Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Ekonomi & Bisnis Peringkat Utang RI Naik, PSI: Presiden Jokowi Prudent Mengelola Utang!

Peringkat Utang RI Naik, PSI: Presiden Jokowi Prudent Mengelola Utang!

Ketua Umum PSI, Grace Natalie, di sela-sela peluncuran program penggalangan dana publik yang diberi nama ‘Donasi Solidaritas’. Program ini dihelat untuk mendorong perbaikan iklim berpolitik di Tanah Air, beberapa waktu lalu. (Dok. JawaPos.com)

Sketsanews.com, Jakarta – Peringkat utang Indonesia kembali mendapat penilaian. Lembaga pemeringkat Moody’s Investor Service (Moody’s) meningkatkan Sovereign Credit Rating (SCR) Republik Indonesia dari Baa3 atau Outlook Positif menjadi Baa2 atau Outlook Stabil pekan ini.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang Ekonomi dan Bisnis, Rizal mengatakan, kenaikkan tersebut membuktikan pemerintah dan Bank Indonesia sangat kredibel mengelola utang.

“Ini menjadi bukti bahwa Presiden Jokowi kredibel dan pruden dalam mengelola utang,” ujar Rizal dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Minggu (15/4).

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani menuturkan kenaikan peringkat utang ini menjadi pembuktian kepada dunia bahwa pengelolaan uang negara pemerintah Jokowi-JK sangat hati-hati. (Miftahul Hayat/JawaPos.com)

Lebih lanjut, Rizal mengatakan, kenaikkan tersebut juga merupakan cerminan kredibilitas penyelenggara kebijakan terkait utang sehingga efektif mendorong stabilitas makro ekonomi. Dirinya pun menyebut bahwa pemerintah dapat menjaga defisit fiskal di bawah batas tiga persen sejak 2003.

“Ini yang menilai positif Moody’s, bukan kami.  Defisit dapat dipertahankan di level rendah dan didukung oleh pembiayaan yang bersifat jangka panjang, dapat menjaga beban utang tetap rendah. Sehingga mengurangi kebutuhan dan risiko pembiayaan,” ucap Rizal.

Tak hanya memberikan apresiasi khusus kepada pemerintah, partai besutan Grace Natalie pun juga menghargai kinerja Bank Indonesia (BI). Menurutnya, BI telah mampu menjalankan tugasnya di wilayah moneter. Sehingga, stabilitas makro ekonomi terjaga dengan baik.

“Ada kebijakan nilai tukar yang fleksibel, berkat kerjasama yang cantik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan BI, inflasi terjaga di level yang cukup rendah dan stabil,” kata Rizal.

Diketahui, Moody’s telah memperbaiki outlook SCR Republik Indonesia dari Stable menjadi Positif, sekaligus mengafirmasi rating pada Baa3 (Investment Grade) pada 8 Februari 2017.

Atas dasar itu, Rizal menilai, saat ini kondisi keseimbangan primer atau primary balance Indonesia terus membaik. Dirinya pun menyebut defisit antara pendapatan dengan pengeluaran dinilainya hal yang wajar.

“Memang dalam primary balance, pendapatan dengan pengeluaran pemerintah masih defisit. Defisit itu biasa, hanya sedikit negara yang enggak defisit, sehingga pemerintah mencari utangan untuk menutupi itu. Yang penting kondisinya terus membaik dan terkelola dengan baik,” papar Rizal.

Rizal pun memberikan contoh dengan sebagian negara besar lainnya yang juga mengalami defisit anggaran. China misalnya, negara itu telah mengalami defisit anggaran 2,74 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Begitu pula, India yang sebesar 7,1 persen dari PDB, dan Malaysia 3,03 persen dari  PDB. Negara berkembang seperti Vietnam mengalami defisit anggaran hingga 6,5 persen dari PDB, Polandia 2,9 persen dari PDB, Argentina 7,3 dari PDB, dan Kolombia 2,84 persen dari PDB.

“Jadi, defisit kita (Indonesia) aman 3 persenan, Bahkan Qatar negara kaya minyak defisit sampai 10 persen. Norwegia 5 persen, Brasil 10 persen,” imbuh Rizal.

Rizal berpendapat, saat ini banyak pihak melihat utang dari nominalnya saja. Ia menuturkan, cara pandang itu sangat lah tidak tepat dan cenderung menyesatkan.

“Ini cara pandang yang sesat, tidak melihat utang dari progresivitas dan kapasitas ekonomi. Ini seperti anak SD melihat utang ayahnya atau utang perusahaan ayahnya. Kaget-kaget dia. Jadi, ukurannya adalah PDB,” tuturnya.

Tak hanya itu, Rizal pun menyebut rasio utang tertinggi atas PDB pernah juga terjadi di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kala itu nilai utang pemerintah telah mencapai sebesar Rp 1.232,8 triliun dengan rasionya menjadi 88,7 persen terhadap PDB.

“Sudah sebesar 88,7 persen terhadap PDB, toh juga tidak seribut zaman Pak Jokowi yang hanya 27 persen dari PDB. Setelah masa itu, rasio utang pemerintah atas PDB mengalami tren penurunan. Sampai saat ini masih dibawah 30 persen. Rasio utang saat Pak Harto lengser sebesar 57,7 persen dari PDB, dilanjutkan zaman Pak Habibie menjadi 85,4 persen atas PDB. Bandingkan dengan saat ini yang hanya 27 persen,” pungkasnya.

(Tb)

%d blogger menyukai ini: