Pembahasan APBD DKI 2020 Molor, Kemendagri: Kalau Terlambat Tak Disiplin

Sketsanews.com –  JakartaDPRD DKI Jakarta meminta perpanjangan waktu pembahasan APBD 2020 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendagri menganggap tidak disiplin bila penetapan APBD molor.

“Kalau lebih dari 30 November artinya, persetujuan pertama terhadap RAPBD itu sudah tidak tepat waktu namanya. Kalau terlambat itu terlepas dari siapapun itu sudah ada implikasi-implikasinya karena dianggap sudah tidak disiplin di dalam penyampaian RAPBD dalam penetapan RAPBD,” ujar Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat dihubungi, Jumat (22/11/2019).

Syarifuddin mengatakan terdapat beberapa sanksi yang bisa diberikan, bila APBD tidak ditetapkan sesuai waktu. Menurutnya, salah satu contohnya dengan tidak diberikannya insentif atau gaji.

“Implikasinya misalnya yang mungkin daerah yang selama ini terima dana insentif daerah itu kalau terlambat APBD-nya bisa putus itu tidak menerima lagi. Contohnya bagi daerah yang selama ini terima dana insentif, karena mungkin dengan ketidaktepatan menetapkan APBD maka itu bisa hilang insentifnya,” tuturnya.

Dia mengatakan sanksi tersebut diatur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintah daerah. Menurutnya, sebelum sanksi ditetapkan, dilakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab keterlambatan.

“PP-nya sudah ada itu, PP 12 Tahun 2017, tapi itu kan masih dievaluasi, artinya dievaluasi kenapa terlambat, kalau misalnya penyebabnya itu antara kepala daerah maka yang kena sanksi kepala daerah,” kata Syarifuddin.

“Kalau nanti penyebabnya kepala daerah, kepala daerah yang kena sanksi, kalau penyebabnya DPRD, DPRD yang kena sanksi,” sambungnya.

Diketahui, sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, diketahui batas akhir penetapan APBD paling lambat 30 November 2010.

Penjelasan sanksi juga terdapat pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 312 ayat (2). DPRD dan kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan, yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, maka dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama enam bulan.

(dwia/idn)

Sumber : detik.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: