Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Headlines, News Warga Pamekasan Gugat Presiden, Ini Isi Gugatannya

Warga Pamekasan Gugat Presiden, Ini Isi Gugatannya

Moh Noval Ibrahim Salim, mengenakan batik, didampingi dua penasihat hukumnya, Moh Sholeh, mengenakan jas dan Elok Dwi Kaja, saat menyerahkan berkas gugatan ke Panitera Muda Perdata PN Pamekasan, Sujarwo Darmadi.

Sketsanews.com, Pamekasan – Moh Noval Ibrahim Salim, warga Dusun Tlangi I, Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura, menggugat Presiden Jokowi ke Mahkamah Agung (MA) melalui Pengagilan Negeri (PN) Pamekasan, berkaitan dengan kebijakannya menaikkan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Rabu (18/1/2017).

Dalam gugatannya itu, Moh Noval Ibrahim, lewat tim kuasa hukum Moh Sholeh and Patners, yakni Moh Sholeh dan Elok Dwi Kaja, membawa setumpuk materi gugatan, setelab 300 halaman yang difoto kopi rangkap empat, diserahkan kepada Panitera Muda Perdata PN Pamekasan, Sujarwo Darmadi.

Menurut Moh Sholeh, gugatan yang dilayangkan ini uji matereil PP 60 tahun 2016 dilakukan lewat PN Pamekasan, karena pemohon warga Pamekasan dan berdomisili di Pamekasan.

Dikatakan, kenaikan tarif PNBP yang berlaku sejak, 6 Desember 2016 lalu, berupa kenaikan tarif STNK dan BPKB, tidak ada dasar hukumnya. Dan presiden yang menandatangani PP itu, tidak mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang terbebani dengan kenaikan bahan bakar minyak dan kenaikan tarif dasar listrik.

“Dengan berlakunya peraturan itu, kami dan masyarakat sangat dirugikan, karena tidak relevan dan memberatkan masyarakat. Sebab tarif atau PNBP ditetapkan dengan memperhatikan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah, sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan. Dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat,” ujar Sholeh.

Dijelaskan, kenaikan PNBP yang ditolak DPR, membuktikan jika kebijakan ini tidak mendapat persetujuan dari DPR, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sholeh mantan pengacara Kanjeng Dimas ini yakin, dalam gugatan uji meteri ini pihaknya akan diterima dan menang, karena sebelumnya menang dalam gugatan di MA, seperti uji peraturan menteri dan menang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dikatakan, pihaknya melayangkan gugatan karena terjadinya banyak penolakan di masyarakat, sehingga pihaknya akan melawan secara hukum.

“Nanti jika gugatan kami dikabulkan, maka pemerintah wajib merubah kembali aturan yang sudah diberlakukan itu,” papar Sholeh.

Ditambahkan, sampai berapa lama hasil dari gugatan ini diputus, Sholeh tidak bisa memastikan dan hanya menunggu. Dan jika gugatannya nanti ditolak ia akan menerima dengan lapang dada.

Sementara Panitera Muda Perdata PN Pamekasan, Sujarwo Darmadi, saat menerima berkas gugatan uji materi, mengatakan, pihaknya akan segera mengirimkan berkas materi gugatan ini ke MA, dilansir dari Surya.co.id

(Fya)

%d blogger menyukai ini: