Pemilu dan Korupsi Politik

(radarnusantara)
Sketsanews.com, Jakarta – Perhelatan Pemilu 2019 telah memasuki tahapan kampanye hingga 13 April 2019. Tahapan itu teramat penting, tidak hanya bagi para calon presiden/wakil presiden, tetapi juga bagi para pemilih penting untuk mengenal dan menilai visi, misi, dan program kerja para calon.
Dalam hal pendidikan pemilih, tahapan kampanye ialah tahapan paling krusial, yakni publik disuguhkan beragam menu untuk menarik minat para pemilih.
Walaupun faktanya akhir-akhir ini isu yang dimunculkan para calon hanyalah isu pinggiran yang tak jarang justru menimbulkan pertikaian dan perselisihan yang menghabiskan energi publik. Pemilih seolah digiring untuk mengedepankan isu emosional jika dibandingkan dengan memilih pemimpin dengan alasan rasionalitas (Editorial MI, Selasa, 27/11).
Publik harusnya mulai diarahkan untuk mendiskusikan hal-hal substansi yang menjadi problem utama bangsa ini. Salah satunya mengenai konten anti korupsi. Isu yang selama ini mengisi keseharian kita, tanpa sadar berbagai praktik korupsi yang makin sering terungkap justru menimbulkan pesimisme, apakah Indonesia bisa memberantas korupsi?
Korupsi politik
Dalam banyak riset disebutkan bahwa problem korupsi di Indonesia bersumber dari sektor politik. Maka perlu ditelusuri apa dan bagaimana gagasan para calon presiden dan wakil presiden untuk memerangi praktik korupsi di sektor politik?
Jika menyelisik dokumen visi, misi, dan program yang ada, masing-masing pasangan calon (paslon) memang mengajukan proposal kurang lebih sama. Paslon nomor urut 01 secara spesifik merujuk bagaimana melakukan reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
Sebagai petahana, konten yang diusung itu tentu tidak asing bagi publik sebab sudah pernah juga disampaikan pada Pemilu 2014. Narasi yang disampaikan kurang lebih sama, yaitu bagaimana ‘merestorasi UU tentang parpol untuk mendorong pelembagaan parpol, melalui penguatan sistem kaderisasi, rekrutmen, dan pengelolaan keuangan partai’. Selain itu, ada intensi untuk mengatur pembiayaan parpol oleh negara serta pengaturan pembiayaan kampanye.
Namun, jika ditelusuri ke belakang, perubahan yang dijanjikan itu memang sulit dilacak. Hal itu setidaknya bisa diukur dari konteks yang paling mudah, misalnya, penetapan prolegnas (program legislasi nasional) prioritas 2019, perubahan UU tentang parpol tidak menjadi prioritas. Walaupun UU itu masuk dalam prolegnas 2015–2019, tetapi selama periode 5 tahun tersebut tidak pernah masuk dalam kategori prolegnas prioritas.
Ini seperti sebuah ironi, sebagai produk bersama, prolegnas ialah cermin dari sikap politik presiden dan DPR. Dalam konteks ini partai penyokong pemerintah maupun sebagai oposisi berada di barisan yang sama untuk mempertahankan pengelolaan sistem kepartaian yang melanggengkan praktik korupsi.
Dari sisi pembaruan keuangan, parpol hanya menyentuh aspek nominal semata. Ini tecermin dari Peraturan Pemerintah No 1/2018, presiden  menaikkan anggaran bantuan keuangan untuk parpol yang semula hanya dihargai Rp108 per suara sah menjadi Rp1.000 per suara sah. Bahkan, batasan nilai suara ini diberi kelonggaran untuk bisa dinaikkan sesuai kemampuan keuangan negara (pasal 5).
Sebaliknya, penambahan bantuan keuangan ini sama sekali tidak menyentuh perubahan dalam hal aspek akuntabilitas. Regulasi kepatuhan terkait dengan pengelolaan keuangan parpol yang bersumber dari negara tetap sama dengan yang sebelumnya, hanya menekankan pada aspek administratif belaka.
Sementara itu, bagi paslon nomor urut 02, gagasan tentang perbaikan di sektor politik disebutkan hanya menyangkut ‘pembenahan kebijakan sistem pendanaan parpol’. Akan tetapi, tidak dijelaskan bagaimana ide pembenahan itu akan dijalankan.
Tekanan politik
Kedua paslon presiden/wakil presiden mesti ditantang untuk melakukan reformasi dalam tata kelola politik. Perubahan yang dilakukan tidak bisa dilakukan secara parsial, bukan hanya soal keuangan parpol. Akan tetapi, ada problem rekrutmen, kaderisasi, struktur organisasi, hingga persoalan etik yang mestinya juga menjadi target perubahan.
Perubahan terhadap UU tentang parpol ialah satu-satunya cara agar negara punya instrumen yang bisa mengawasi parpol. Kenaikan bantuan keuangan yang diberikan negara seharusnya berbanding lurus dengan perbaikan sistem kepartaian. Jika menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja, kenaikan anggaran sejatinya akan memperbaiki kinerja parpol. Walaupun faktanya kenaikan tersebut hanyalah cek kosong yang diberikan oleh negara.
Di parlemen, tantangannya juga semakin kompleks. Di tengah impitan dan tekanan parpol, presiden/wakil presiden sebagai mitra sejajar DPR juga dituntut berperan dalam memperbaiki mekanisme pelaksanaan kewenangan DPR di bidang legislasi, anggaran, bahkan pengawasan sehingga perubahan di parlemen bukan lagi hanya soal penambahan kursi pimpinan DPR, pimpinan komisi, dan hal lain yang hanya bicara soal bagi-bagi kekuasaan.
Publik melihat dengan mata telanjang bagaimana praktik korupsi masih terjadi dalam proses penganggaran di parlemen. Bagaimana sebuah UU dirumuskan tanpa mengindahkan masukan dari publik. Forum-forum pengawasan yang nyaris digunakan hanya sebagai alat tawar menawar untuk mendapatkan keuntungan bagi kelompok politik tertentu.
Terakhir, bagaimana mendesain sistem pemilu yang berkontribusi dalam mengurangi praktik korupsi, khususnya mengenai pembiayaan dan akuntabilitas pendanaan kampanye.
Di level undang-undang, pengaturan tentang mekanisme keterbukaan dan akuntabilitas dana kampanye telah didesain sedemikian rupa. Kuncinya ada di pengawasan. Sejauh mana penyelenggara pemilu dan pihak terkait lainnya menggunakan instrumen tersebut untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berlangsung sesuai prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (Is/Media Indonesia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: