Pengakuan Kedaulatan RI oleh Negara-negara Arab

Sutan Syahrir menandatangani perjanjian Linggarjati.

Sutan Syahrir menandatangani perjanjian Linggarjati.

Sketsanews.com, Jakarta – Kemerdekaan bangsa Indonesia telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, konstitusi dan perangkat pemerintahan negara segera disusun, akan tetapi dunia internasional belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Padahal, pengakuan dunia internasional adalah salah satu syarat bagi eksistensi sesuatu negara.

Dalam pada itu, Belanda yang lama menguasai Indonesia, dengan berbagai cara  berusaha keras untuk  merebut kembali tanah jajahannya. Para pemimpin Indonesia yang rata-rata masih berusia di bawah 50 tahun, betul-betul diuji kecerdasan dan kepiawaiannya di dalam mempertahankan kemerdekaan.

Sebagai pemenang Perang Dunia, Sekutu mengirimkan tentaranya ke Indonesia untuk mengamankan wilayah yang ditinggalkan oleh tentara Jepang yang kalah perang. Komandan Sekutu di daerah yang dahulu disebut Hindia-Belanda, Letnan Jenderal Sir Philip Christison, dalam sebuah pidato radio menyatakan bahwa pasukan Inggeris yang mewakili Sekutu tidak bermaksud mencampuri urusan politik dalam negeri, dan bahwa dia akan menyerukan kepada pembesar-pembesar Belanda dan pihak Indonesia agar membicarakan masa depan Hindia-Belanda.

Sikap pimpinan Sekutu yang realistis itu dimanfaatkan secara maksimal oleh para pemimpin Republik Indonesia. Oleh karena Belanda bersikukuh tidak mau berbicara dengan Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang dianggap sebagai kolaborator Jepang, maka pada 14 November 1945 Presiden Sukarno mengangkat Sutan Sjahrir menjadi Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.

Di masa penjajahan Jepang, Sjahrir dikenal dengan sikapnya yang anti-Jepang. Lewat gerakan bawah tanah, Sjahrir mengkoordinasi perlawanan terhadap Jepang. Maka Sjahrir pun bergerak cepat. Untuk menguji kesungguhan sikap netral tentara Sekutu yang dipimpin oleh Inggeris, Sjahrir mengirim 500 ribu ton padi ke India yang sedang kekurangan bahan makanan. Bantuan itu ditukar dengan tekstil dari India.

Meski ditandai dengan amarah Belanda, tentara Sekutu membantu penuh dan mengawal proses pengiriman padi ke India.
Sukses dengan diplomasi padi, Sjahrir terus bergerak, dia mulai membawa sengketa Indonesia-Belanda ke meja perundingan.
Seperti dikatakan M Natsir, para pemimpin Republik di masa itu sangat sadar bahwa perundingan tidak akan serta merta menyelesaikan masalah. Partai Masyumi, sebagaimana Tan Malaka, tidak percaya Belanda akan mematuhi kesepakatan perundingan.

Tapi, kata Natsir, dengan membawa masalah Indonesia ke meja perundingan, maka persoalan Indonesia menjadi masalah internasional. Ketidakpatuhan terhadap hasil perundingan, akan mendapat reaksi internasional.

Demikianlah, di bawah kontrol Sukarno-Hatta, Sjahrir berunding dengan Belanda dan menghasilkan Perjanjian Linggajati yang diparaf pada 15 November 1946, dan disetujui Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 6 Maret 1947.
Menurut Perjanjian Linggajati, kedaulatan Indonesia diakui di Jawa dan Sumatera. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan seluruh Indonesia, masih panjang!

Setelah Perjanjian Linggajati disetujui, hasrat bangsa-bangsa Arab untuk membantu Indonesia tidak bisa dibendung lagi.
Persis satu pekan sejak KNIP menyetujui Perjanjian Linggajati, Konsul Jenderal Mesir di Mumbai, India, Mohammad Abdul Mun’im, mendarat di ibukota RI, Yogyakarta.

Mun’im datang sebagai utusan Liga Arab yang ingin mengakui kemerdekaan Indonesia, dan mengharapkan segera dikirim delegasi RI ke negara-negara Arab. Alhasil, pada 16 Maret 1947, berangkatlah delegasi diplomatik Indonesia ke Mesir, melalui Mumbai. Delegasi RI itu ialah H. Agus Salim (Ketua), H.M. Rasjidi (Sekretaris merangkap Bendahara), dengan tiga orang anggota: Nazir St Pamuntjak, Abdul Kadir, dan AR Baswedan.

Walaupun Mesir dan Liga Arab tahu bahwa Perjanjian Linggajati hanya mengakui RI sebagai negara bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang kelak akan dibentuk oleh Belanda dengan mengikutsertakan wilayah kepulauan Indonesia lainnya, Mesir memutuskan untuk mengakui RI sebagai negara yang berdaulat penuh, dan membuka hubungan diplomatik.
Peristiwa bersejarah itu terjadi pada 21 Rajab 1366 bertepatan dengan 10 Juni 1947.

Dari Mesir, delegasi diplomatik melanjutkan perjalanan menuju Lebanon. Dan pada 29 Juni 1947, Lebanon mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.  Sementara itu, pada 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer terhadap Indonesia.

Sjahrir yang sudah diganti oleh Amir Sjarifuddin, terbang ke markas Perserikatan Bangsa-bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sjahrir meminta Agus Salim memperkuat delegasi RI di PBB. Sebelum berangkat ke markas PBB, Salim memerintahkan Rasjidi untuk melanjutkan missi ke Saudi Arabia, sedangkan AR Baswedan dan anggota delegasi lain, diperintahkan untuk pulang ke tanah air guna menyerahkan dokumen pengakuan kemerdekaan dari Mesir dan Lebanon.

Sultan Hamid dan Rasjidi Rasjidi berangkat ke Saudi pada musim haji tahun 1947. Belanda berusaha merintangi missi Rasjidi dengan mengirim Sultan Pontianak, Hamid Al-Gadri. Akan tetapi, kenang Rasjidi, simpati Raja Abdul Aziz Al-Sa’ud dan Menteri Luar Negeri Faisal (kelak menjadi Raja dan berkunjung ke Indonesia pada 1970) kepada Indonesia, sangat besar.

Dalam keadaan Indonesia yang sangat sulit, Raja Abdul Aziz berkata “Nahnu laa nata akhkharu” (Kami tidak akan ketinggalan). Maka di istana Sri Baginda di Riyadh, Raja Abdul Aziz menyerahkan surat pengakuan Kerajaan Saudi Arabia terhadap kemerdekaan RI. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada 24 November 1947.

Dikutip dari republika.co.id, seorang wartawan Belanda, Kamphuzen, menulis: “Dua orang dari Indonesia datang ke Arab Saudi. Yang satu seorang Sultan, yaitu Sultan Pontianak, dan yang satu seorang pejuang, yaitu H Rasjidi. Keduanya diterima dan dihormati oleh Pemerintah Saudi Arabia. Kepada Sultan Pontianak diberikannya sebilah pedang emas sesuai dengan kedudukannya. Dan kepada H Rasjidi diserahkannya Surat Pengakuan Arab Saudi kepada Republik Indonesia, suatu hadiah yang jauh lebih besar dan lebih berharga daripada sebilah pedang emas.”

* Lukman Hakiem, Mantan Anggota DPR dan Mantan Staf PM M Natsir.

(Fya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: