Pendidikan Pengaruhi Kualitas Kinerja

Sketsanews.com – Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husein menyatakan bahwa kualitas pendidikan dengan kemampuan nalar memiliki hubungan yang cukup signifikan. Sebab, kualitas anggota DPR akan sangat mudah dilihat dari kualitas berpikirnya.

“Analisis dan berbagai alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan sosial, hemat saya, dipengaruhi oleh kualitas pendidikan. Semakin bagus kualitas pendidikan seseorang akan semakin andal daya nalar dan analisis orang tersebut untuk menyelesaikan permasalahan kehidupannya,” kata Taqwaddin kepada Serambi dua hari lalu.

Ia tambahkan bahwa pendidikan caleg akan sangat memengaruhi performa kinerja anggota DPR dalam parlemen. Meskipun demikian, lanjutnya, kualitas pendidikan yang baik juga tidak bisa menjamin anggota DPR tersebut bisa terhindar dari praktik korupsi.

“Saya pribadi cenderung memilih yang lebih baik kualitas pendidikannya dari perguruan tinggi yang mumpuni. Namun demikian, kualitas pendidikan dari seseorang sama sekali tidak menjamin yang bersangkutan tidak akan korupsi,” ungkap Taqwaddin.

Bahkan, menurut Taqwaddin, para koruptor selama ini banyak yang lulusan perguruan tinggi terbaik yang ada di dalam dalam maupun luar negeri. Sebab, praktik korupsi lebih dipengaruhi oleh moral, mental, greedy (serakah), ada kesempatan, lemahnya penegakan hukum, dan adanya socially expose yang hedonis.

“Selain itu, korupsi pun juga dipengaruhi oleh tingginya biaya politik untuk menjadikan seseorang sebagai anggota legislatif, atau mahalnya kursi jabatan bagi kalangan eksekutif,” kata Dosen FH Unsyiah ini seraya menyarankan masyarakat agar memilih caleg yang berpendidikan dan bermoral pada pemilu mendatang.

Banyaknya caleg DPRA dari lulusan SMA/sederajat yang bertarung pada Pemilu 2019 turut dikomentari oleh akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh, Dr Taufiq A Rahim.

Ia merasa khawatir akan kemampuan DPRA dalam menyelesaikan persoalan Aceh ke depan jika kebanyakan dari caleg tersebut yang terpilih nanti.

“Jika pendidikan anggota dewan tidak jauh lebih baik dari seluruh rata-rata masyarakat, sangat dikhawatirkan akan banyak persoalan penting politik dan kebijakan kepentingan umum masyarakat tidak mampu diselesaikan dan diatasi dengan baik,” katanya kepada Serambi kemarin.

Taufiq menyatakan bahwa saat ini pendidikan menjadi suatu hal terpenting yang harus diperhatikan masyarakat saat memilih calon. Meskipun, lulusan sarjana saja masih diragukan kualitasnya ketika menduduki kursi parlemen, apalagi lulusan SMA/sederajat.

“Memang untuk menjadi anggota DPR bukan syarat mutlak harus sarjana. Tetapi bila seorang anggota DPR tidak memahami tugas dan fungsinya dengan baik, maka masyarakat sangat khawatir akan banyak kerja-kerja dewan tidak terselesaikan, sebagaimana terlihat nyata selama ini,” ungkapnya.

Taufiq menjelaskan, setiap anggota dewan harus membutuhkan kemampuan pikiran dan kompetensi dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam merumuskan undang-undang, peraturan, dan qanun. Intelektual itu tentu diperoleh dari proses pendidikan yang standar dan benar.

Menurutnya, pendidikan setingkat SMA/sederajat (pesantren dan Paket C) merupakan pendidikan tingkat menengah, karena belum menjadi standar kompetensi dan kualitas. Apabila pendidikan menengah terhenti, maka usaha membangun intelektual juga terhenti secara akademik.

“Kualitas DPRA ke depan sangat tergantung dari orang-orang yang terpilih pada pemilu nanti. Sebab, kerja parlemen lebih menggunakan pikiran dan olah pikir serta argumentasi intelektual dalam menyelesaikan tugas di legislatif bukan dengan kerja-kerja otot,” pungkasnya. (mas)

 

(in/serambinews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: