Pemerintah Bisu atas Kasus Persekusi Abdul Somad

Beberapa Ormas di Bali menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad. foto:Youtube

Sketsanews.com, Jakarta – Beberapa akhir ini media ramai memberitakan Ustad Abdul Somad (UAS) atas beberapa kasus yang menimpanya yaitu penolakan kehadiran untuk ceramah oleh beberapa ormas dan person.

Kasus penolakan atau yang biasa dikenal dengan sebutan persekusi Ustad Abdul Somad terjadi ketika ada undangan ceramah di Bali. Kenapa ini disebut dengan istilah persekusi karena disana ada unsur penganiayaan.

Ada beberapa pengertian tentang persekusi menurut para ahli, diantaranya yang disampaikan oleh Damar Juniarto (Anggota Koalisi Anti Persekusi dari Safenet). Damar mengungkapkan bahwa, Persekusi itu beda dengan main hakim sendiri, dalam makna yang sebenarnya persekusi itu adalah tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu.

“Adalah tindakan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis juga luas, jadi beda dengan main hakim sendiri,” jelas Damar saat mengahadiri konferensi press bersama YLBHI serta Koalisi Anti persekusi, di kantor YLBHI, Jakarta, Kamis (1/6).

Menurut Wikipedia Pengertian Persekusi (bahasa Inggris: persecution) adalah perlakuan buruk atau penganiyaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama, atau pandangan politik.

Persekusi adalah salah satu jenis kejahatan kemanusiaan yang didefinisikan di dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Timbulnya penderitaan, pelecehan, penahanan, ketakutan, dan berbagai faktor lain dapat menjadi indikator munculnya persekusi, tetapi hanya penderitaan yang cukup berat yang dapat dikelompokkan sebagai persekusi.

Kita coba kembali pada kasus Ustad Abdul Somad, apabila merujuk pada arti kata persekusi diatas jelas itu ada unsur persekusi meskipun tidak ada unsur penganiayaan fisik.

Seorang Netizen menggugah Video sebagai bukti persekusi yang dilakukan terhadap Ustadz Abdul Somad di Bali. Kondisi persekusi dalam Video yang baru di upload pada 27 Desember 2017 memberi gambaran mencekam kondisi yang tidak seharusnya dialami oleh seorang pemuka agama manapun.

Namun yang sangat disayangkan adalah sikap pemerintah yang terkesan lamban dan bahkan diam terhadap kasus ini. Dengan kondisi ini, pemerintah lewat kepolisian RI harusnya lebih tanggap untuk menangkap orang-orang yang terlibat dan aktor intelektual dibalik persekusi Ustadz Abdul Somad di Bali.

Apalagi di jaman sekarang pemerintah dinilai lamban untuk melindungi warganya dalam beberapa kasus. Padahal kasus persekusi seperti ini rentan menyulut permasalahan lain yang mungkin lebih besar.

Pertanyaan yang muncul adalah kenapa pemerintah lewat aparat penegak hukum lambat bahkan netral terhadap kasus ini. Hal ini berbeda ketika pelakunya orang Islam maka dengan segera memproses secara hukum. Sebenarnya sikap netralnya itu sendiri sudah menunjukkan sikap keberpihakan kepada para pelaku persekusi.

Menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pemerintah tidak konsisten dalam menangani kasus dugaan persekusi.

Koordinator Kontras Yati Andriyani mengungkapkan bahwa pemerintah baru akan menangani kasus apabila sudah mulai viral di media sosial kalau tidak maka kasus itu akan ditinggalkan begitu saja. Yang kedua apabila ada mood politik maka akan segera memproses secara hukum.

Kontras mendata bahwa sebenarnya tindakan yang menyuburkan persekusi tumbuh subur dan cenderung meningkat dalam tiga terakhir. Pemicunya pelanggaran kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan. Pada 2014 tercatat 162 kasus, 2015 ada 238 kasus, dan 2016 ada 342 kasus.

Sedangkan kasus persekusi yang akhir-akhir ini terjadi tercatat ada 46 kasus bermotif agama. Sebanyak 16 kasus berkaitan dengan politik.

“Celakanya negara juga jadi aktor persekusi. Dengan bentuk keterlibatan beragam. Bisa setujui diam-diam atau membiarkan. Maupun jadi aktor langsung,” ujar dia.

Kesimpulannya adalah bahwa sikap diam dan netralnya pemerintah terhadap kasus persekusi yang menimpa Ustad Abdul Somad bisa jadi punya andil di dalamnya atau adanya kekuatan lain yang memaksanya untuk diam.

(jp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: