Pledoi Ditolak, Aman Abdurrahman Tantang Jaksa: Silakan Hukum Mati

Aman Abdurrahman

Aman Abdurrahman

Sketsanews.com, Jakarta – Pledoi atau pembelaan yang diajukan Aman Abdurrahman ditolak seluruhnya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Karena itu, Ketua JAD itu harus tetap dihukum mati.

Demikian jawaban JPU dalam sidang lanjutan sidang kasus terorisme atas pembelaan Aman Abdurrahman dan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (30/5/2018).

JPU menilai, Aman Abdurrahman alias Oman Rahman, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme dalam dakwaan kesatu primer maupun kedua primer dengan didukung alat bukti yang sah.

Menurut JPU Aman dengan sengaja menyebarluaskan ajaran dalam buku berseri Tauhid yang bukan pada umumnya agar orang lain memiliki pemahanan sama dengan terdakwa.

Tidak hanya itu meskipun berada di lembaga pemasyarakatan, terdakwa tetap dikunjungi oleh orang yang berkesepahaman dengan terdakwa.

“Menolak seluruh nota pembelaan yang diajukan terdakwa, dan tim penguasa hukum terdakwa,” tegas Jaksa Anita Dewayani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” lanjutnya.

Dilansir dari Pojoksatu, mendengar tanggapan JPU atas pembelaan yang dilakukannya pekan lalu, Aman langsung bereaksi keras.

Aman merasa keberatan dan bersikukuh bahwa dakwaan yang disampaikan JPU sama sekali tak ada yang terbukti.

Terlebih dalam hal kaitan dirinya dalam serangan teror di sejumlah wilayah di Indonesia.

“Silahkan pidanakan berapapun hukumannya, mau hukuman mati silahkan,” tantang Aman.

Sebaliknya, Ketua JAD itu menyatakan bahwa tak ada satupun saksi, keterangan dan bukti yang menyebut dirinya terkait dalam aksi terorisme.

“Tapi kalau dikaitkan dengan kasus kasus semacam itu, dalam persidangan, satu pun tidak ada yang dinyatakan keterlibatan saya,” tegas Aman.

Sebelumnya Aman dituntut pidana mati oleh JPU lantaran terbukti menggerakkan orang lain untuk melakukan berbagai aksi terorisme.

Aksi teror bom di Jalan MH Thamrin, pelemparan bom ke Gereja HKBP Oikumene Samarinda, aksi bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu.

Selain itu juga penyerangan Mapolda Sumatera Utara dan penembakan dua polisi di Bima, Nusa Tenggara Barat.

Jaksa menilai Aman telah memenuhi seluruh dakwaan yang disusun, yakni dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua primer.

Dakwaan kesatu primer yakni Aman dinilai melanggar Pasal 14 juncto Pasal 6 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dakwaan kesatu primer.

Sementara dakwaan kedua primer, Aman dinilai melanggar Pasal 14 juncto Pasal 7 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (Wis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: