Polri Diminta Tingkatkan Pengamanan di Sekitar TPS

Pengamanan di sekitar TPS dinilai penting agar proses pemungutan suara berjalan dengan lancar. Ilustrasi/SINDOnews

Pengamanan di sekitar TPS dinilai penting agar proses pemungutan suara berjalan dengan lancar. Ilustrasi/SINDOnews

Sketsanews.com, Jakarta – Polri melalui Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) diminta meningkatkan pengamanan di sekitar lokasi tempat pemungutan suara (TPS) pada Rabu (27/6/2018), hari ini.

Peningkatan pengamanan penting agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 berjalan lancar, kondusif, aman, dan damai, sesuai peraturan perundang-undangan.

“Meminta Komisi III DPR mendorong kepolisian melalui Bhabinkamtibnas untuk meningkatkan pengawasan dalam proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, seperti yang dikutip dari Sindonews, Selasa 26 Juni 2018.

Pria yang biasa disapa Bamsoet ini juga meminta Komisi II DPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah untuk memastikan seluruh kesiapan logistik pilkada serta turut mengawasi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

“Agar menjalankan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar politikus Partai Golkar ini.

Dia juga meminta Komisi II DPR mendorong KPU untuk memastikan KPPS memberikan kesempatan bagi warga yang tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap untuk melaksanakan hak pilihnya dengan menunjukkan surat keterangan, surat kependudukan dari dinas urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

“Yang menerangkan bahwa Pemilih merupakan penduduk di wilayah administratif,” paparnya.

Sesuai dengan Pasal 6 peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK).

Kemudian yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK) atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK. Lalu Pasal 7 menyebutkan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.

“Mengimbau masyarakat agar datang ke TPS dan melaksanakan hak untuk memilih kepala daerah yang terbaik guna memimpin daerahnya, serta melaporkan apabila menemukan kecurangan-kecurangan yang terjadi selama pilkada berlangsung,” tuturnya.

Sebanyak 171 daerah akan melaksanakan pemungutan suara secara serentak. Adapun 171 daerah yang menggelar pilkada meliputi 13 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten.
(Eni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: