Pengawas TPS Nyaris Adu Jotos dan Dianiaya Ketua TKD Jokowi-Maruf serta Wagub Malut

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Calon Presiden/Wakil Presiden (Capres/Cawapres) Joko Widodo/Ma’ruf Amin (Jokowi/Ma’ruf), Al Yasin Ali. [Antara News/Abdul Fatah]

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo/Ma’ruf Amin. [Antara]
Sketsanews.com, Maluku Utara – Kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia yang sudah diadakan setiap lima tahun sekali, seharusnya menjadikan semua pihak berperilaku semakin dewasa.

Namun, lain halnya dengan yang terjadi di Maluku Utara. Seorang petugas pengawas TPS, nyaris saja adu jotos dengan Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi – Maruf Amin. Dan yang lebih parah lagi petugas tersebut nyaris dianiaya oleh seorang Wakil Gubernur terpilih.

Peristiwa tersebut terjadi di TPS 4 Desa Fidi Jaya, Kabupaten Halmahera Tengah, Rabu (17/4/2019).

Kejadian itu berawal saat petugas pengawas TPS menegur saksi PDIP dan Golkar yang datang ke TPS 4 menggunakan kaos berwarna identik partai PDIP dan Golkar.

Saat itu, saksi yang tidak menerima teguran dari petugas Panwaslu di TPS Fidi Jaya langsung melaporkan insiden kepada Ali Yasin dan istrinya.

Sesudah mendapat laporan, Al Yasin yang juga Bupati Halmahera Tengah dua periode ini datang memprotes petugas pengawas dengan cara yang tidak wajar.

Bahkan, petugas pengawas sempat diserang, beruntung dihalangi aparat keamanan yang bertugas di TPS.

Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin membenarkan adanya perseteruan antara personel pengawasnya di TPS 4 Desa Fidi Jaya bernama A Marasabessy dengan Ketua TKD Jokowi – Maruf Amin bernama Al Yasin Ali.

Bahkan, kata dia, A Marasabessy nyaris dianiaya juga oleh Al Yasin Ali. Untuk diketahui, Al Yasin juga adalah Wakil Gubernur terpilih Malut. Ia datang ke TPS bersama sang istri Mutiara Yasin serta anaknya.

Muksin menuturkan, aksi Al Yasin merupakan cara-cara yang tidak terpuji dan mengarah ke tindakan premanisme.

Muksin menyatakan, tindakan Al Yasin Ali yang juga sebagai pejabat negara ini terjadi sangat tidak pantas dan tidak elegan dilakukan kepada penyelenggara pemilu yakni Pengawas TPS.

Sebab, petugas sedang melaksanakan tugasnya dan hal ini dilindungi oleh UU. Pengawas TPS dinilai sudah tepat melaksanakan tugasnya.

Apalagi, saksi tidak boleh menggunakan atribut partai atau warna yang menunjukkan identitas peserta pemilu sebagaimana PKPU nomor 3 tahun 2019.

Dia menambahkan, Bawaslu Malut dalam pemilu 17 April 2019 ini telah menerjunkan 6.176 petugas untuk disebarkan di 3.805 TPS guna mewujudkan pemilu yang netral dan berkualitas. (dik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: