Sketsanews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menggubris rencana tersangka Bowo Sidik Pangarso untuk mengubah keterangannya terkait penyebutan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. KPK tetap mengusut semua pihak yang diduga terlibat kasus dugaan suap pengangkutan distribusi pupuk dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Bowo.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan, keterangan Bowo sebagai tersangka hanya satu alat bukti dari sekian banyak bukti yang dimiliki penyidik. Karena itu, KPK tidak akan terpengaruh dengan rencana revisi atau bahkan pencabutan keterangan yang akan dilakukan anggota Komisi VI DPR tersebut.

“Selama ada buktinya itu kita akan jalan terus,” kata Syarief di gedung KPK, Jumat (3/5).

Menurut dia, bila ada inkonsistensi dalam keterangan tersangka, akan ada mekanismenya sendiri. Syarief secara tersirat mengingatkan kepada siapa pun untuk tidak memengaruhi tersangka atau saksi untuk berbuat melawan hukum. Perbuatan tersebut, kata Syarief, memiliki konsekuensi hukum.

“Jadi, kasus sebelumnya kita pernah lihat lawyer menghalang-halangi, itu seharusnya memberikan nasihat hukum, tetapi dia memengaruhi atau memberikan nasihat yang bertentangan dengan hukum. Bisa juga seperti itu, kita lihat saja,” ujar dia.

Syarief menambahkan, penggeledahan yang dilakukan penyidik di kantor Kemendag dan kediaman pribadi Mendag Enggar telah sesuai prosedur. Penyidik pasti memiliki landasan kuat untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. Barang bukti yang disita di kantor Kemendag juga pasti terkait dengan perkara yang sedang disidik.

Kepada penyidik saat diperiksa beberapa waktu lalu, Bowo menyebut menerima uang Rp 2 miliar dari Mendag Enggar untuk mengamankan Permendag Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas yang akan berlaku akhir Juni 2017.

Saat itu, Bowo merupakan pimpinan Komisi VI DPR yang salah satunya bermitra dengan Kementerian Perdagangan dan Badan Usaha Milik Negara. Enggar diduga meminta Bowo mengamankan permendag itu karena adanya penolakan dari sebagian besar anggota dewan dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung awal Juni 2017.

Dewan beranggapan gula rafinasi yang masuk pengawasan pemerintah tak seharusnya dilelang secara bebas dalam kendali perusahaan swasta. Kepada penyidik, Bowo mengatakan, pada masa istirahat rapat dengar pendapat, Enggar menghampirinya lalu mengatakan bahwa nanti akan ada yang menghubunginya.

Beberapa pekan kemudian, orang kepercayaan Enggar menghubungi Bowo mengajak bertemu di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, pada pertengahan Juni 2017. Saat itulah, Bowo diduga menerima uang Rp 2 miliar dalam pecahan dolar Singapura.

Pada Jumat (3/5) pagi, Sahala Pandjaitan menyambangi gedung KPK dan menyatakan sebagai kuasa hukum Bowo yang baru. Dalam kesempatan itu, Sahala menyampaikan bahwa kliennya akan mengubah atau merevisi beberapa keterangan terkait Mendag Enggar dan juga Direktur Utama (Dirut) PT PLN nonaktif Sofyan Basir. Namun, ia belum bisa menjelaskan lebih lanjut alasan perubahan keterangan dari Bowo tersebut.

“Kami belum bisa menerangkan sekarang karena kami belum secara langsung bicara dengan Pak Bowo. Baru rencana belum terjadi (perubahan keterangan), makanya kami belum bisa berbicara lebih jauh lagi,” kata dia.

Ketika ditanya apakah ada tekanan soal perubahan keterangan itu, Sahala membantah. “Hanya mungkin waktu kemarin ada miss komunikasi saja,” ujar Sahala.

Sebelum memasuki mobil tahanan, politisi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso memberikan salam jempol kepada awak media di Rutan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/4).

Menag diminta kooperatif

Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy masuk mobil tahanan dengan menggunakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan setelah terjaring OTT, Jakarta, Sabtu (16/3/2019). tirto.id/Andrey Gromico.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifudin sebagai saksi dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama. KPK meminta Menag Lukman untuk kooperatif memenuhi panggilan setelah pada panggilan pertama tidak hadir.

“Kami harap yang bersangkutan (Menag) datang memenuhi panggilan penyidik karena pada panggilan pertama tidak datang dengan alasan ada kegiatan lain di Bandung,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (3/5).

Menag dijadwalkan diperiksa pada Rabu (8/4) pekan depan. Sedianya, Lukman diperiksa sebagai saksi pada Rabu (24/4) pekan lalu, tapi yang bersangkutan tak memenuhi panggilan dengan alasan memiliki kegiatan di Bandung, Jawa Barat. KPK sudah mengirim surat pemanggilan ulang sejak Selasa (30/4).

“KPK sudah mengirimkan surat panggilan penjadwalan ulang ke kantor Menteri Agama RI untuk memanggil Lukman Hakim Saifudin sebagai saksi untuk tersangka RMY (Romahurmuziy atau Romi) pada Rabu (8/5) pekan depan,” kata Febri.

KPK sebelumnya menyatakan telah mengantongi bukti-bukti aliran dana yang diterima Romi dan diduga sebagai suap dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi. Dana ini diduga terkait suap jual beli jabatan di Kemenag. KPK telah menetapkan ketiganya sebagai tersangka.

Febri menambahkan, pembantaran terhadap Romi telah dicabut. Mantan ketua umum PPP itu telah kembali ke rumah tahanan KPK. KPK pun memperpanjang masa penahanan Romi selama 40 hari ke depan. Perpanjangan penahanan terhitung sejak Ahad (5/5) sampai dengan Kamis (13/6).

Seperti dilansir dari Republika, sejak dibantarkan pada Selasa (2/4) lalu, KPK tidak mengungkapkan secara pasti penyakit yang diderita Romi. Saat ditanyakan ihwal kesehatannya, Romi mengaku sudah lumayan membaik. Namun, dia juga enggan menjelaskan penyakit apa yang ia derita.

“Sudah cukup ya, tanya dokter saja (penyakitnya),” ujar dia di gedung KPK.

Dikonfirmasi terpisah, kuasa hukum Romi, Maqdir Ismail, mengatakan, usai pembantarannya dicabut, kondisi kliennya masih belum terlalu sehat. Romi, kata Maqdir, juga akan menjalani sidang praperadilan pada Senin (6/5) pekan depan.

“Nanti Senin (6/5) mulai sesuai penetapan hakim. Tentu harapkan tidak ada (penundaan) karena pemeriksaan perkara praperadilan itu cepat,” kata Maqdir. (Lis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: