Pemerintah Indonesia Bangun Infrastruktur, tapi Orang Papua Dibunuh

Sketsanews.com, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda dituding oleh Menteri Koordinator Polhukam Wiranto sebagai “provokator” protes besar-besaran di Papua. Tudingan itu termasuk dilontarkan pula oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Kapolri Tirto Karnavian. Bahkan Wiranto mengancam akan menangkap Wenda sebagai “penjahat politik.”

Jika jeli, Wiranto seharusnya paham: pada 2011, Indonesia pernah merilis surat perintah penangkapan internasional terhadap Wenda. Tetapi Fair Trials International mendesak agar red notice itu dihapus. Pada Agustus 2012, Interpol menghapus surat perintah Indonesia karena dinilai bentuk penyalahgunaan.

Wenda, kini eksil di Oxford, Inggris, membantah tudingan Wiranto. Ia berkata justru beberapa orang di Indonesia yang memancing gelombang protes di Papua.

Dalam riwayat yang tertulis di websitenya (aksesnya diblokir oleh pemerintah Indonesia), Wenda mengklaim punya pengalaman buruk pada masa kecil dengan pasukan militer Indonesia. Saat usia tiga tahun, tulis Wenda, aparat militer Indonesia merusak kedamaian kampungnya di wilayah Lanny Jaya, Papua. Ia mengaku bibinya diperkosa dan banyak keluarganya dibunuh oleh personel militer Indonesia.

Pengalaman hidup itu membuat Wenda mempelajari sejarah perebutan kedaulatan Papua Barat pada 1 Desember 1961 sampai pada satu kesimpulan: Indonesia adalah negara kolonial yang menjajah Papua.

Semula Wenda menjadi sekretaris jenderal Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka (Demmak), perkumpulan yang didirikan para tetua suku untuk mendukung kemerdekaan Papua, yang mendukung Ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluay. Tapi tuntutan merdeka direspons oleh pemerintah Indonesia dengan memberikan otonomi khusus.

Menurut Wenda, Otsus Papua hanyalah “gula-gula.” Pemerintah Indonesia, katanya, “harus kasih gula-gula supaya orang Papua diam.” Di masa otsus, pembunuhan terhadap orang Papua rutin terjadi, kata Wenda.

Pada 10 November 2001, Theys Eluay dibunuh oleh militer Indonesia di masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Pembunuhan ini mengubah situasi politik tuntutan kemerdekaan di Papua. Beberapa organisasi politik di Papua, yang lahir dari euforia kebebasan pasca-Soeharto, tiarap dan dibungkam.

Pemerintah Indonesia menangkap dan menahan Wenda di Jayapura pada Juni 2002. Tuduhannya, ia menghasut massa menyerang Mapolsek Abepura dan membakar dua toko di Abepura pada 7 Desember 2000.

Dikenal sebagai ‘Abepura Berdarah’, menurut laporan Komnas HAM, kekerasan itu menewaskan Brigpol Petrus Epaa tewas dan melukai Briptu Darmo, Bripka Mesak Kareni, dan Bripka Yoyok Sugiarto. Serangan itu juga membakar satu rumah makan Padang serta satu toko pakaian dan arloji. Seorang satpam bernama Markus Padama tewas di kantor Dinas Otonom, berjarak sekitar 2 km dari Mapolsek Abepura.

Polisi membalas dengan menerjunkan regu Brigade Mobil, mengejar ke tiga asrama mahasiswa Papua (Ninmin, Yapen Waropen, dan Ilaga) serta mengepung tiga perkampungan warga Papua. Pengejaran dan penangkapan ini disertai penyiksaan terhadap orang-orang Papua. Akibatnya, dua orang meninggal dunia di Mapolres Jayapura dan seorang cacat seumur hidup, serta seorang lain cacat seumur hidup akibat penembakan sewenang-wenang. Seorang warga Papua bernama Elkius Suhuniap dibunuh di daerah Skyline oleh anggota Brimob.

Kasus ini diproses sebagai pelanggaran HAM berat, menetapkan Kombes Johny Wainal Usman (komandan satuan Brimob Polda Irian Jaya) dan Ajun Kombes Daud Sihombing (pengendali dan pelaksana perintah operasi) sebagai tersangka. Namun, dalam pengadilan HAM Ad Hoc yang digelar di Makassar, majelis hakim memutuskan keduanya bebas pada September 2005.

Benny Wenda sendiri, pada 27 Oktober 2002, melarikan diri dari penjara Abepura berkat bantuan dari aktivis kemerdekaan Papua. Wenda diselundupkan ke Papua Nugini. Lalu, dibantu oleh LSM di Eropa, ia melakukan perjalanan ke Inggris, negara yang memberinya suaka politik bersama keluarganya pada 2003

. Wenda berkata tak akan kembali sebelum “West Papua” merdeka.

Dua bulan lalu, ia dianugerahi Freedom of the City, penghargaan tertinggi Kota Oxford, pada 17 Juli 2019. Penghargaan itu sebelumnya diraih Nelson Mandela dan Aung San Suu Kyi. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengecam pemberian penghargaan itu. Menko Polhukam Wiranto berkata Wenda sedang cari muka dan pemerintah tak perlu dipusingkan karena Inggris tetap mendukung Indonesia.

Tetapi, pemerintah Indonesia kali ini dibuat pusing. Wenda membuat masalah Papua diperbincangkan di Inggris. Salah satunya dalam forum di House of Commons Inggris, 8 Mei 2019, ketika Menteri Asia dan Pasifik Pemerintah Inggris Mark Field berkata “Act of Free Choice” (Pepera) 1969 sebagai prosedur yang “sepenuhnya cacat’. Forum itu membuat Wenda menyindir Wiranto yang menolak referendum atas dasar New York Agreement.

“Saya kasihan dengan Wiranto,” ujar Wenda. “Wiranto tidak bisa menipu lagi Bangsa Indonesia. Hukum internasional sudah menegaskan bahwa Pepera cacat hukum.”

Menurut Wenda, cara pemerintah Indonesia menangani konflik di Papua menunjukkan kepanikan: menyepelekan rasisme, memblokir jaringan internet, dan penangkapan beberapa aktivis pro-demokrasi.

Wiranto menuding Anda “provokator” kerusuhan di Papua. Tanggapan Anda?

Tudingan Wiranto ini … yang provokasi pertama siapa dulu terhadap mahasiswa Papua? Siapa yang menyebutkan ‘anjing’, ‘monyet’, ‘pulang ke Papua’? Sayakah?

Kedua, pembunuhan di Deiyai, siapa pembunuhnya? Siapa yang provokasi? Siapa yang melakukan pembunuhan terhadap rakyat saya, bangsa saya, di Deiyai?

Dan milisi-milisi yang diciptakan di Papua … Barisan Merah Putih, Barisan Nusantara … siapa yang bentuk ini?

Karena, setahu saya, Wiranto pernah jadi panglima ABRI dan banyak pengorbanan di Timor-Timur.

Jadi, tuduhan-tuduhan seperti itu bagi saya sudah hal biasa. Indonesia selalu menuduh saya, tetapi saya membela rakyat saya, bangsa saya, di Papua.

Tuntutannya apa?

Menuntut hak penentuan nasib sendiri. Karena keberadaan tentara Indonesia di Papua ilegal. Wiranto tidak punya hak klaim West Papua. Itu bangsa saya. Saya pemimpin politik Bangsa Papua.

Saya tidak akan invasi untuk tanah Jawa, Sumatera, Kalimantan, atau di Bali. Indonesia datang ke Papua tahun 1963, invasi secara ilegal. Baru pembunuhan sedang berlangsung hingga hari ini.

Saya punya kewajiban dari bangsa saya untuk merdeka dari Indonesia. Saya harus menyampaikan kepada dunia tentang pelanggaran HAM yang di-committed oleh militer Indonesia. Baik itu lewat media massa apa saja. Saya harus mendidik dunia untuk mengerti tentang persoalan Papua.

Orang Papua tidak pernah membunuh atau mengucapkan kata-kata seperti “monyet”, “anjing”, “babi” kepada rakyat migran di Papua. Hanya Indonesia yang melakukan provokasi dengan membentuk milisi-milisi.

Selain kejadian di Deiyai yang perlu diusut, ada masalah pembunuhan terhadap pekerja Indonesia dan pengungsian dari kasus Nduga. Selain itu, ada penangkapan terhadap demonstran, serangan milisi di Abepura, blokir internet, di antara kasus-kasus lain. Apa pendapat Anda mengenai penanganan pemerintahan Indonesia atas konflik Papua?

Saya pikir Indonesia tidak mampu menangani masalah ini. Karena Indonesia melakukan aggressive military approach di Papua. Kalau Indonesia mempromosikan demokrasi, kenapa internet harus diblokir hampir dua minggu? There’s something going on in West Papua. That’s why Indonesia cut them—the internet access in all over West Papua. If there’s nothing to hide, why they cut their internet access?

Milisi-milisi ini siapa yang bentuk? Karena orang Papua, kami tidak pernah membentuk milisi untuk perang horizontal. Kami hanya menuntut hak penentuan nasib sendiri.

Ini adalah waktunyaIndonesia let’s West Papua go. Supaya kami ke depan, hidup bersama-sama dengan baik. Kalau Papua sudah merdeka, kan, Indonesia bisa punya investasi di Papua. Dan masyarakat Indonesia yang ada di Papua pasti tidak akan pulang. Pasti mereka akan tinggal damai, berdampingan.

Kami negara tetangga yang baik. Seperti Timor Leste, Indonesia melepaskannya, akhirnya sekarang hubungannya baik secara ekonomi dan politik.

Sekarang nama baik Indonesia sudah hancur di luar negeri. Karena selama ini Indonesia melakukan lobi-lobi untuk meyakinkan dunia itu dengan money politics. Tetapi kami, Bangsa West Papua, tidak harus susah-susah meyakinkan dunia karena ada evidents, genocide committed by Indonesian government in West Papua. Dunia tahu itu. Apa yang terjadi sekarang ini adalah bukti.

Mekanisme penentuan nasib sendiri seperti apa yang Anda tawarkan?

Tuntutan kami secara damai or referendum. Itu sebabnya Indonesia panik dan sekarang harus ada enam ribu pasukan dikirim ke Papua. Terus panglima [TNI] harus berkantor di Papua. Ini berarti state emergency. Kepanikan Indonesia ini menunjukkan ketidakdewasaan untuk menangani West Papua. Mereka ala illegally occupied. Jadi mereka panik selalu. Kalau dunia mulai mencari tahu, mereka harus segera killing my people to control the situation.

Wiranto berkata New York Agreement adalah final…

Saya pikir Wiranto tidak tahu sejarahnya. Wiranto perlu belajar. Karena dia sendiri tidak tahu masalah di Papua, baik itu secara legal maupun political. Wiranto harus belajar dan membaca sejarah.

Hukum internasional menegaskan Pepera cacat hukum. New York Agreement yang Wiranto bilang itu, sesuai perjanjian, seharusnya one man, one vote di tanah Papua. Tetapi tidak terjadi, toh. Hanya kepala-kepala suku, termasuk bapak saya sendiri, Puron Wenda. Harusnya satu orang-satu suara, tapi Indonesia memakai keputusan musyawarah mufakat.

Bukankah Indonesia sudah menempuh cara otonomi khusus buat mengatasi masalah-masalah di Papua?

Saya pikir Otsus itu karena orang Papua tuntut merdeka tahun 2000. Akhirnya, Jakarta kirim otonomi khusus ke Papua. Tetapi otsus hanya gula-gula, seperti ada anak kecil menangis, harus kasih gula-gula supaya diam.

Kami sendiri tidak mengakui Otsus Papua. Untuk siapa sebenarnya? Karena di dalam otsus, pembunuhan rutin terjadi. Pembunuhan, pemerkosaan, penjarahan. Tidak ada fungsinya bagi Bangsa Papua. Mungkin orang migran, pendatang, bisa menikmati Otsus. Tapi, untuk orang Papua, otsus itu malapetaka. Solusi terbaik adalah Papua harus lepas. Baru nanti kami akan menjadi negara tetangga yang baik.

Indonesia harus mulai belajar dari negara-negara tetangga seperti Papua Nuigini, yang kasih kebebasan Bangsa Bougenville untuk referendum, setelah memberikan otonomi khusus selama dua tahun. Seperti Perancis juga memberikan kebebasan kepada Bangsa New Caledonia untuk menentukan nasib sendiri.

Pemerintah Indonesia, terutama Jokowi, getol bangun infrastruktur di Papua, dan mengklaimnya sebagai keberhasilan…

Kalau infrastruktur itu mau bangun sampai model apa pun, itu kewajiban Bangsa Indonesia untuk membangun. Sebab hasil kekayaan Bangsa Papua dibawa ke Jakarta. Itu kolonial punya kewajiban.

Jakarta membangun infrastruktur, tapi orang-orang kami dibunuh. Siapa yang akan menggunakannya kalau orang-orangnya dihabiskan? Kau tidak bisa membangun di atas penderitaan orang asli Papua.

Kalau penderitaan dan pembunuhan Bangsa Papua terus berjalan, pembangunan itu untuk siapa? You cannot build the infrastructure development above slavery.

▶ Sumber ◀

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: