Sketsa News
Home Berita Terkini Ijin Pesantren akan diperketat

Ijin Pesantren akan diperketat

Sketsanews.com – Pemerintah berencana memperketat izin pembukaan pesantren. Langkah ini bagian dari upaya mencegah lahirnya santri beraliran Islam radikal.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI Ishom Yusqi mengatakan, pembukaan pesantren ke depannya harus mendapat izin Direktorat Pendidikan Islam Kemenag RI. Selama ini, izin cukup diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenag Kabupaten/Kota.

“Aturannya nanti berupa Peraturan Menteri Agama. Saat ini masih dibuat. Pasti akan ada uji publik,” kata Ishom kepada HARIAN NASIONAL, Minggu (8/10/2017).

Menurut Ishom, selain tetap harus memenuhi persyaratan lama, aspek penting lainnya yaitu tidak bertentangan dengan empat pilar kebangsaan. “Syarat terbaru adalah ada standardisasi kurikulum,” ujarnya.

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Kamaruddin Amin sebelumnya mengatakan, sepuluh pesantren diduga menganut paham radikal sesuai laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Menurut Amin, laporan BNPT ini akan segera ditindaklanjuti.

Amin menjelaskan, Kemenag berusaha menjalin komunikasi dengan pesantren yang bersangkutan. Langkah ini dipercaya bisa mengembalikannya ke ajaran Islam moderat.

“Ini menjadi tantangan buat kami. Tentu butuh waktu mengembalikan orang yang terkena ideologi radikal,” ujarnya.
Amin meyakini standardisasi pesantren mampu menangkal masuknya ideologi radikal di pesantren. Langkah ini juga dipercaya dapat meningkatkan mutu pesantren.

Pengamat Pendidikan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jejen Musfah mengatakan, pemerintah patut menerapkan standardisasi pesantren. Namun, kata dia, Kemenag RI tidak boleh menyeragamkan kitab bacaan semua pesantren.

Menurut Jejen, pesantren sejauh ini dibolehkan memilih kitab untuk dipelajari meski sejumlah kitab disinyalir bertentangan dengan ajaran Islam moderat. “Kalau pemerintah membatasi kitab yang dipelajari, mereka terlalu mengintervensi,” ujar Jejen.

Pemerintah, lanjut Jejen, sebaiknya membuat tim gabungan untuk mengawasi keberadaan pesantren. Kemenag dapat bekerja sama dengan BNPT dalam mengawasi kegiatan pesantren.

 

(in)

%d blogger menyukai ini: