Sketsa News
Home Berita Terkini, Editorial, Headlines, News Perpanjangan Kontrak Freeport Menjadikan Rakyat Semakin Sengsara

Perpanjangan Kontrak Freeport Menjadikan Rakyat Semakin Sengsara

Perpanjangan masa operasi maksimal 2×10 tahun sampai 2041 bagi PTFI. Dengan syarat: Jika 4 poin diatas disepakati dan dilaksanakan dengan baik oleh PTFI, …

Sketsanews.com, Jakarta – Kasus Freeport tidak akan pernah hilang dari ingatan rakyat Indonesia. Bahkan masalah Freeport pun tidak pernah habis dibicarakan.

Mengapa bisa demikian, karena berbicara masalah Freeport akan senantiasa berkaitan dengan kekayaan rakyat Indonesia. Kekayaan yang melimpah namun tidak bisa dinikmati oleh masyarakat sekitarnya, bagaimana tidak, karena sebagaimana yang disampaikan oleh SVP Geo Engineering PT Freeport Indonesia, Wahyu Sunyoto mengatakan, sisa cadangan emas dan tembaga di tambang Grasberg hanya 2,1 miliar ton dari total emas dan tembaga yang mencapai 3,8 milliar ton.

“Sampai sekarang 1,7 miliar ton yang sudah ditambang, yang tersisa hanya 2,1 miliar ton,” katanya di Hotel Bidakara, Senin (20/3).

Dia memprediksi, tahun 2054 cadangan emas dan tembaga di bumi Papua akan habis. Namun dia telah melakukan antisipasi agar itu tidak terjadi dengan terus menurunkan kapasitas produksi di tambang Grasberg.

“Sekarang masih tersisa (2,1 milliar ton) untuk menjaga produksi (sampai) 2054 dengan menurunkan kapasitas produksi 100.000 ton per hari,” jelasnya.

Apalagi dengan adanya perpanjangan kontrak karya ini justru akan lebih memperparah kondisi masyarakat Indonesia, padahal ketika tahun 2015 saja kondisi rakyat Papua sudah mengalami kemiskinan yang sangat seperti yang disampaikan oleh wakil DPD dari Papua waktu itu.

Perpanjangan atas kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) dinilai tetap tidak memberikan perubahan atas nasib masyarakat Papua sendiri.

Padahal, kata Anggota DPD RI dari Papua Charles Simaremare, di atas tanah Papua banyak perusahaan asing yang sudah lama mengeruk kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Papua sendiri, termasuk Freeport.

“Kenapa rakyat Papua tetap terbelakang dan miskin dan bisa dikatakan menderita di atas tanahnya yang subur dan kaya, padahal di dalamnya banyak perusahaan salah satunya Freeport mengeksplorasi?” kata Charles saat acara Forum Senator Untuk Rakyat di Nyonya Dua Cikini, Jakarta, Minggu (25/10/2015).

Charles menyebutkan, harus ada terobosan yang baru mengenai persoalan perpanjangan kontrak karya Freeport Indonesia. “Harus ada yang dipecahkan misteri soal kontrak karya, bahkan orang-orang di sekitar perusahaan mengalami hal yang sama sangat susah, sangat sulit banyak yang miskin,” tambahnya.

Namun yang jelas bahwa perpanjangan kontrak karya pt Freeport yang rencananya masih dalam proses negoisasi selain menjadikan rakyat Indonesia semakin sengsara juga ini melanggar konstitusi UUD 1945 pasal 33.

Berdasarkan pasal 33 UUD NKRI 1945, mengamanahkan, bahwa sumber daya alam di Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Lantas apakah memang pemerintah sudah tidak perlu lagi dengan UUD nya sehingga harus diterjang dengan mengorbankan rakyatnya demi memuaskan kepentingan beberapa pihak. Apabila ini terus berlanjut maka sampai kapan penderitaan dan kesengsaraan rakyat akan berakhir belum lagi dengan tanggungan hutang bangsa yang semakin menumpuk.

Hal inilah yang akan memicu berbagai kekacauan negeri ini, maka solusi yang terbaik adalah memutus kontrak karya dan mengambil sepenuhnya PT Freeport untuk dikelola sendiri demi kemakmuran rakyat Indonesia.

(jp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: