu no 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang oleh DPR RI beberapa hari yang lalu.

Rapat Paripurna yang dihadiri oleh 445 anggota dengan 314 setuju dengan Perppu disahkan menjadi undang-undang. Dari sekian partai politik yang menolak diantaranya adalah PDIP menolak 100% bahkan dengan sikap arogannya mengatakan bahwa partainya tidak akan takut ditinggal pemilihnya yang beragama Islam.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa 85 persen dari jumlah suara di fraksi PDIP adalah muslim, ini merupakan jumlah yang tidak sedikit artinya kalau memang tantangan yang dilontarkan PDIP benar maka akan mengalami kekalahan yang telak dan bahkan bisa sampai tumbang.

Sekarang kembali kepada umat Islam itu sendiri berani tidak untuk hengkang dan tenggelamkan PDIP untuk selama lamanya. Mari kita coba untuk melihat sepak terjang partai moncong putih baik kepada masyarakat umum maupun kepada umat Islam secara khusus.

Pada era kepemimpinan Megawati terjadi penjualan aset negara PT. Indodat. Seperti kita ketahui, pada tahun 2002 aset penting negara, PT Indosat dijual oleh Presiden Megawati dengan harga USD 627 juta atau sekitar Rp 5,7 triliun (kurs pada saat itu USD 1 = Rp 8.940).

Dalam debat calon presiden (capres) ketiga pada tanggal 22 Juni 2014, capres Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa penjualan Indosat pada periode presiden Megawati itu dilakukan untuk kepentingan ekonomi Indonesia yang saat itu kondisinya masih belum membaik akibat dampak krisis 1998.

Dan di era presiden Jokowi berusaha mendesak berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan sekuritisasi aset. Desakan untuk melakukan sekuritisasi aset BUMN ini akibat dari kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur selama lima tahun yang mencapai Rp 5.500 triliun. Sedangkan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya sanggu membiayai sebesar Rp 1.500 triliun. Adapun kurangnya bisa ditambal dari investasi dari pemilik modal luar negeri, dalam negeri, dan juga BUMN.

Dari dua presiden yang keduanya berasal dari partai berlambang Banteng moncong putih telah menjual aset negara kepada pihak asing, seperti PT Indosat dijual ke Singapura. Belum lagi kasus reklamasi yang menurut informasi sebenarnya sudah di jual ke Tiongkok.

Desas desus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri menerima uang Rp 10 Triliun, mulai tampak titik terangnya. Seorang pengusaha keturunan Tionghoa yang diketemui informan indonesiapolicy.com menyatakan info tersebut valid.

Ceritanya, pulau hasil reklamasi, Pulau G sudah dijual ke Hongkong. Dari kepulauan yang sudah diserahkan Inggris ke Republik Rakyat Cina (RRC), pengusaha Pulau G, Agung Podomoro Land (PT. Wisesa) yang dimiliki Sugianto Kesuma alias AGuan, diperoleh dana segar sekitar Rp 40 Triliun dari lembaga keuangan disana.

Dari dana yang diperoleh itu diserahkan kepada AHok Rp 12 triliun, nah yang Rp 10 triliun itu diserahkan AHok kepada Megawati. Dari dana itu pengusaha yang memperoleh hak atas tanah reklamasi Pulau G, diwajibkan juga membangun 40 ribu rumah susun.

Ini harus jadi bahan pertimbangan umat Islam apakah tetap akan bertahan dalam kubangan para koruptor dan penjual aset negara.

Masihkah kita ingat kasus Tanjungbalai atas protes warga dengan adanya suara azan yang mengakibat bentrok antara muslim dan Kristen. Itu semua karena sikap arogannya PDIP. “Pernyataan politikus PDIP Eva Kusuma Sundari itu sengaja memprovokasi umat Islam. Kejadian di Tanjungbalai itu bukan hanya sikap protes warga keturunan Tionghoa terhadap azan tetapi sikap arogansi yang memunculkan peristiwa itu,” kata pemikir Islam Muhammad Ibnu Masduki.

Sikap arogansi PDIP yang lain adalah bagaimana agar kader partainya yang muslim untuk memata-matai para khatib ketika khotbah jumat, ini menunjukkan kebenciannya kepada Islam. Sebelumnya anggota Tim Sukses (Timses) Jokowi-JK, Eva Kusuma Sundari di sebuah media mengatakan, memang benar kader partai yang Muslim diminta untuk melakukan aksi intelijen terhadap masjid-masjid.

Pihaknya melakukan pengawasan terhadap masjid-masjid, karena dikhawatirkan menjadi tempat terjadinya kampanye hitam. Eva mengatakan, salah satu yang sudah menginstruksikan itu adalah PDC PDIP Jakarta Timur. “Karena memang serangan kepada Jokowi-JK di masjid-masjid sangat intensif,” kata Eva kepada situs RMOL, Jumat (30/05/2014).

Kesimpulannya maka berdasarkan fakta dan data di atas, umat Islam harus mengambil sikap yang tegas karena kebencian PDIP kepada umat Islam dengan melakukan aksi “Hengkang dan Tenggelamkan serta Kubur Partai Berlambang Banteng Moncong Putih” untuk selama-lamanya.

(jp)

 

%d blogger menyukai ini: