Sketsa News
Home Hukum, Opini KPK dalam Kasus E-KTP | Juragan Dan Perlawanan Yang Naif

KPK dalam Kasus E-KTP | Juragan Dan Perlawanan Yang Naif

ILustrasi Foto via thejakartapost

Sketsanews.com – Genderang perlawanan ditabuh. Penetapan tersangka atas Sang Juragan untuk kedua kalinya oleh KPK dalam kasus e-KTP mulai menuai perlawanan sengit. Siasat dan taktik perlawanan tidak lagi melulu mengandalkan gugatan Praperadilan ataupun alasan sakit dan rawat inap. Tapi kali ini, naga-naganya Presiden sengaja dihela dalam arena “pertarungan” dan dijadikan sebagai “tameng”, diduga sebagai taktik jitu untuk melumpuhkan KPK. Apa pasal?

Menurut Penasihat Hukum Sang Juragan, bahwa pemeriksaan terhadap Sang Juragan sebagai Ketua DPR-RI oleh KPK harus dengan Izin/persetujuan Presiden. Tanpa persetujuan Presiden maka pemeriksaan tersebut inkonstitusional. Bahkan Penasihat hukum akan meminta perlindungan dari Presiden, Polri dan TNI. “Pasti kita minta perlindungan pada presiden, termasuk polisi dan juga TNI. Mereka itu (KPK) mau memecah belah Indonesia. Jelas itu ada indikasi memecah belah Indonesia. Mereka melakukan tindakan inkonstitusional,” ujar Fredrich di kantor DPP Golkar (Sumber: Detik/News, Minggu 12 November 2017).

Kreasi Liar

Mengagetkan dan sekaligus membingungkan jika Penasihat Hukum menjustifikasi bahwa pemeriksaan terhadap Sang Jurangan harus berdasarkan persetujuan Presiden. Nampaknya Penasihat Hukum gagal paham memahami Pasal 46 (1) Undang-undang No: 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta Penjelasannya yang nyata-nyata mengaborsi izin atau persetujuan Presiden dalam hal KPK melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. (Silahkan baca UU No: 30 Tahun 2002)

Penasihat Hukum menggunakan “kacamata kuda” dalam memahami termonologi “Izin/persetujuan dari Presiden terhadap pemeriksaan atas anggota DPR-RI yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No: 76/PUU/XII/2014\. Padahal keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat mendistorsi norma hukum yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU No: 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai Lex Specialis, sebagaimana memedomani azas “Lex Specialis derogat legi generaly” (ketentuan umum tunduk pada ketentuan khusus).

Lagi pula putusan MK tersebut bukan output dari uji materi atas Pasal 46 ayat (1) UU No: 30 Tahun 2002 terhadap Undang-Undang dasar 1945, melainkan uji materi atas Pasal 245 ayat (1) UU MD3 terhadap UUD 1945 yang mengamputasi persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan dalam hal anggota DPR-RI diperiksa oleh penyidik, meskipun diinsyafi memang terdapat antinomi (pertentangan) dengan Pasal 46 ayat (1) UU No: 30 Tahun 2002 dan Penjelasannya. Namun selama Pasal 46 ayat (1) UU No: 30 Tahun 2002 dan Penjelasannya belum pernah di judicial review di Mahkamah Konstitusi, maka Putusan MK No: 76/PUU/XII/2014 tidak dapat menjangkau dan/atau meniadakan keberlakuan Pasal 46 ayat (1) UU No: 30 Tahun 2002, berikut penjelasannya. Jadi, Putusan MK tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membenarkan adanya izin atau persetujuan dari Persiden apabila KPK hendak melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya mengenai statement dari Penasihat hukum: “KPK mau memecah belah Indonesia”. Hemat saya, statement tersebut adalah dagelan yang menggelikan.Penasihat hukum sedang bertamasya dalam rimba politik praktis. Tentunya sangat tidak etis dan tidak elok. Rupa-rupanya semangat pembelaan kepada klien telah bergeser pada upaya obstuction of justice untuk melindungi kejahatan? NAIF!!!

by Frangky Hamzanov

 

(in)

%d blogger menyukai ini: