Pemerintah Diminta Kembalikan Sistem Pemilihan Rektor Seperti Sebelumnya

Presidium Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI), Dr. Adhyaksa Dault. (Foto: Istimewa)

Presidium Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI), Dr. Adhyaksa Dault. (Foto: Istimewa)

Sketsanews.com, Jakarta – Penerapan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 68 Tahun 2015 dinilai berpotensi rawan korupsi. Pemerintah diminta mencabut PMA tersebut dan mengembalikan sistem pemilihan rektor perguruan tinggi keagamaan kepada senat mahasiswa seperti semula.

Hal ini disampaikan Presidium Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI), Dr. Adhyaksa Dault dalam konferensi pers di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3/2019).

“Mengembalikan mekanisme pemilihan rektor perguruan tinggi keagamaan kepada senat atau seperti semula adalah langkah solutif. Itu langkah baik untuk kemenag maupun perguruan tinggi keagamaan,” tegas Adhyaksa.

Ia menilai, PMA menjadi pangkal dari rusaknya nilai-nilai di dalam pendidikan Indonesia. Hal ini mengingat, di jajaran pendidikan saja sudah dipermainkan.

Adhyaksa berharap, pemerintah segera mengambil tindakan terhadap penerapan PMA yang kurang tepat tersebut, di mana akhir-akhir ini berpotensi praktek komersialisasi jabatan di lingkungan birokrasi kampus.

“Sebelum memperluas kewenangannya, sebaiknya Kemenag menganalisa dampaknya, kapasitas dan integritas internal untuk menanganinya, serta prioritas-prioritas lain yang sebenarnya lebih menjadi harapan masyarakat,” ujar Adhyaksa meminta.

Perlu diketahui, PMA No. 68 tahun 2015 tersebut mengatur pengangkatan dan pemberhentian Rektor maupun Ketua pada perguruan tinggi keagamaan diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

Adhyaksa meminta Presiden yang terpilih lewat pemilu 2019 nanti bisa memperbaiki citra pendidikan Indonesia seperti sebelumnya. (Ad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: