Pekan Ini, Kredibilitas Polri Dipertaruhkan

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian
Kapolri, Jenderal Tito Karnavian

Sketsanews.com – Kasus pelemparan bom molotov di Gereja Oikumene, Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, kemarin, tampaknya menambah “PR” dari Presiden Joko Widodo bagi Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Usai membuka acara Silaturahim Peserta Rapimnas Partai Amanat Nasional di Hotel Bidakara, Jokowi, mengaku sudah memerintahkan Tito tegas terhadap pelaku pelemparan bom molotov yang menyebabkan lima orang terluka dan tiga motor milik jemaat terbakar itu.  “Usut secara tuntas,” kata Jokowi.

Itu adalah perintah Jokowi yang kesekian kepada Tito, yang disampaikan di depan wartawan. Pekan lalu, Jokowi juga telah memerintahkan Tito agar melakukan gelar perkara kasus penistaan agama yang diduga dilakukan calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, secara live, terbuka, dan itulah yang tampaknya menjadi “PR” terberat bagi Tito.

Lewat keterangan tertulis, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra menilai gelar perkara kasus Ahok akan jadi pertaruhan kredibilitas, dan kemampuan Polri menangani perkara yang sensitif dan kental nuansa politiknya.

Menurut Yusril, gelar perkara terbuka dalam penyelidikan kasus dugaan penodaan agama ini tidak lazim dan tidak diatur dalam KUHAP. Namun, karena kasus Ahok telah menarik perhatian nasional maupun internasional, gelar perkara secara terbuka dapat dianggap sebagai kekhususan.
Apalagi, Jokowi telah menjamin pemeriksaan terhadap Ahok akan dilakukan secara objektif.”Dengan gelar perkara terbuka, publik dapat menilai apakah penyelidikan ini dilakukan secara benar, adil dan obyektif atau tidak,” kata Yusril, pekan lalu.

Dilansir dari Rimanews, pendapat yang sama juga dilontarkan Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo. Dalam keterangan tertulisnya yang disebar ke wartawan, politisi Golkar itu meminta Polri arif bijaksana mengelola persoalan-persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Menurutnya, akhir-akhir ini, masyarakat melihat terlalu banyak energi nasional yang terkuras untuk menyelesaikan persoalan yang sebenarnya relatif sederhana. “Masyarakat dan Polri sudah menghadapi masalah yang kompleks terkait kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok,” kata Bambang.

Gelar perkara kasus Ahok akan dilakukan oleh Polri pekan ini. “Selasa (15/11), pukul 09.00 WIB di Gedung Rupatama Mabes Polri,” kata Kabareskrim Komjen Ari Dono, Jumat pekan lalu.

Yusril berpendapat, gelar perkara kasus ini adalah baru pada tahap penyelidikan. Dalam tahap penyelidikan, polisi yang berwenang memutuskan apakah dugaan penodaan agama oleh Ahok memiliki cukup bukti atau tidak.

Bila dinyatakan cukup bukti, Ahok bisa dinyatakan sebagai tersangka. Tapi, bila polisi menyatakan kasus Ahok tidak cukup bukti setelah gelar perkara nanti, maka  Ahok tidak bisa dijadikan sebagai tersangka.

Problemnya menurut Yusril: bila polisi menyatakan tidak akan ada bukti maka persoalan akan beralih ke ranah politik.Sebagian umat Islam menurut Yusril tidak akan bisa menerimanya, sehingga suhu politik yang telah memanas, eskalasinya juga akan terus meningkat.

Dengan kata lain, Polri dan khususnya Tito sebagai Kapolri harus berhati-hati dan teliti menangani kasus kasus Ahok. Langkah apapun yang ditempuh dan diputuskan, akan menimbulkan gejolak di masyarakat.

Jadi siapkah Pak Tito?

(Wis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: