Penyetaraan Pendidikan Lewat Sistem Zonasi Seperti Mimpi Muluk

Warga Bandung memprotes penerapan sistem zonasi. (ANTARA FOTO/Heru Salim)

Warga Bandung memprotes penerapan sistem zonasi. (ANTARA FOTO/Heru Salim)

Sketsanews.com, Jakarta – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 lewat sistem zonasi sekolah menuai protes dan penolakan oleh masyarakat di sejumlah daerah. Penolakan dan protes paling nyaring merebak di beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Barat.

Sistem zonasi dalam PPDB sudah diterapkan sejak 2017. Tahun ini sistem zonasi dipayungi oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2019.

Dalam Permendikbud 51/2019 diatur bahwa penerimaan murid baru dilakukan lewat tiga jalur, yakni zonasi (jarak rumah dengan sekolah) dengan kuota minimal 90 persen, prestasi dengan kuota maksimal 5 persen dan jalur perpindahan orang tua dengan kuota maksimal 5 persen.

Kuota 90 persen untuk jalur zonasi sudah mencakup bagi peserta didik yang tidak mampu dan penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Salah satu tujuan sistem zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan dan menghapus stigma sekolah favorit. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy bahkan mendeklarasikan berakhirnya era sekolah favorit.

“Saya mohon masyarakat mulai menyadari. Tidak seperti dulu, karena sudah tidak ada lagi sekolah favorit,” kata Muhadjir.

Tetapi niat baik itu tak selamanya mulus saat diterapkan. Ada persoalan teknis mendasar yang harus dipertimbangkan matang-matang terkait penerapan sistem zonasi ini, agar kekacauan seperti yang terjadi di Jawa Timur tak kembali terulang.

Sosialisasi yang minim dan penerapan sistem yang tidak jelas membuat masyarakat kesulitan mendaftarkan anak dalam sistem zonasi. Ada orang tua yang anaknya ditolak meski jarak rumah sudah berdekatan dengan sekolah. Ada juga orang tua yang masih keliru, mendaftarkan anak tanpa pertimbangan jarak.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Nadia Fairuraza Azzahra menganggap niat baik pemerintah dalam menerapkan sistem zonasi belum diiringi oleh persebaran kuantitas sekolah yang merata di seluruh daerah di Indonesia.

Mimpi Muluk Pendidikan Setara Lewat Sistem ZonasiProtes orang tua murid terhadap PPDB sistem zonasi. (CNN Indonesia/Farid Miftah)

Saat ini, kata Nadia, pemerintah belum sanggup menyediakan sekolah yang berada di daerah padat penduduk.

Hal tersebut terlihat antrean panjang PPDB di beberapa wilayah padat penduduk sehingga terjadi kelebihan jumlah calon peserta didik. Sebaliknya, di daerah lain mengalami kekurangan peserta didik akibat penduduk di wilayah tersebut sedikit.

“Yang menjadi masalah adalah apabila tidak ada kecocokan supply dan demand dalam sistem ini,” kata Nadia seperti dilansir CNNIndonesia, Selasa (25/6).

Polemik Sekolah Favorit

Nadia mengatakan terdapat persoalan lain dalam sistem zonasi, yaitu upaya menghapus stigma sekolah favorit.

Dia khawatir tujuan menghapus stigma sekolah favorit lewat zonasi menurunkan kualitas pendidikan karena kompetisi antar sekolah negeri akan berkurang dengan signifikan.

Untuk menghapus stigma sekolah favorit, kata Nadia, yang diperlukan adalah melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap sekolah-sekolah yang dianggap ‘kurang favorit’.

“Apabila sekolah negeri di-encourage untuk selalu meningkatkan kualitas, maka kualitas pendidikan Indonesia dapat meningkat pula dalam jangka panjang,” kata Nadia.

Upaya menghapus stigma sekolah favorit juga masih terkendala oleh masih cukup kuatnya stigma itu pada level perguruan tinggi.

Nadia mengatakan masih ada sejumlah PTN yang mempertimbangkan prestasi sekolah asal sebelum menjaring siswa calon peserta SNMPTN. Itu membuat para orang tua masih berkukuh agar anak-anaknya dapat bersekolah di sekolah favorit.

“Meskipun SNMPTN pada tahun ini kuotanya hanya 20 persen (sudah dikurangi dari tahun lalu) namun kebijakan tersebut cukup signifikan mengingat ketatnya persaingan seleksi masuk universitas negeri dari tahun ke tahun,” kata dia.

Berangkat dari persoalan itu, Nadia menyarankan pemerintah menyiapkan lagi secara matang sistem zonasi. Nadia berkata sistem zonasi masih harus terus diuji dengan cara melihat hasil teknis di lapangan. (dik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: