Sketsa News
 
Home Berita, Berita Terkini, News, Politik PDIP: Jangan Rendahkan Kedaulatan Rakyat

PDIP: Jangan Rendahkan Kedaulatan Rakyat

 

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi Cagub Jatim Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (kiri), Cawagub Puti Guntur Soekarno (ketiga kanan), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (ketiga kiri), Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah (kedua kanan) dan politisi PDIP Pramono Anung (kanan) menyapa simpatisan saat kampanye akbar di Lapangan Gulun, Madiun, Jawa Timur, Kamis (21/6). Kampanye akbar pasangan Gus Ipul-Puti yang dihadiri ribuan simpatisan tersebut menggelar berbagai kegiatan seperti penampilan kesenian tradisional Jatim dan simulasi pencoblosan. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/Spt/18

Sketsanaews.Com, Jakarta – Politisi Partai Demokrasu Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang DH mengecam pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) terhadap dugaan ketidaknetralan negara dalam proses demokrasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Pernyataan itu dianggap telah merendahkan hak dan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin.

“Keluhan itu malah merendahkan hak rakyat yang berdaulat dan juga mencerminkan kepanikan SBY. Pak Jokowi tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan,” tegas Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu, Bambang DH dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis (21/6), seperti dikutip dari Beritasatu.com

Ketika SBY masih memimpin, kata Bambang, juga banyak keganjilan pada proses pemilu, seperti keberadaa Tim Alpha, Bravo, dan Delta dalam kasus Antasari Azhar.

“Siapa yang memanipulasi TI sehingga Antasari dipenjara? Siapa yang memanipulasi DPT sehingga kursi di Pacitan pada Pemilu 2014 berkurang drastis dibanding 2009? Siapa yang menjadi pelopor penggunaan dana Bansos?” ujarnya?

Bambang juga menuding Pilkada di Jawa Timur telah dikotori praktik penyalahgunaan Program Keluarga Harapan (PKH). Program itu diklaim secara sepihak sebagai program calon Gubernur Jawa Timur yang diusung Partai Demokrat, Khofifah Indar Parawansa. “Itu sama saja penggunaan dana rakyat untuk kepentingan pribadi. Banyak bukti di lapangan terkait penyalahgunaan PKH. Ini yang seharusnya dikritik SBY,” kata dia.

Oleh karena itu, Bambang menyarankan SBY untuk melakukan introspeksi daripada menyalahkan pihak lain agar tidak menyampaikan tuduhan sepihak tanpa bukti.

“Seluruh pihak hendaknya membangun suasana kondusif dan biarlah rakyat menjadi hakim tertinggi di dalam menentukan pemimpin mereka. Rakyat mencari pemimpin yang kuat secara kultural, berpengalaman, serta tidak ambisius di dalam mengejar jabatan,” tuturnya.

(Tb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: